NEW
Font size
WorksheetsRevolusi Mental dan Wawasan Kebangsaan
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Ada beberapa tujuan dari nasionalisme yang disasar dari semangat gotong royong, yaitu, kecuali
Keanekaragaman dan kemajemukan agama
Keanekaragaman dan kemajemukan budaya
Keanekaragaman dan kemajemukan suku
Keanekaragaman dan kemajemukan suku
Pancasila sebagai nilai berlaku untuk kurun waktu dan kondisi tertentu, lebih bersifat kontekstual wujudnya berupa kebijakan/peraturan, strategi, program, organisasi, sistem, dan rencana. Seperti UUD 1945, Tap MPR, Undang-undang. Nilai ini mendefinisikan.......
Pancasila ditilik sebagai Nilai Dasar
Pancasila ditilik sebagai Nilai Instrumental
Pancasila ditilik sebagai Nilai Strategis
Pancasila ditilik sebagai Nilai Praksis
Aparatur Sipil Negara berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan
ASN sebagai Pelayan Publik
ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa
ASN sebagai Abdi Bangsa
ASN sebagai pelaksana kebijakan publik
Pengemban amanah sebagai koordinator Gerakan Nasional Revolusi Mental dan menyusun peta jalan, pedoman umum dan pembentukan Gugus Tugas Nasional adalah ….
Menteri Dalam Negeri
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Sistem pemerintahan Indonesia, mengacu pada UUD 1945 lebih condong pada.....
pemisahan kekuasaan
kompromi kekuasaan
musyawarah mufakat dalam kekuasaan
pembagian fungsi kekuasaan
Kata Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua tercantum dalam Kitab
Negara Kertagama
Sutasoma
Serat Chentini
Arjuna Wiwaha
Kita telah memiliki tiga Negara nasional yaitu
Majapahit, Pajajaran dan Samudera Pasai
Singosari, Majapahit dan Mataram
Sriwijaya, Majapahit dan NKRI
Nusantara, Majapahit dan NKRI
Indonesia pernah menerapkan beberapa UUD sebagai berikut
UUD Konstituante, UUD Sementara dan UUD 1945
UUD RIS, UUD 1945 dan UUD 1945 Pasca Amandemen
UUD Konstituante, UUD Sementara dan UUD 1945
UUD Parlementer, UUD Presidensiil dan UUD Gabungan Presidensiil Parlementer
Penanggung jawab Gerakan Indonesia Bersatu dan terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia bersatu adalah .…
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Menteri Dalam Negeri
Unsur pelaksana Gerakan
Nasional Revolusi Mental adalah ....
Pemerintah, bangsa dan negara
Penyelenggara negara, dunia usaha, dunia pendidikan, masyarakat
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
Budayawan, seniman, tokoh agama, tokoh politik, kader partai politik, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh wanita, wartawan/media, netizen
Ciri Budaya Birokrasi yang melayani, kecuali
Miliki kode etik yang tinggi
Berorientasi kepuasan pelanggan
Profesional
Inovatif
Pemerintahan secara filosofi mengandung unsur yang berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu...
Sistem pemerintahan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Badan Publik (pemerintah) yang sah secara konstitusional dan memiliki kewenangan
Cara yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Semua benar
Organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah.....
Pastikan bahwa kepala keuangan betanggungjawab penuh terhadap masalah ini
Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya
Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi mencoba memberikan alternatif solusi kepada pimpinan
Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini
Sesuai dengan Inpres 12 Tahun 2016 tentang GNRM, yang dijabarkan melalui Peta Jalan GNRM 2017-2019 Organisasi GNRM terdiri atas..........
Gugus Tugas Nasional
Gugus Tugas Kementerian/Lembaga
Gugus Tugas Provinsi
Semua benar
Area Perjuangan Revolusi Mental difokuskan pada hal-hal berikut kecuali....
Area Perjuangan Perundang-undangan
Area Perjuangan Pemberdayaan masyarakat
Area Perjuangan Pendidikan
Area Perjuangan Manajemen Pemerintahan
Beberapa landasan dalam Pembangunan Nasional Indonesia adalah, kecuali
Pancasila sebagai landasan idiil
Wawasan Nusantara sebagai landasan visional
Pertahanan negara sebagai landasan konsepsional
Dokumen rencana pembangunan sebagai landasan operasional
Mantan Wapres M Hatta ini dikenal sebagai sosok sederhana. Mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia pada 1956, sejumlah tawaran mengalir kepada Hatta. Ia ditawari menjadi komisaris berbagai perusahaan hingga posisi di Bank Dunia. Tapi Hatta menolak, dia memilih hidup dari uang pensiun.Salah satu kisah yang membuat kita mengenang sosok Hatta yakni tentang keinginannya membeli sepatu Bally. Sejak dahulu Hatta menyimpan keinginan untuk membeli sepatu berharga mahal itu. Dia pun sampai menyimpan potongan kertas tentang sepatu Bally. Namun hingga meninggal pada 14 Maret 1980, keinginan Hatta untuk membeli sepatu itu tak terwujud. Cerita tersebut menggambarkan implementasi sikap....
Sederhana
Etos Kerja
Integritas
Kedisiplinan
Etos kerja adalah konsep mengenai kerja atau paradigma kerja yang diyakini seseorang atau kelompok sebagai baik dan benar yang diwujudkan melalui perilaku kerja mereka secara khas. Pendapat ini disampaikan oleh....
Jansen Sinamo
Max Weber
Geertz
Michaelangelo
Hampir semua pegawai di kantor intansi saya meminta uang tanda terima kasih atas surat ijin tertentu. Namun menurut peraturan kantor , hal itu tidaklah diperbolehkan, maka saya
Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil
Terkadang saja melakukan hal tersebut
Ikut melaksanakan karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukanya
Tidak ingin melakukannya sama sekali
Dalam wacana demokrasi secara garis besar terdapat dua model demokrasi, yaitu ......
Majoritarian Democracy dan Consensus Democracy
Nation Democracy and Legal Democracy
Liberal Democracy and Sosial Democracy
Culture Democracy and Public Democracy
