NEW
Font size
WorksheetsSoal PPKN Kelas X Bab I
Total questions: 25
Worksheet time: 18mins
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan
Tingkat I dan Tingkat II
Kabupaten dan kota
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
Propinsi dan kabupaten
Kekuasaan negara menurut John Locke, .... kecuali
yudikatif
eksekutif
legislatif
federatif
pengertian kekuasaan federatif menurut John Locke adalah
kekuasaan membuat UU
kekuasaan untuk menghukum pelanggar UU
kekuasaan kehakiman
kekuasaan menjalankan hubungan luar negeri
Teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu ini sering dinamakan dengan
trias politica
two politica
four politica
five politiva
Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan konstitutif....
kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang Dasar
kekuasaan untuk mengawasi jalannya Undang-Undang Dasar
kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
kekuasaan untuk menghentikan Undang-Undang Dasar
“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.” bunyi dari UUD 1945 pasal ....
Pasal 3 ayat (2)
Pasal 3 ayat (3)
Pasal 3 ayat (4)
Pasal 3 ayat (1)
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh....
DPR
MPR
PRESIDEN
MA
Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh
MA
DPR
DPD
MENTRI
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10). adalah wewenang presiden sebagai ....
kepala pemerintahan
kepala negara
kepala rumah tangga
kepala badan
Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4). adalah wewenang presiden sebagai ....
kepala negara
kepala pemerintahan
kepala badan
kepala kantor
Di bawah ini nama nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kecuali ....
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai ....
falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara
landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan
keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
kemampuan bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai hambatan.
Nilai Sila keempat Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara adalah ....
Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.
Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.
Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.
Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama.
Nilai Sila Persatuan Indonesia, kecuali ....
nasionalisme
menggalang persatuan dan kesatuan
menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan
Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk Tuhan.
lembaga pemerintah non kementerian yang mengurusi masalah penanggulangan bencana yaitu ....
BNPB
ANRI
BNPY
BIN
Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari....
Presiden
DPR
BPK
MPR
Tugas lembaga legislatif adalah.....
melaksanakan undang-undang
melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain
mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang
Membuat Undang-Undang
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam sistem....
Parlenter
Presidensial
Campuran
Monarkhi
Berikut ini urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah....
Pertahanan
Keamanan
Retribusi
Moneter
Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal....
17
18
22C
23
Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...
32
33
34
35
Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...
Kementerian sekretaris negara
kementerian kesehatan
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian kelautan
Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur oleh peraturan predisen Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor....
101 Tahun 2001
102 Tahun 2001
103 Tahun 2001
101 Tahun 2002
Di bawah ini merupakan kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....
BPS
BULOG
BKPM
BNN
Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut adalah bunyi UUD 1945 pasal....
18 ayat 1
18 ayat 2
18 ayat 3
25 A
