takah 2026

Dalam proses peredaran tata naskah, apabila pimpinan/kasatker memberikan saran, masukan dari pejabat lain, maka petugas takah segera menyampaikan naskah tersebut kepada pejabat yang dituju, dan pejabat yang dituju memberikan saran masukan/catatan, setelah selesai memberi tanggapan/catatan maka yang menandatanganinya adalah...

• Pejabat yang bersangkutan

• Pejabat tata usaha (Kataud/Kaurtu/Kasium)

• Petugas takah

• Kasatker

Berikut ini ketentuan dalam menentukan Pokok Persoalan (PP) naskah dinas...

• Dalam menentukan Pokok Persoalan (PP) untuk surat didasarkan kepada pendahuluan dan isi surat, sedangkan untuk naskah dinas lainnya berdasarkan judul naskah, konsideran dan diktum

• Dalam menentukan Pokok Persoalan (PP) untuk surat, didasarkan kepada pendahuluan dan isi surat, sedangkan untuk naskah lainnya berdasarkan judul naskah

• Dalam menentukan Pokok Persoalan (PP) untuk surat, didasarkan kepada hal surat, sedangkan untuk naskah dinas lainnya berdasarkan konsideran

• Dalam menentukan Pokok Persoalan (PP) untuk surat, dan naskah dinas lainnya didasarkan kepada pendahuluan dan isi surat, judul naskah, konsideran dan diktum

Dalam proses pemberian kode (pengkodean) terhadap suatu naskah, menggunakan huruf dan angka, sebagaimana berikut dibawah ini...

• Naskah bersublampiran diberi kode N-1A (a)

• Naskah bersublampiran diberi kode N-1A (1)

• Naskah sisipan diberi kode N-1(A) (untuk naskah sisipan diantara N-1 dan N-2

• Naskah berlampiran diberi kode N-A1 (untuk naskah lampiran pertama)

Proses pengendalian Tata Naskah adalah sebagai berikut.....

• Dilaksanakan oleh petugas takah/pejabat pembuka takah dengan mempergunakan perlengkapan Takah yaitu KPPT dan BET

• Dilaksanakan oleh petugas Agendaris pembuka takah dengan mempergunakan perlengkapan Takah, yaitu KPPT

• Dilaksanakan oleh petugas takah/pejabat pembuka takah dengan menggunakan perlengkapan takah yaitu BIP dan BET

• Dilaksanakan oleh Kataud dengan mempergunakan perlengkapan Takah yaitu KPPT dan BET

Penyusutan Tata Naskah dilaksanakan sesuai dengan...

• Jadwal Retensi Arsip

• Tata Persuratan Dinas

• Jadwal Penghapusan Arsip

• Regulasi Kearsipan

Dalam hal menentukan Anak Persoalan (AP) dapat melihat dari penjabaran Pokok Persoalan (PP) yang tertuang dalam...

• Buku Daftar Persoalan Takah (BDPT)

• Buku Indeks Permasalahan (BIP)

• Buku Daftar Pembukaan Takah (BDPT)

• Buku Indeks Persoalan (BIP)

Dalam Kesekretariatan Polri, dikenal beberapa istilah seperti Naskah Dinas, Tata Persuratan Dinas, Tata Naskah dan Tata Kearsipan, Apakah yang dimaksud dengan Tata Naskah....

• Rangkaian kegiatan administrasi umum untuk memproses, mengolah, mengendalikan/mengawasi suatu persoalan dan/atau kegiatan yang memerlukan proses tindak lanjut secara kronologis dalam sebuah berkas Map Takah

• Rangkaian kegiatan administrasi umum baik pada bidang operasional maupun pembinaan untuk memproses, mengolah, mengendalikan/mengawasi suatu persoalan dan/atau kegiatan yang memerlukan proses tindak lanjut secara kronologis dalam sebuah berkas Map Takah

• Rangkaian kegiatan administrasi untuk memproses, mengolah, mengendalikan/mengawasi suatu persoalan dan/atau kegiatan yang memerlukan proses tindak lanjut secara kronologis dalam sebuah berkas Map Takah

• Rangkaian kegiatan administrasi khusus untuk memproses, mengolah, mengendalikan/mengawasi suatu persoalan dan/atau kegiatan yang memerlukan proses tindak lanjut secara kronologis dalam sebuah berkas Map Takah

Sarana dan perlengkapan Takah dapat disederhanakan dengan cara sebagai berikut...

• Memakai map biasa dengan penjepit, apabila BET tidak disiapkan secara khusus dapat menggunakan buku ekspedisi biasa

• Memakai amplop besar, apabila BET tidak disiapkan secara khusus dapat menggunakan BDPT

• Memakai Map biasa dengan penjepit, apabila BET tidak disiapkan secara khusus dapat menggunakan BIP

• Memakai map biasa tanpa penjepit, dan apabila BET tidak disiapkan secara khusus dapat menggunakan buku ekspedisi biasa

Penomoran Tata Naskah dilakukan dengan cara berikut..

• Dengan mengambil nomor/kode yang terdapat dalam BIP yang terdiri dari Pokok Persoalan (PP), Anak Persoalan(AP), Cucu Persoalan (CP) dengan susunan PP/AP/CP/Kode Satorg

• Dengan mengambil nomor/kode yang terdapat dalam BDPT yang terdiri dari Pokok Persoalan (PP), Anak Persoalan(AP), Cucu Persoalan (CP) dengan susunan PP/AP/CP/Kode Satorg

• Dengan mengambil nomor/kode yang terdapat dalam BIP yang terdiri dari Pokok Persoalan (PP), Anak Persoalan(AP), dengan susunan PP/AP/Kode Satorg

• Dengan mengambil nomor/kode yang terdapat dalam BET yang terdiri dari Pokok Persoalan (PP), Anak Persoalan(AP), Cucu Persoalan (CP) dengan susunan PP/AP/CP/Kode Satorg

Berikut ini adalah prosedur pelaksanaan dalam penanganan Tata Naskah di lingkungan Polri yang benar...

• Dimulai dari proses penilaian naskah, pengagendaan, pembukaan, pemrosesan sampai dengan penutupan dan berakhir di penyimpanan/penyusutan

• Dimulai dari proses penilaian naskah, pengagendaan, pembukaan, pengiriman sampai dengan penutupan dan berakhir di penyimpanan/penyusutan

• Dimulai dari proses penilaian naskah, pencatatan, pengagendaan, pembukaan, pemrosesan, pengiriman sampai dengan penutupan dan berakhir di penyimpanan/penyusutan

• Dimulai dari proses penilaian naskah, pengagendaan, pembukaan, pemrosesan sampai dengan penutupan dan berakhir di penghapusan