UUD NRI 1945

Pada masa awal kemerdekaan, UUD NRI Tahun 1945 disahkan dan mulai berlaku pada tanggal...

• 22 Juni 1945

• 5 Juli 1959

• 17 Agustus 1945

• 18 Agustus 1945

• 29 Mei 1945

Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 membawa perubahan mendasar dalam pelaksanaan UUD 1945 pada awal kemerdekaan, yaitu...

• Pembentukan tentara nasional Indonesia (TNI).

• Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diberikan kekuasaan legislatif.

• Presiden diberikan hak penuh untuk mengeluarkan maklumat dalam keadaan darurat.

• Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer.

• Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 tidak berlaku secara utuh. Periode ini disebut sebagai masa...

• Masa Demokrasi Terpimpin

• UUD 1945 Orde Lama

• UUD 1945 Tidak Berlaku

• UUD 1945 Masa Transisi

• Kembali ke UUD 1945

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Presiden Soekarno karena...

• Lembaga Konstituante gagal menyusun konstitusi baru.

• MPR menolak pidato pertanggungjawaban presiden.

• Adanya tuntutan untuk melaksanakan amandemen UUD 1945.

• Krisis ekonomi yang melanda seluruh wilayah Indonesia.

• Terjadinya gerakan separatis di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu bentuk penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama (setelah Dekrit 1959) adalah...

• Penyederhanaan partai politik menjadi tiga partai.

• Pelaksanaan Pemilihan Umum secara rutin setiap lima tahun.

• Sentralisasi kekuasaan eksekutif dan militer yang berlebihan.

• Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

• Pengangkatan Presiden seumur hidup.

Pelaksanaan UUD 1945 pada masa Orde Baru ditandai dengan upaya untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, dalam praktiknya, muncul penyimpangan berupa...

• Penguatan peran DPR sebagai lembaga legislatif tertinggi.

• Sistem multipartai yang menyebabkan instabilitas politik.

• Pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode.

• Kekuasaan eksekutif yang sangat dominan dan sentralistik.

• Penerapan sistem federal seperti pada Konstitusi RIS.

Lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mengangkat Presiden/Wakil Presiden pada masa Orde Baru adalah...

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

• Presiden Republik Indonesia

• Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

• Mahkamah Agung (MA)

Tuntutan utama Reformasi tahun 1998 yang menjadi pendorong dilakukannya Amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...

• Penghapusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

• Penguatan peran DPA sebagai lembaga penasihat utama Presiden.

• Perubahan bentuk negara menjadi serikat.

• Perubahan fundamental sistem ketatanegaraan untuk membatasi kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia.

• Pengembalian kekuasaan tertinggi kepada Presiden.

Sejak era Reformasi (1998) hingga saat ini, UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami Amandemen sebanyak...

• 2 kali

• 1 kali

• 5 kali

• 3 kali

• 4 kali

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 juga mencakup mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Ketentuan ini mulai berlaku setelah Amandemen ke...

• Kelima (2003)

• Pertama (1999)

• Kedua (2000)

• Ketiga (2001)

• Keempat (2002)