Pemeriksa harus merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang tepat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat. Ketepatan bukti terkait dengan kualitas bukti yaitu sebagai berikut, kecuali:

Representatif terhadap populasi

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1), opini pemeriksaan atas laporan keuangan diberikan berdasarkan kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta hal-hal berikut, kecuali:

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Dari pernyataan-pernyataan berikut ini, yang bukan merupakan fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan adalah:

memudahkan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan.

sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan.

mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asersi tentang penyajian dan pengungkapan, Asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit, Asersi tentang saldo akun pada akhir periode

Asersi tentang penilaian dan pengalokasian

Asersi tentang penyajian dan pengungkapan

Asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit

Asersi tentang saldo akun pada akhir periode

Rekening Kas Umum Daerah menerima transfer kas dari pinjaman pemerintah daerah. Transaksi ini dicatat pada:

LRA sebagai penerimaan pembiayaan

LRA sebagai pendapatan asli daerah

RA sebagai lain-lain pendapatan yang sah

Informasi menjadi faktor penentu dari komunikasi dalam organisasi. Pengelolaan informasi juga membutuhkan etika. Hal-hal yang termasuk dalam etika pengelolaan informasi adalah, kecuali:

pemetaan risiko terkait validitas informasi yang diterima dalam pemeriksaan

Dari pernyataan berikut ini, yang bukan merupakan klasifikasi kelompok temuan adalah:

Kelompok temuan 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas).

Kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Rekonsiliasi pada Unit Akuntansi dan Pelaporan instansi dibagi menjadi dua macam yaitu rekonsiliasi internal dan eksternal. Manakah yang bukan merupakan rekonsiliasi eksternal?

rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Satker

rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang

rekonsiliasi antara Pengguna Anggaran dengan BUN

rekonsiliasi antara BUN dengan Pengelola Barang

Manakah dari pernyataan berikut yang tepat mengenai asas pengelolaan keuangan daerah:

Efisien, yaitu perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Kepatutan, yaitu keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Ekonomis, yaitu perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Keadilan, yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Berikut ini hal-hal yang harus dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam mengungkap temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi/dugaan kecurangan dalam LHP:

Sepanjang temuan tersebut didukung dengan bukti yang cukup dan tepat, temuan pemeriksaan diungkap dalam LHP secara utuh sehingga pengguna LHP memperoleh gambaran yang komprehensif terkait temuan tersebut.

penyelidikan/penyidikan secepatnya

Terkait bentuk bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat sebagai pendukung temuan pemeriksaan, Tuanakotta membagi bukti pemeriksaan menjadi:

natural evidence, created evidence, dan rational argumentation

bukti manual dan bukti elektronis

verifiable, reliable, dan traceable

Yang bukan termasuk atribut pengeluaran kas (dalam pengujian pengendalian internal) adalah:

SPM-LS disetujui oleh kuasa BUD

Kuasa BUD mencatat dalam register penerbitan SP2D untuk dinas terkait

Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-LS

Interaksi antara akuntan publik dan BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah:

Pemeriksa BPK melakukan supervisi atas pengawasan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh akuntan publik

untuk dievaluasi dan disampaikan kepada DPR

Dibentuk tim gabungan antara BPK dan akuntan publik

Pemeriksa BPK menjadi penanggung jawab atas seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik

Salah satu unsur pemeriksaan keuangan negara adalah hubungan tiga pihak. Yang tidak termasuk dalam kategori pihak yang bertanggung jawab adalah:

Pihak yang bertanggung jawab hasil pemeriksaan

Pihak yang mengelola atas hal pokok

Pihak yang harus melakukan tindak lanjut atas rekomendasi/hasil pemeriksaan

Pihak yang bertanggung jawab dengan informasi hal pokok

Yang termasuk pengendalian mutu pada saat penugasan adalah:

survei pelaksanaan pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa

penyusunan pedoman kodefikasi kertas kerja pemeriksaan

pemenuhan pengembangan kompetensi pemeriksa

Penulisan jabatan yang paling tepat sesuai gaya bahasa selingkung adalah:

Direktur Jenderal Perbendaharaan mengunjungi Kota Haloman.

Direktur Jenderal Perbendahdaran mengunjungi kota Haloman

Kepala Direktorat Jenderal perbendaharaan mengunjungi Kota Haloman.

Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengunjungi kota Haloman.

Apabila dalam komentar instansi atas TP, entitas menyampaikan bahwa temuan pemeriksaan telah ditindaklanjuti, maka yang harus dilakukan oleh Tim Pemeriksa adalah:

Tetap memuat Temuan Pemeriksaan tersebut di dalam LHP dengan dilengkapi keterangan atas status penyelesaian tindak lanjut temuan tersebut.

Dengan telah ditindaklanjutinya temuan tersebut, maka temuan di-drop.

Tetap memuat temuan tanpa keterangan tambahan.

Komentar tidak dimuat dalam LHP tetapi digunakan dalam proses pemantauan tindak lanjut.

Rekomendasi disajikan dalam temuan pemeriksaan pertama kali pada saat...

Ketua Tim menyusun Temuan Pemeriksaan.

Penanggung jawab menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan.

Ketua Tim menyusun konsep hasil pemeriksaan.

Anggota Tim menyusun konsep Temuan Pemeriksaan.

Berikut yang bukan merupakan input dalam penyusunan LHP atas Laporan Keuangan adalah...

Risalah diskusi pembahasan TP dan Ikhtisar koreksi

Laporan Keuangan yang telah disesuaikan dengan ikhtisar koreksi

Usulan opini atas Laporan Keuangan dari tim pemeriksa

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemeriksa sebagai penyusun laporan, kecuali:

Kedudukan Ketua Tim dalam Penyusunan Laporan Pemeriksaan

Bila Risiko Pemeriksaan Tinggi, maka Tingkat Materialitas dan Bukti yang harus diperoleh:

Materialitas Rendah, Bukti yang harus diperoleh banyak.

Materialitas Tinggi, Bukti yang harus diperoleh sedikit

Materialitas Sedang, Bukti yang harus diperoleh sedang

Berikut adalah tahapan pelaksanaan pemeriksaan:

Pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern

Pelaksanaan Prosedur Analitis Akhir

Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal

Pernyataan yang benar mengenai kerangka konseptual SAP, kecuali:

Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual.

Kerangka konseptual bukan standar akuntansi.

Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka harus kembali ke kerangka konseptual sebagai pondasi bagi standar akuntansi.

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP.

Pervasiveness dalam pemeriksaan merupakan pengaruh atau dampak suatu akun terhadap keseluruhan laporan keuangan. Sifat pervasive dapat dilihat dari hal-hal berikut, kecuali:

Persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental

Proporsinya terhadap LK secara keseluruhan

Pervasiveness dalam pemeriksaan merupakan pengaruh atau dampak suatu akun terhadap keseluruhan laporan keuangan. Sifat pervasive dapat dilihat dari hari-hal berikut, kecuali:

Persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental

Proporsinya terhadap LK secara keseluruhan

Proses pelaporan hasil pemeriksaan meliputi urutan tahap-tahap berikut:

Penyusunan konsep LHP, penganalisisan dan perveiuan konsep LHP oleh Pengendali Teknis, penganalisisan dan perveiuan konsep LHP oleh Penanggungjawab, pembahasan konsep LHP dengan Pemberi Tugas, perolehan tanggapan konsep LHP dari pimpinan entitas yang diperiksa, Penerbitan dan penyampaian LHP.

Penyusunan konsep LHP, perolehan tanggapan konsep LHP dari pimpinan entitas yang diperiksa, penganalisisan dan perveiuan konsep LHP oleh Pengendali Teknis, penganalisisan dan perveiuan konsep LHP oleh Penanggung Jawab, pembahasan konsep LHP dengan Pemberi Tugas, Penerbitan dan penyampaian LHP.

Penyusunan konsep LHP, perolehan tanggapan konsep LHP dari pimpinan entitas yang diperiksa, penganalisisan dan perveiuan konsep LHP oleh Pengendali Teknis, pembahasan konsep LHP dengan Pemberi Tugas, penganalisisan dan perveiuan konsep LHP oleh Penanggungjawab, Penerbitan dan penyampaian LHP.

Penyusunan konsep LHP, penganalisisan dan perveiuan konsep LHP oleh Pengendali Teknis, penganalisisan dan perveiuan konsep LHP oleh Penanggungjawab, perolehan tanggapan konsep LHP dari pimpinan entitas yang diperiksa, pembahasan konsep LHP dengan Pemberi Tugas, Penerbitan dan penyampaian LHP.

Deskripsi paragraf yang benar terkait struktur pengembangan paragraf dalam temuan pemeriksaan maupun laporan hasil pemeriksaan adalah:

Kalimat utama dalam Paragraf deduktif berada di awal paragraf.

Paragraf eksposisi memberikan sebab-akibat, bukti dan fakta yang memunculkan pendapat pemeriksa agar pembaca yakin terhadap isi laporan.

Kalimat utama dalam Paragraf induktif berada di awal paragraf.

Paragraf argumentasi menunjukkan hubungan sebab akibat, menyatakan perbandingan, memerinci sesuatu atau memberikan contoh agar pembaca mampu melakukan sintesis atas kondisi.

Dari klasifikasi temuan berikut, yang bukan merupakan subkelompok temuan dalam kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan:

Temuan penyimpangan administrasi

Berikut adalah tahapan perencanaan pemeriksaan, kecuali:

Pengujian pengendalian internal, penetapan batas materialitas awal, pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan.

Pemahaman atas SPI, identifikasi dan penilaian risiko awal, penentuan metode uji petik.

Pemahaman atas SPI, identifikasi dan penilaian risiko awal, penetapan batas materialitas awal.

Pemahaman hasil pemeriksa sebelumnya, penetapan batas materialitas awal, pemahaman tujuan pemeriksaan.

