wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Pengelolaan UP (2023)

Total questions: 30

Worksheet time: 28mins

Name
Class
Date
1.

Pagu yang dapat dibayarkan mll UP sebesar Rp1.200.000.000,-. Berapakah UP maksimal dpt diambil?

a)

50 juta

b)

100 Juta

c)

108 juta

d)

500 juta

2.

Perubahan besaran UP harus mendapat persetujuan dari

a)

Kepala KPPN

b)

Kepala Kanwil DJPBN

c)

Direktur Jenderal Perbendaharaan

d)

Menteri Keuangan

3.

Uang persediaan Tunai dapat digunakan untuk pembayaran

a)

Uang makan pegawai senilai 40 juta

b)

Pembelian ATK senilai 210 juta

c)

Pembayaran perjalanan dinas senilai 250 juta

d)

Pembayaran gaji pegawai senilai 100 juta

4.

Jenis belanja yang tidak dapat dibayarkan melalui uang persediaan adalah

a)

51

b)

52

c)

53

d)

58

5.

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ditandatangani oleh

a)

KPA/PPK

b)

PPSPM

c)

Bendahara Pengeluaran

d)

Kasubag Umum

6.

Ketentuan besaran UP Satker PNBP adalah

a)

20% dari realisasi PNBP yang dapat digunakan maks 200 juta

b)

20% dari realisasi PNBP yang dapat digunakan maks 500 juta

c)

1/12 dari Pagu yang akan ditarik dengan UP maks 200 juta

d)

1/12 dari Pagu yang akan ditarik dengan UP maks 500 juta

7.

Instansi pengguna PNBP yg penyetoran tidak terpusat, maka dasar pencairan anggaran adl:

a)

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan

b)

Bukti pungut PNBP

c)

Jumlah MP

d)

Pagu DIPA PNBP

8.

Satker menerima SP2D TUP Tunai senilai 100 juta. TUP tersebut digunakan sebesar 70%. Berdasarkan informasi tersebut manakah pernyataan yang benar?

a)

Satker mengajukan SPP PTUP senilai 100 juta

b)

Satker harus menyetorkan 30 juta ke kas negara

c)

satker dapat mengajukan PTUP senilai 70 juta dan GUP Nihil senilai 30 juta

d)

Sisa TUP yang tidak digunakan menambah besaran UP bendahara

9.

Bendahara pengeluaran menerima UP Tunai senilai 100 juta. Selama bulan Agustus menerima tagihan belanja barang operasional senilai 20 juta, belanja pemeliharaan gedung senilai 25 juta dan belanja pemeliharaan kendaraan dinas senilai 40 juta. Berdasarkan data diatas berapakah GUP Tunai minimal yang dapat diajukan bendahara pengeluaran?

a)

50 Juta

b)

60 Juta

c)

85 Juta

d)

100 Juta

10.

Ketentuan mengenai pengawasan UP oleh KPPN adalah sebagai berikut, kecuali

a)

Pemberitahuan diberikan 1 bulan sejak SP2D-UP tunai, tp belum GUP tunai

b)

potong 25% sejak satu bln pemberitahuan ke 1 belum GUP tunai

c)

Pemotongan dilakukan melalui setoran atau pemotongan di SPM GUP Tunai

d)

Potong 50% bila 1 bulan sejak pemberitahuan II blm GUP tunai

11.

Berikut adalah syarat pengajuan TUP, kecuali :

a)

Harus mendapat persetujuan dari Kepala Kanwil DJPBN

b)

Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 bulan sejak SP2D diterbitkan dan dapat dilakukan bertahap

c)

Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS

d)

Pertanggungjawaban dapat dilakukan bertahap

12.

Penerbitan SPP-GUP Tunai yang berasal dari PHLN dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut, kecuali

a)

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran

b)

Rencana Penarikan Dana

c)

SSP yang telah dikonfirmasi KPPN

d)

Kuitansi

13.

SPP PTUP dapat diajukan minimal telah digunakan sebesar

a)

25%

b)

50%

c)

75%

d)

Tidak ada batasan

14.

Pengajuan UP dari dana RM menggunakan akun

a)

815111

b)

825111

c)

815112

d)

825112

15.

