TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

Siapakah tokoh yang memperkenalkan teori piramida hukum atau teori limas hukum?

• John Locke

• Hans Kelsen

• Montesquieu

• Jean-Jacques Rousseau

Dalam teori piramida hukum Hans Kelsen, apa sebutan untuk norma tertinggi yang menjadi dasar bagi semua peraturan hukum lainnya?

• Norma Umum

• Norma Khusus

• Grundnorm

• Peraturan Pemerintah

Salah satu konsekuensi dari teori piramida hukum adalah bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Mengapa demikian?

• Karena peraturan yang lebih rendah memiliki jumlah yang lebih banyak.

• Karena peraturan yang lebih rendah merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi.

• Karena peraturan yang lebih rendah dibuat oleh lembaga yang berbeda.

• Karena peraturan yang lebih rendah bersifat lebih umum.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang saat ini mengatur mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan adalah?

• TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

• UU No. 10 Tahun 2004

• UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019

• TAP MPR No. III/MPR/2000

Mengapa Tap MPR tidak tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

• MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.

• Tap MPR dianggap tidak relevan lagi.

• Adanya amandemen UUD 1945.

• Politik hukum saat itu tidak menghendaki keberadaan Tap MPR.

Apakah Anda menikmati pelajaran video tersebut?

• Ya

• Tidak

Bagaimana kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019?

• Di bawah Undang-Undang.

• Sejajar dengan Undang-Undang.

• Di atas Undang-Undang.

• Tidak termasuk dalam hierarki.

Apa alasan utama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ditempatkan di bawah Undang-Undang dalam Tap MPR No. III Tahun 2000?

• Untuk memperkuat sistem presidensial.

• Untuk memperkuat kekuasaan DPR.

• Perppu diterbitkan oleh Presiden.

• Perppu tidak memerlukan persetujuan DPR.

Apa alasan utama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) memiliki kedudukan sejajar dengan Undang-Undang?

• Perppu diterbitkan oleh Presiden dalam kondisi mendesak.

• Materi muatan Perppu setara dengan materi muatan Undang-Undang.

• DPR tidak memiliki waktu untuk membuat Undang-Undang.

• Untuk mengurangi porsi kewenangan Presiden.

Mengapa Keputusan Presiden (Keppres) tidak lagi dianggap sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan dalam undang-undang yang lebih baru?

• Keppres bersifat umum dan abstrak, sedangkan Perpres bersifat individual dan konkret.

• Keppres bersifat individual, final, dan konkret, sehingga tidak tepat menjadi bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan.

• Keppres hanya berlaku untuk satu kali kejadian, sedangkan Perpres berlaku terus-menerus.

• Perpres memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan Keppres.