hierarki peraturan perndang undangan

Mengapa di sekolah perlu ada aturan jam masuk sekolah?

• Agar siswa tidak terlambat.

• Agar kegiatan belajar bisa dimulai tepat waktu.

• Agar guru bisa mengajar dengan tenang.

• Agar sekolah terlihat rapi.

Apa definisi dari Peraturan perundang-undangan?

• Aturan yang dibuat oleh masyarakat.

• Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum.

• Kesepakatan antar warga negara.

• Hukum adat yang berlaku di daerah tertentu.

Peraturan perundang-undangan manakah yang memiliki kedudukan paling tinggi di Indonesia?

• Ketetapan MPR (TAP MPR)

• Undang-Undang (UU)

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

• Peraturan Pemerintah (PP)

Apa tujuan utama dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

• Membatasi kekuasaan presiden, memperluas otonomi daerah, dan menegakkan HAM.

• Memperkuat kekuasaan presiden, mengurangi otonomi daerah, dan menegakkan HAM.

• Mengurangi kekuasaan DPR, mempersempit otonomi daerah, dan melindungi hak-hak minoritas.

• Menetapkan sistem pemerintahan baru, membatasi hak warga negara, dan memperkuat militer.

Apakah Anda menikmati pelajaran video tersebut?

• Ya

• Tidak

Mengenai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa Perppu memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Di urutan ke berapa Undang-Undang/Perppu berada dalam hierarki tersebut?

• Pertama

• Kedua

• Ketiga

• Keempat

Apa tujuan utama dibentuknya Peraturan Presiden (Perpres)?

• Untuk mengatur hal-hal yang lebih spesifik atau khusus.

• Untuk melaksanakan dan menjalankan undang-undang yang terkait.

• Untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

• Untuk dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.

Siapakah pihak yang berwenang membentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi?

• Presiden

• DPRD Kabupaten/Kota dengan bupati/walikota

• DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur

• Ketua MPR

Salah satu asas penyusunan peraturan perundang-undangan adalah "Memiliki tujuan yang jelas". Apa yang dimaksud dengan asas ini?

• Peraturan harus dibuat oleh lembaga yang memiliki kekuasaan.

• Peraturan harus sesuai dengan urutan dan kedudukannya.

• Setiap peraturan harus memiliki arah dan sasaran yang ingin dicapai.

• Peraturan harus memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial.