Pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada 204,8 juta pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilu ini diikuti oleh 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Banyak kalangan menilai Pemilu 2024 sebagai ujian bagi kualitas demokrasi Indonesia, terutama dalam hal partisipasi, kejujuran, dan keadilan. Fenomena Pemilu 2024 mencerminkan prinsip dasar demokrasi yaitu …

• A. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu
• B. Pemerintah menguasai seluruh proses politik
• C. Hanya partai besar yang boleh ikut pemilu
• D. Pemilu ditentukan oleh lembaga eksekutif
• E. KPU berperan sebagai lembaga legislatif

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 berfungsi sebagai …

• A. Bentuk perlawanan rakyat terhadap pemerintah
• B. Wujud kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin
• C. Cara pemerintah mengendalikan opini publik
• D. Syarat administrasi agar rakyat tetap jadi warga negara
• E. Mekanisme pembagian kursi legislatif semata

Jika tingkat partisipasi pemilih sangat rendah, maka dapat berdampak pada …

• A. Legitimasi pemerintah menjadi lemah
• B. Pemerintah tetap sah karena dipilih elite
• C. Tidak ada pengaruh terhadap demokrasi
• D. Rakyat kehilangan hak konstitusional
• E. Partai politik otomatis bubar

Dalam Reformasi 1998, salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah penghapusan praktik otoritarianisme Orde Baru dan penguatan prinsip demokrasi. Pasca-Reformasi, terjadi perubahan mendasar seperti pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal dua periode, pemilihan umum langsung, serta penguatan lembaga independen. Pembatasan masa jabatan presiden mencerminkan prinsip demokrasi …

• A. Supremasi hukum
• B. Pembatasan kekuasaan
• C. Kedaulatan rakyat
• D. Musyawarah mufakat
• E. Persamaan hak

Pemilu langsung pasca-Reformasi memperkuat …

• A. Kekuasaan partai politik tunggal
• B. Hak rakyat memilih pemimpinnya
• C. Dominasi lembaga legislatif
• D. Sistem demokrasi liberal penuh
• E. Peran eksekutif dalam legislasi

Lembaga independen seperti KPK dan KPU dibentuk untuk …

• A. Mengurangi peran legislatif dalam demokrasi
• B. Menjamin akuntabilitas dan transparansi sistem politik
• C. Menghapus peran presiden dalam pengawasan
• D. Menguatkan kekuasaan yudikatif secara mutlak
• E. Mewujudkan demokrasi liberal di Indonesia

7. Di sebuah desa, pemilihan kepala desa dilakukan melalui musyawarah mufakat. Namun, karena tidak tercapai kesepakatan, akhirnya diputuskan melalui voting dengan suara terbanyak. Proses ini mencerminkan praktik demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah, tetapi tetap membuka ruang voting sebagai jalan terakhir. Nilai demokrasi Pancasila yang paling menonjol dalam ilustrasi tersebut adalah …

• A. Menolak perbedaan pendapat
• B. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat
• C. Membiarkan kelompok mayoritas berkuasa penuh
• D. Menyampingkan hak minoritas
• E. Menggunakan voting sebagai pilihan utama

Voting dalam kasus tersebut dilakukan karena …

• A. Musyawarah gagal mencapai kesepakatan
• B. Voting lebih cepat dan murah dibanding musyawarah
• C. Voting selalu lebih demokratis daripada musyawarah
• D. Voting merupakan tradisi politik lokal
• E. Voting dipaksa oleh pemerintah pusat

Apabila keputusan voting mengabaikan hak kelompok minoritas, maka prinsip demokrasi Pancasila yang dilanggar adalah …

• A. Persamaan hak warga negara
• B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
• C. Supremasi hukum
• D. Kedaulatan rakyat
• E. Persatuan dan kesatuan

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2022 yang dirilis BPS menunjukkan skor 74,45 (kategori “sedang”), turun dari skor 75,37 di tahun sebelumnya. Aspek yang mengalami penurunan adalah kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul, sedangkan aspek partisipasi politik relatif stabil. Penurunan skor IDI 2022 terutama menunjukkan tantangan demokrasi Indonesia pada bidang …

• A. Partisipasi politik
• B. Kebebasan sipil
• C. Efektivitas pemerintahan
• D. Stabilitas ekonomi
• E. Supremasi hukum internasional