Voting dalam kasus tersebut dilakukan karena …

A. Musyawarah gagal mencapai kesepakatan

B. Voting lebih cepat dan murah dibanding musyawarah

C. Voting selalu lebih demokratis daripada musyawarah

D. Voting merupakan tradisi politik lokal

E. Voting dipaksa oleh pemerintah pusat

Apabila keputusan voting mengabaikan hak kelompok minoritas, maka prinsip demokrasi Pancasila yang dilanggar adalah …

B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2022 yang dirilis BPS menunjukkan skor 74,45 (kategori “sedang”), turun dari skor 75,37 di tahun sebelumnya. Aspek yang mengalami penurunan adalah kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul, sedangkan aspek partisipasi politik relatif stabil. Penurunan skor IDI 2022 terutama menunjukkan tantangan demokrasi Indonesia pada bidang …

E. Supremasi hukum internasional

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2022 sebesar 74,45 (kategori “sedang”), turun dari tahun 2021 yang mencapai 75,37. Aspek yang paling menurun adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers, sementara aspek partisipasi politik relatif stabil. Pertanyaan: Prinsip demokrasi yang terganggu dalam kasus penurunan IDI 2022 adalah …

A. Kebebasan sipil sebagai hak dasar demokrasi

C. Kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi

E. Kebebasan berkumpul sebagai bagian hak konstitusional

B. Partisipasi politik dalam menentukan kebijakan

D. Efektivitas pemerintahan dalam mengelola pembangunan

Pemilu 2024 diikuti oleh 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal di Aceh. KPU mencatat ada 204,8 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilu ini menjadi sarana rakyat untuk menentukan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara langsung. Pertanyaan: Prinsip demokrasi yang tercermin dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah …

A. Kedaulatan rakyat melalui pemilu langsung

B. Kesetaraan hak politik seluruh warga negara

C. Hak untuk memilih dan dipilih dijamin konstitusi

D. Pemilu menjadi alat partai politik tunggal untuk berkuasa

E. Supremasi eksekutif atas lembaga penyelenggara pemilu

Di sebuah desa, musyawarah untuk menentukan kepala desa tidak mencapai mufakat. Akhirnya dilakukan voting dengan suara terbanyak. Kelompok minoritas merasa suaranya diabaikan. Pertanyaan: Prinsip demokrasi Pancasila yang seharusnya ditegakkan dalam kasus tersebut adalah …

A. Musyawarah mufakat sebagai langkah utama

B. Voting sebagai jalan terakhir bila musyawarah gagal

C. Perlindungan hak minoritas dalam proses demokrasi

E. Persamaan hak seluruh warga tanpa diskriminasi

D. Mayoritas selalu benar dalam setiap keputusan

Media sosial sering digunakan sebagai ruang publik demokratis. Namun, laporan Kominfo tahun 2024 menemukan lebih dari 1.900 konten hoaks beredar selama masa Pemilu. Kondisi ini dapat mengancam kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Pertanyaan: Upaya demokratis untuk menghadapi fenomena hoaks adalah …

A. Literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

B. Penegakan hukum yang adil dan proporsional terhadap pelaku

D. Transparansi informasi dari pemerintah dan lembaga resmi

E. Equality before the law dalam menindak semua penyebar hoaks

C. Membatasi kebebasan berpendapat sepenuhnya di media sosial

Salah satu ciri demokrasi adalah adanya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, tindakan yang mencerminkan demokrasi adalah...

C. Adanya musyawarah dalam menentukan kebijakan bersama

A. Pemerintah membuat kebijakan tanpa konsultasi publik

B. Rakyat hanya mengikuti keputusan tanpa bertanya

D. Pemimpin memutuskan sendiri demi efisiensi

E. Rakyat dilarang mengkritik kebijakan pemerintah

Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi. Namun demikian dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif terutama dalam hal ....

C. Menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang

B. Menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

E. Menjalin kerja sama dengan negara lain

Pasal 2 dan 3 UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang MPR. Dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu ...

C. Mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945

E. Melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum

A. Memilih Presiden dan wakil presiden

B. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden

D. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945

Kementerian Keuangan mencatat alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2024 mencapai Rp857,6 triliun, naik 3,4% dari tahun sebelumnya. Dana ini bertujuan memperkuat kualitas layanan publik dan pemerataan pembangunan. Namun, BPK menemukan sejumlah daerah masih belum optimal menggunakan dana transfer, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan. Fungsi pemerintah pusat dalam alokasi TKDD adalah …

A. Menjamin pemerataan pembangunan antarwilayah

B. Memberikan otonomi absolut kepada daerah

C. Menghapus kewajiban daerah dalam mengatur anggaran

D. Membiarkan daerah bebas tanpa pengawasan

E. Mengutamakan proyek pusat tanpa memperhatikan daerah

Jika daerah tidak optimal menggunakan TKDD, maka konsekuensi terhadap sistem pemerintahan adalah …

A. Terganggunya pelayanan publik di daerah

B. Pemerintah pusat kehilangan kedaulatan

C. Semua anggaran otomatis dikembalikan ke rakyat

D. Pemerintah pusat tidak lagi punya kewenangan

E. Demokrasi di daerah menjadi tidak sah

Kasus penyalahgunaan TKDD menunjukkan pentingnya …

A. Pengawasan pemerintah pusat atas penggunaan anggaran daerah

B. Pemberian kebebasan penuh tanpa evaluasi

C. Penyeragaman belanja daerah tanpa melihat kebutuhan lokal

D. Dominasi politik pusat dalam menentukan semua proyek

E. Penghapusan dana transfer untuk mengurangi penyalahgunaan

Tahun 2023, Pemerintah Daerah Jawa Barat menolak kebijakan pemerintah pusat terkait pemasangan CCTV nasional untuk penertiban lalu lintas (ETLE Nasional) karena keterbatasan anggaran. Pusat menilai kebijakan ini strategis, sedangkan daerah menganggap kebijakan belum sesuai kondisi lokal. Kasus ini mencerminkan masalah …

A. Disharmoni kebijakan pusat dan daerah

C. Supremasi pemerintah daerah atas pusat

D. Dominasi legislatif atas eksekutif

E. Hukum adat di atas hukum nasional

Dalam konteks UUD NRI 1945, penyelesaian konflik tersebut perlu memperhatikan …

A. Koordinasi antara pusat dan daerah

B. Otonomi absolut daerah tanpa campur tangan

C. Penghapusan peran pemerintah pusat

D. Pemberlakuan hukum adat secara menyeluruh

E. Supremasi daerah dalam kebijakan nasional

Jika konflik kebijakan pusat-daerah tidak terselesaikan, maka yang terancam adalah …

A. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

B. Stabilitas keamanan internasional

D. Kekuasaan legislatif absolut

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan absolut pusat, konkuren, dan umum. Urusan absolut mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan agama. Sementara urusan konkuren dibagi bersama antara pusat dan daerah. Urusan pertahanan negara menjadi kewenangan pusat karena …

A. Menyangkut kedaulatan nasional

B. Lebih efektif jika dikelola daerah

C. Tidak membutuhkan regulasi khusus

D. Daerah lebih paham kebutuhan lokal

Jika daerah menjalankan urusan yang menjadi kewenangan absolut pusat, maka …

A. Bertentangan dengan prinsip negara kesatuan

B. Sesuai asas desentralisasi penuh

C. Daerah otomatis mendapat otonomi khusus

D. Tidak berpengaruh pada legitimasi negara

E. Daerah berhak memisahkan diri

Pada tahun 2022, pemerintah pusat menyetujui pembentukan 3 provinsi baru di Papua: Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Tujuannya mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendekatkan pemerintahan kepada rakyat. Pembentukan provinsi baru di Papua mencerminkan …

A. Upaya memperkuat otonomi daerah dalam bingkai NKRI

B. Kedaulatan penuh Papua lepas dari pusat

C. Pemisahan wilayah sebagai negara baru

D. Dominasi politik lokal di atas konstitusi

E. Pelemahan fungsi pemerintah pusat

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi Dana Desa tahun 2024 mencapai Rp71 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan stunting. Prinsip hubungan pusat-daerah yang tercermin adalah …

A. Pusat mendukung kemandirian desa

C. Pemerintah pusat tetap mengawasi penggunaan dana

E. Dana desa bagian dari implementasi desentralisasi fiskal

B. Pusat menyerahkan urusan desa sepenuhnya

D. Daerah bebas tanpa pertanggungjawaban

Saat pandemi COVID-19 (2020–2021), beberapa daerah menetapkan pembatasan sosial (PSBB) dan PPKM sesuai instruksi pusat. Namun, ada daerah yang keberatan karena kondisi ekonomi lokal. Prinsip hubungan pusat-daerah yang tampak adalah …

A. Pemerintah pusat berwenang membuat kebijakan nasional

B. Daerah harus menyesuaikan dengan kondisi lokal

D. Koordinasi antara pusat dan daerah mutlak diperlukan

C. Supremasi daerah lebih tinggi dari pusat

E. Daerah bebas tanpa memperhatikan kebijakan pusat

Di Sulawesi Tenggara, pemerintah daerah memberikan izin tambang nikel, namun izin tersebut dibatalkan pemerintah pusat karena melanggar aturan lingkungan nasional. Hal ini mencerminkan …

A. Pusat memiliki kewenangan strategis di sektor tambang

C. Daerah wajib menyesuaikan izin dengan kebijakan pusat

E. Prinsip negara kesatuan menjaga kepentingan nasional

B. Daerah bebas memberi izin tanpa aturan

D. Supremasi daerah di atas konstitusi

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan umum tetap menjadi kewenangan presiden, misalnya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Konsekuensinya adalah …

A. Daerah tidak bisa membuat kebijakan yang memecah belah NKRI

B. Pusat wajib membina ideologi nasional

D. Supremasi hukum pusat berlaku atas semua daerah

C. Daerah berhak menghapus simbol negara

E. Pusat dan daerah setara dalam urusan pertahanan

Pembentukan tiga provinsi baru di Papua (2022) dilakukan atas dasar UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Hal ini mencerminkan …

A. Pusat punya kewenangan menetapkan pemekaran daerah

B. Pemekaran dilakukan untuk mendekatkan pelayanan publik

D. Pemekaran sebagai strategi pemerataan pembangunan

C. Daerah otomatis bisa memekarkan wilayah sendiri

E. Daerah tidak perlu persetujuan pusat untuk memekarkan

Sejak tahun 1957, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam misi perdamaian dunia dengan mengirimkan Pasukan Garuda ke berbagai negara yang dilanda konflik, seperti Kongo, Lebanon, dan Sudan. Keikutsertaan Indonesia dalam misi ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya menjaga keamanan dalam negeri, tetapi juga berperan dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan amanat konstitusi. Pasukan Garuda bertugas menjaga stabilitas, mengawasi gencatan senjata, hingga melindungi masyarakat sipil di daerah konflik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia pernah mengirim pasukan Garuda sebagai bagian dari misi Perdamaian PBB di berbagai negara yang sedang mengalami konflik, seperti di Kongo, Lebanon, dan Sudan. Kehadiran pasukan ini merupakan wujud nyata kontribusi Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam mengirim Pasukan Garuda menunjukkan bahwa Indonesia …

B. Melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut serta dalam ketertiban dunia

A. Menjaga keutuhan NKRI dengan menutup diri dari konflik luar negeri

C. Mengutamakan kepentingan nasional tanpa memperhatikan negara lain

D. Menggantikan peran negara adikuasa dalam menjaga keamanan dunia

E. Hanya fokus pada pengiriman bantuan ekonomi, bukan keamanan

Siswa A dan teman-temannya mengikuti program “Bela Negara Muda” di wilayah perbatasan Indonesia. Selama kegiatan, mereka berdialog dengan warga tentang tantangan yang dihadapi, seperti minimnya akses pendidikan, pengaruh budaya asing, dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas lintas batas. Dalam diskusi kelompok, Siwa A menyampaikan bahwa menjaga keutuhan NKRI tidak cukup hanya dengan kehadiran militer, tetapi juga harus melibatkan masyarakat melalui pembangunan sosial dan budaya. Berdasarkan cerita tersebut, tindakan yang mencerminkan strategi pertahanan semesta adalah …..

A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

C. Mendorong pelestarian budaya lokal sebagai identitas nasional

E. Memperluas akses pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan

B. Menempatkan pasukan militer di setiap desa perbatasan

D. Menutup akses komunikasi dengan negara tetangga

Indonesia memiliki posisi yang tegas dalam konflik Israel-Palestina. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah lama mendukung perjuangan Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan mengakhiri penjajahan Israel. Posisi Indonesia ini tercermin dalam berbagai kebijakan luar negeri, termasuk dukungan terhadap resolusi yang mengutuk tindakan Israel dan seruan untuk solusi dua negara sebagai jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak. Namun, dalam diplomasi internasional, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dalam mempengaruhi negara-negara besar, terutama yang memiliki hubungan erat dengan Israel. Dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak hanya melalui pernyataan politik, tetapi juga dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan upaya membangun kesadaran global akan penderitaan rakyat Palestina. Dari narasi diatas kebijakan apa yang diambil oleh indonesia sebagai upaya mendukung perjuangan dan kemerdekaan palestina, jawaban lebih dari satu ….