Pernyataan yang benar atas asersi tingkat proses bisnis, kecuali:

Hak dan kewajiban – aktiva memang menjadi hak dan utang menjadi kewajiban.

Klasifikasi – transaksi dicatat dalam akun yang tepat.

Kelengkapan – semua transaksi yang seharusnya dicatat telah dicatat.

Kejadian – transaksi dan kejadian benar-benar terjadi selama periode akuntansi.

Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain digunakan untuk, kecuali:

Belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima bantuan sosial

Pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola

Pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan

Berikut ini merupakan penjelasan yang benar terkait dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal (PSH) dalam Opini atas Laporan Keuangan, kecuali:

Mengacu pada suatu hal baik yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan maupun informasi lain yang relevan.

Hanya dapat ditambahkan apabila bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan penyajian material atas hal tersebut dalam LK.

Merupakan bentuk komunikasi tambahan dalam Laporan Pemeriksa.

Paragraf PSH diungkapkan setelah paragraf opini tetapi sebelum Paragraf Hal Lain (HL) apabila ada.

Unsure-unsure berikut harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, kecuali:

Tujuan, lingkup, metodologi pemeriksaan

Pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan

Soal Akuntansi Pemerintahan

Authored by Midian Cristy

Business

Professional Development

Used 3+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

87 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berikut adalah karakteristik Akuntansi Pemerintahan, kecuali:

tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca

cukup fleksibel karena bergantung pada peraturan perundang-undangan

pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran itu disahkan

dimungkinkan menggunakan lebih dari satu jenis dana

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berikut adalah pernyataan yang benar dalam melakukan prosedur analisis vertikal, kecuali:

Aset = Kewajiban + Ekuitas

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang Persediaan yang Belum Disetor + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang Persediaan yang Belum Disetor

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berikut adalah sumber informasi/dokumen yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan proses bisnis/siklus transaksi, kecuali:

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebelumnya, komunikasi dengan Pemeriksa terdahulu

Seluruh peraturan perundang-undangan dan hasil survei pengendalian

Laporan hasil pengawasan internal, database entitas melalui e-audit

Informasi lain yang relevan dari lembaga sumber seperti media atau situs

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam memberikan opini atas Laporan Keuangan, BPK mendasarkan pada kriteria sebagai berikut, kecuali:

Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Efektivitas sistem pengendalian intern

Kesesuaian Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Temuan Pemeriksaan (TP) merupakan temuan atau indikasi permasalahan yang diperoleh selama pemeriksaan. Pada dasarnya, TP terkait dengan hal-hal berikut, kecuali:

Kegagalan suatu program yang diperiksa

Ketidaksesuaian kondisi dengan harapan pemeriksa

Kelemahan sistem pengendalian intern yang material untuk dilaporkan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

6. Tujuan adanya pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah...

Memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan dilaksanakan dengan baik

Menambah jumlah pemeriksaan yang dilakukan

Mengurangi beban kerja pemeriksa

Meningkatkan jumlah laporan yang diterima

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Tujuan utama pelaporan hasil pemeriksaan adalah:

Menghindari terjadinya pengulangan temuan pemeriksaan

Meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan dan membantu lembaga perwakilan serta pemerintah dalam memperbaiki tata kelola

Memberikan efek jera kepada auditee

Memberikan dampak lanjutan atas temuan pemeriksaan

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Popular Resources on Wayground

20 questions

STAAR Review Quiz #3

Quiz

•

8th Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

6 questions

Marshmallow Farm Quiz

Quiz

•

2nd - 5th Grade

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Context Clues

Quiz

•

6th Grade

20 questions

Inferences

Quiz

•

4th Grade

19 questions

Classifying Quadrilaterals

Quiz

•

3rd Grade

12 questions

What makes Nebraska's government unique?

Quiz

•

4th - 5th Grade

Discover more resources for Business

20 questions

Easter trivia

Quiz

•

12th Grade - Professi...

Soal Akuntansi Pemerintahan

Berikut adalah karakteristik Akuntansi Pemerintahan, kecuali:

Berikut adalah pernyataan yang benar dalam melakukan prosedur analisis vertikal, kecuali:

Berikut adalah sumber informasi/dokumen yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan proses bisnis/siklus transaksi, kecuali:

Dalam memberikan opini atas Laporan Keuangan, BPK mendasarkan pada kriteria sebagai berikut, kecuali:

Temuan Pemeriksaan (TP) merupakan temuan atau indikasi permasalahan yang diperoleh selama pemeriksaan. Pada dasarnya, TP terkait dengan hal-hal berikut, kecuali:

6. Tujuan adanya pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah...

Tujuan utama pelaporan hasil pemeriksaan adalah:

Dasar penetapan tingkat materialitas pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

Pemeriksa harus merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang tepat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat. Ketepatan bukti terkait dengan kualitas bukti yaitu sebagai berikut, kecuali:

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1), opini pemeriksaan atas laporan keuangan diberikan berdasarkan kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta hal-hal berikut, kecuali:

Access all questions and much more by creating a free account

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Business