Berikut BUKAN dasar pertimbangan untuk memberikan persetujuan perubahan besaran UP Tunai

a)

Frekuensi GUP tahun lalu lebih dari rata2 1 kali sebulan

b)

Perhitungan kebutuhan penggunaan UP sebulan melampaui besaran UP

c)

Mendapat persetujuan Kepala Kanwil DJPB

d)

Mempunyai pagu jenis belanja satker melalui UP s.d. 2,4 M

16.

Pengajuan SPP UP dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

a)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

b)

Rencana Penggunaan UP

c)

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran

d)

Persetujuan besaran UP dari KPPN

17.

Pagu belanja satker yang dapat dibayarkan dengan UP sebesar 4,4 M yang bersumber dari dana PHLN. Berapakah besarnya UP maksimal sesuai ketentuan

a)

100 Juta

b)

200 Juta

c)

366 Juta

d)

500 Juta

18.

Berikut dokumen yang tidak perlu dilampirkan untuk pembayaran uang muka perjalanan dinas menggunakan UP...

a)

SPD

b)

SPBy

c)

Rencana Peenggunaan Dana

d)

Rincian kebutuhan dana

19.

Pengajuan SPP TUP dari dana APBN harus dilengkapi :

a)

Rincian Rencana Penggunaan Dana

b)

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran

c)

Surat Perintah Bayar

d)

Surat Pernyataan Tanggung Jawan Belanja (SPTB)

20.

Sisa TUP yang tidak digunakan harus disetorkan ke kas negara paling lambat...

a)

1 HK

b)

2 HK

c)

3 HK

d)

5 HK

21.

Bendahara Satker A mendapat Total UP sebesar 100 juta, berapakah UP KKP yang diberikan...

a)

40 juta

b)

50 juta

c)

60 juta

d)

100 juta

22.

Seorang BP mendapatkan UP Tunai sebesar 200 juta, BP tersebut memberikan 100 juta alokasi UP nya kepada BPP. BP dapat mengajukan GUP apabila sudah menggunakan UP minimal...

a)

50 juta

b)

75 juta

c)

100 juta

d)

200 juta

23.

Berikut adalah pernyatan yang BENAR terkait UP :

a)

Revolving dapat dilakukan apabila realisasi telah mencapai 75%

b)

Pembayaran untuk perjalanan dinas maksimal 200 juta untuk satu penerima

c)

Belum membebani DIPA

d)

Sisa dana yang ada pada akhir bulan harus disetorkan ke kas negara

24.

Akun yang digunakan untuk mengajukan SPP Perubahan UP dari dana RM adalah

a)

825111

b)

825112

c)

825113

d)

825115

25.

Berikut tindakan yang tidak dapat dilakukan satker apabila dalam jangka 1 bulan TUP belum dipertanggungjawabkan

a)

Memohon persetujuan perpanjangan TUP

b)

KPA menyampaikan kesanggupan pertanggungjawaban TUP selama 2 bulan

c)

Menyetorkan TUP

d)

Membuat PTUP sebesar TUP yang digunakan dan menyetorkan sisanya

26.

Pengajuan SPP TUP bersumber dari PHLN harus dilengkapi dengan

a)

SPTB

b)

DRPP

c)

SPBy

d)

Rencana Penggunaan Dana

27.

SPP GUP tunai disampaikan ke PPSPM paling lambat...

a)

2 HK

b)

3 HK

c)

4 HK

d)

5 HK

28.

Pagu yang dapat dibayarkan mll UP sebesar Rp1.800.000.000,-. Berapakah UP Tunai yang dapat diberikan apabila satker tidak meminta perubahan porsi?

a)

60 juta

b)

90 Juta

c)

150 juta

d)

200 juta

29.

Suatu satker mempunyai 1 KKP untuk pembayaran perjalanan dinas. Pada bulan Agustus mempunyai kebutuhan mendesak untuk keperluan perjalanan dinas senilai 60 juta. Berapakah nilai TUP KKP yang sebaiknya diajukan?

a)

10 Juta

b)

30 Juta

c)

40 Juta

d)

60 Juta

30.

Batasan belanja KKP untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal adalah

a)

10 Juta

b)

20 Juta

c)

30 Juta

d)

50 Juta