A. Indonesia mendorong dialog antar pihak yang sedang berkonflik sebagai bentuk perjuangan non militer.

C. Kunjungan presiden indonesia ke negara-negara timur tengah untuk membahas masalah palestina dan

E. Lobby indonesia pada forum PBB untuk mendapatkan perhatian terkait masalah palestina.

B. Indonesia mengirimkan bantuan logistik dan kesehatan ke palestina

D. Seruan pemerintah indonesia kepada kelompok-kelompok yang bertikai dipalestina untuk bersatu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah cara bagi rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin mereka, baik itu Presiden, anggota DPR, maupun pemimpin daerah. Pemilu sangat penting bagi negara demokrasi seperti Indonesia, karena melalui Pemilu, rakyat bisa menyuarakan pilihan mereka secara langsung. Selain itu, Pemilu juga memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki dukungan dari rakyat, yang membuat pemerintah lebih sah dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pelaksanaan Pemilu yang baik dan jujur sangat penting untuk menjaga kestabilan politik, menghindari konflik, serta memastikan keberlanjutan demokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya, Pemilu di Indonesia sering menghadapi tantangan, seperti praktik politik uang atau kurangnya pendidikan politik bagi sebagian masyarakat. Dalam pelaksanaan demokrasi, indikator utamanya adalah ada atau tidaknya pelaksanaan pemilihan umum, berdasarkan narasi diatas berikut adalah langkah pemerintah untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur adil dan melaksanakan asas luber….

B. Membentuk lembaga pengawas pemilu yang independen

A. Membuka selebar-lebarnya semua informasi terkait calon yang akan dipilih

C. Membuka kesempatan kepada pemantau asing untuk mengawal pelakasanan pemilu

D. Melibatkan perguruan tinggi dan akademisi untuk memberikan masukan terkaiat pelaksanaan pemlu yang jurdil

E. Mengizinkan semua pihak untuk masuk ke dalam TPS selama pemungutan dan penghitungan suara berlangsung.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia mencerminkan keberagaman yang tetap bersatu. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, semboyan ini dapat berperan sebagai modal sosial, karena...

D. memperkuat hubungan sosial antarwarga yang berbeda latar belakang

A. menjadi simbol kekuasaan pemerintah dalam mengatur keragaman budaya

B. menekankan pentingnya keseragaman dalam masyarakat majemuk

C. mendorong masyarakat untuk menghindari perbedaan demi persatuan

Sebuah desa mengalami kekeringan dan membutuhkan saluran irigasi baru. Dana desa sangat terbatas. Manakah tindakan yang paling mencerminkan prinsip gotong royong yang efektif dan mandiri?

D. Membentuk panitia lalu mengumpulkan dana secara swadaya dan tenaga kerja sukarela dari warga untuk memulai pembangunan semampunya.

A. Mengajukan proposal bantuan penuh kepada pemerintah pusat dan menghentikan semua kegiatan pertanian sampai bantuan datang.

B. Mengandalkan program CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan terdekat untuk mendanai seluruh proyek.

C. Memerintahkan setiap kepala keluarga untuk membayar iuran dalam jumlah besar yang ditetapkan oleh kepala desa tanpa musyawarah.

E. Menyewa perusahaan konsultan untuk membuat studi kelayakan proyek irigasi yang akan dibiayai dari pinjaman bank.

40-SOAL-TRY-OUT-TKA-PM-SMAN80

Authored by SUHARI SUHARI

Moral Science

12th Grade

Used 6+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

40 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 mins • 2 pts

Pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada 204,8 juta pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilu ini diikuti oleh 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Banyak kalangan menilai Pemilu 2024 sebagai ujian bagi kualitas demokrasi Indonesia, terutama dalam hal partisipasi, kejujuran, dan keadilan. Fenomena Pemilu 2024 mencerminkan prinsip dasar demokrasi yaitu …

A. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu

B. Pemerintah menguasai seluruh proses politik

C. Hanya partai besar yang boleh ikut pemilu

D. Pemilu ditentukan oleh lembaga eksekutif

E. KPU berperan sebagai lembaga legislatif

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 mins • 2 pts

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 berfungsi sebagai …

A. Bentuk perlawanan rakyat terhadap pemerintah

B. Wujud kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin

C. Cara pemerintah mengendalikan opini publik

D. Syarat administrasi agar rakyat tetap jadi warga negara

E. Mekanisme pembagian kursi legislatif semata

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 mins • 2 pts

Jika tingkat partisipasi pemilih sangat rendah, maka dapat berdampak pada …

A. Legitimasi pemerintah menjadi lemah

B. Pemerintah tetap sah karena dipilih elite

C. Tidak ada pengaruh terhadap demokrasi

D. Rakyat kehilangan hak konstitusional

E. Partai politik otomatis bubar

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 mins • 2 pts

Dalam Reformasi 1998, salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah penghapusan praktik otoritarianisme Orde Baru dan penguatan prinsip demokrasi. Pasca-Reformasi, terjadi perubahan mendasar seperti pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal dua periode, pemilihan umum langsung, serta penguatan lembaga independen. Pembatasan masa jabatan presiden mencerminkan prinsip demokrasi …

A. Supremasi hukum

B. Pembatasan kekuasaan

C. Kedaulatan rakyat

D. Musyawarah mufakat

E. Persamaan hak

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 mins • 2 pts

Pemilu langsung pasca-Reformasi memperkuat …

A. Kekuasaan partai politik tunggal

B. Hak rakyat memilih pemimpinnya

C. Dominasi lembaga legislatif

D. Sistem demokrasi liberal penuh

E. Peran eksekutif dalam legislasi

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 mins • 2 pts

Lembaga independen seperti KPK dan KPU dibentuk untuk …

A. Mengurangi peran legislatif dalam demokrasi

B. Menjamin akuntabilitas dan transparansi sistem politik

C. Menghapus peran presiden dalam pengawasan

D. Menguatkan kekuasaan yudikatif secara mutlak

E. Mewujudkan demokrasi liberal di Indonesia

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 mins • 2 pts

7. Di sebuah desa, pemilihan kepala desa dilakukan melalui musyawarah mufakat. Namun, karena tidak tercapai kesepakatan, akhirnya diputuskan melalui voting dengan suara terbanyak. Proses ini mencerminkan praktik demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah, tetapi tetap membuka ruang voting sebagai jalan terakhir. Nilai demokrasi Pancasila yang paling menonjol dalam ilustrasi tersebut adalah …

A. Menolak perbedaan pendapat

B. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat

C. Membiarkan kelompok mayoritas berkuasa penuh

D. Menyampingkan hak minoritas

E. Menggunakan voting sebagai pilihan utama

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

35 questions

PAS PPKN SMT 1 KLAS XII IPS 4

Quiz

•

12th Grade

35 questions

ASAS AA KLS VII MTs smt I

Quiz

•

7th Grade - University

36 questions

PJOK kelas 6KUM Aktivitas Pola Gerak

Quiz

•

6th Grade - University

40 questions

SAS PKN KELAS VIII 2025

Quiz

•

8th Grade - University

40 questions

Latihan PSAJ Pendidikan Pancasila

Quiz

•

12th Grade

40 questions

PPKN

Quiz

•

12th Grade

41 questions

Latihan ASS2_P Pancasila__kelas 4

Quiz

•

4th Grade - University

40 questions

Remedial Nilai Tugas Pendidikan PancasilaSemester Ganjil

Quiz

•

9th - 12th Grade

Popular Resources on Wayground

20 questions

STAAR Review Quiz #3

Quiz

•

8th Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

6 questions

Marshmallow Farm Quiz

Quiz

•

2nd - 5th Grade

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Context Clues

Quiz

•

6th Grade

20 questions

Inferences

Quiz

•

4th Grade

19 questions

Classifying Quadrilaterals

Quiz

•

3rd Grade

12 questions

What makes Nebraska's government unique?

Quiz

•

4th - 5th Grade

Discover more resources for Moral Science

20 questions

Grammar

Quiz

•

9th - 12th Grade

31 questions

Easter Trivia

Quiz

•

KG - 12th Grade

16 questions

Circles - Equations, Central & Inscribed Angles

Quiz

•

9th - 12th Grade

46 questions

Unit 4 Geosphere Test Review

Quiz

•

9th - 12th Grade

30 questions

TSI Writing/Revising and Editing Practice Test

Quiz

•

12th Grade

10 questions

Climate Change and Its Impact

Interactive video

•

9th - 12th Grade

35 questions

Venn Diagrams, Theoretical, & Experimental Review

Quiz

•

9th - 12th Grade

20 questions

Food Chains and Food Webs

Quiz

•

7th - 12th Grade