Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada ...

DIPA Induk merupakan DIPA yang memuat alokasi anggaran untuk masing-masing Satuan Kerja yang disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan

Setiap Kementerian/Lembaga/SKPD wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya

Pada dasarnya, penerimaan satuan kerja tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali satker BLU dapat menggunakan langsung penerimaan yang dikelolanya untuk membiayai pengeluaran satker BLU tersebut

Terdapat aliran masuk ke kas negara namun bukan bagian dari pendapatan seperti penerimaan pinjaman dan penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Penerimaan pajak dan bukan pajak dinyatakan sah setelah diterbitkannya SSP (Surat Setoran Pajak) dan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)

Dokumen yang menjadi dasar bagi satker untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran serta mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak ketiga adalah ...

Pengujian tagihan dengan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa merupakan pengujian yang dilakukan oleh ...

Pejabat perbendaharaan yang membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan adalah ...

Pihak yang menerbitkan SP2D setelah pengujian perintah membayar dinyatakan sah adalah ...

Setiap pembayaran atas beban APBN/APBD boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Satker/SKPD dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan

Uang Persediaan dapat dibayarkan kepada penerima melebihi Rp50 juta per penerima untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas

Uang Persediaan dapat diberikan kepada satker sebesar Rp100 juta untuk pagu yang bisa dibayarkan melalui UP Rp 2.400.000.000 sampai dengan Rp 6.000.000.000

Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan jika belum dilakukan pengajuan penggantian UP oleh satker

Ketentuan terkait Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah dapat dimintakan dengan tidak melebihi jumlah Uang Persediaan (UP) yang sedang dikelola oleh satker

Bendahara Pengeluaran/Penerimaan bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara fungsional kepada ...

LKPP disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat ... bulan setelah tahun anggaran berakhir

LK BUN yang disusun oleh Menteri Keuangan memuat juga Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Pusat dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara