NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSPKPD
Total questions: 52
Worksheet time: 26mins
Name
Class
Date
1.
Berikut adalah hal-hal yang mendasari penyusunan RKA-SKPD berbasis kinerja, kecuali
a)
Analisis standar belanja
b)
Analisi standar pendapatan
c)
Standar satuan harga
d)
Standar pelayanan minimal
2.
Ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan merupakan pengertian dari
a)
Capaian kinerja
b)
Indikator kinerja
c)
Standar kinerja
d)
Tujuan kinerja
3.
Berikut adalah tugas Bendahara Umum Daerah, kecuali
a)
Menetapkan Surat Penyediaan Dana
b)
Menyiapkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD
c)
Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
d)
Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD
4.
Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya
a)
Kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup
b)
Dukungan partai politik
c)
Pemberian pelayanan umum
d)
Sarana dan prasarana yang memadai
5.
Apa Jenis kebijakan pengeluaran yang jumlahnya diperbolehkan untuk melampaui batas tertinggi dari pengeluaran?
a)
Kenaikan gaji dan tunjangan pegawai
b)
Belanja perlengkapan
c)
Transfer ke daerah
d)
Belanja alat
6.
Manakah jenis pengeluaran dibawah ini yang pembayarannya menggunakan SPP LS?
a)
Gaji dan tunjangan
b)
Pembelian ATK
c)
Konsumsi rapat
d)
Konsumsi kantor
7.
Pihak mana saja yang terlibat dalam pembahasan RKUA dan RPPAS?
a)
SKPD dan SKPKD
b)
TAPD dan BADPRD
c)
SKPKD dan SEKDA
d)
TAPD dan Komisi A DPRD
8.
Apa yang menjadi outcome dari proses perencanaan dan penyusunan APBD, yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana kerja yang sudah dibuat?
a)
Nota Kesepakatan
b)
RKA SKPD
c)
KUA dan PPAS
d)
PERDA APBD
9.
Pada Pasal 97 ayat (1) Permendagri No 59 Tahun 2007 yang termasuk ke dalam belanja langsung yang dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD adalah
a)
Belanja Pegawai
b)
Belanja Barang dan Jasa
c)
Belanja Modal
d)
Semua benar
10.
Pada Permendagri No 21 Tahun 2001 RKA-PPKD digunakan untuk menampung
a)
Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah
b)
Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga
c)
Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah
d)
Semua benar
11.
Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari, kecuali
a)
Pajak daerah
b)
Retribusi daerah
c)
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d)
Tidak ada jawaban yang benar
12.
Kepala daerah menyusun KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh
a)
Menteri luar negeri
b)
Menteri dalam negeri
c)
Presiden
d)
DPRD
13.
Berapakali Pemeriksaan Kas oleh Pengguna Anggaran dilakukan?
a)
Minimal 1 x dalam 3 bulan
b)
Minimal 1 x dalam 1 bulan
c)
Minimal 1 x dalam 1 semester
d)
Minimal 1 x dalam 1 tahun
14.
Siapakah kordinator dari SKPD
a)
Kepala Daerah
b)
Sekretaris Daerah
c)
PPKD
d)
Pengguna Anggaran
15.
Dalam mekanisme pengeluaran APBD yang bertugas dalam pembuatan SPP
a)
Bendahara Pengeluaran
b)
PPK-SKPD
c)
BUD
d)
PPTK
16.
manakah berikut ini yang merupakan fungsi bendahara
a)
Verifikasi Perlengkapan
b)
Mengecek Ketersediaan dana Anggaran
c)
Mengecek Ketersediaan Dana
d)
Semua Benar
17.
Siapakah yang melakukan Fungsi Pengawasan pada APBD
a)
Bendahara Umum Daerah
b)
Bendahara Pengeluaran
c)
Bendahara Penerimaan
d)
Semua Benar
18.
Dokumen apasaja yang digunakan bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran?
a)
Buku Kas Umum
b)
Buku Pajak
c)
Buku Panjar
d)
Semua Benar
19.
Dalam Mekanisme Pengeluaran APBD yang siapakah yang menerbitkan SP2D
a)
Bendahara Pengeluaran
b)
Bendahara Umum Daerah
c)
PPTK
d)
PPK-SKPD
20.
Berapa Lama Waktu Penerbitan SPM
a)
1 Hari Setelah SPP Diterima
b)
2 Hari Setelah SPP Diterima
c)
5 Hari Setelah SPP Diterima
d)
Salah Semua
21.
Siapakah Yang Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah
a)
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (SEKDA)
b)
Kepala SKPKD Selaku PPKD
c)
PPTK-SKPD
d)
PPK-SKPD
22.
Berikut ini yang merupakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran adalah
a)
Buku besar, buku kas umum, bukti pengeluaran
b)
Buku kas umum, Buku pajak, surat tugas
c)
Buku kas umum, buku pajak, bukti pengeluaran yang sah
d)
Semua salah
23.
Di bawah ini termasuk tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan Barang Milik Daerah (BMD) yang berupa tanah dan/atau bangunan, kecuali
a)
Pengalihan status penggunaan
b)
Pemanfaatan
c)
Penatausahaan
d)
Pemindahtanganan
24.
Supaya pengelolaan BMD tertib dan ada kepastian hak, wewenang, dan tanggung jawab oleh Kepala SKPD, maka perlu dilakukan
a)
Penetapan status penggunaan
b)
Penatausahaan BMD
c)
Pembuatan sertifikat kepemilikan BMD
d)
Pemanfaatan BMD
25.
Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah dapat lebih dari 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk hal berikut, kecuali
a)
Kerja sama infrastruktur
b)
Kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 tahun
c)
Ditentukan lain dalam Undang-Undang
d)
Keinginan Pengguna Barang
26.
Formula tarif atau besaran sewa Barang Milik Daerah ditetapkan Kepala Daerah berdasarkan hal berikut, kecuali
a)
Perhitungan Kepala Daerah
b)
Perhitungan Tim Penaksir
c)
Pertimbangan nilai keekonomian dari jenis infrastruktur
d)
Kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah
27.
Jenis Barang Milik Daerah apakah yang bisa dijadikan obyek pinjam pakai?
a)
Tanah
b)
Bangunan
c)
Barang selain tanah dan bangunan
d)
Semua benar
28.
Di bawah ini merupakan pihak-pihak yang boleh mengajukan permohonan pinjam pakai, kecuali
a)
Instansi daerah
b)
Masyarakat Daerah
c)
Alat kelengkapan DPRD
d)
Pemerintah Daerah lain
29.
Pernyataan dibawah ini yang tepat terkait Pejabat Pengelolaan Barang Milik daerah adalah
a)
Kepala daerah selaku Pengelola dan Sekretaris daerah selaku Pelaksana
b)
Kepala daerah selaku Pengelola dan Kepala SKPD selaku Pelaksana
c)
Sekretaris daerah selaku Pengelola dan Kepala SKPD selaku Pelaksana
d)
Sekretaris daerah selaku Pengelola dan Kepala Daerah selaku Pelaksana
30.
Kerjasama Pemanfaatan BMD atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan SKPD kepada pengelola bisa dilaksanakan setelah persetujuan
a)
Kepala Daerah
b)
Pengelola
c)
Pelaksana
d)
Semua benar
31.
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna merupakan bagian dari
a)
penggunaan BMD
b)
pemanfaatan BMD
c)
penetapan status BMD
d)
pemindahtanganan BMD
32.
Suatu perkantoran beridiri di atas tanah BMN. 10% atas bangunan perkantoran tersebut digunakan untuk pelaksanaan tusi satker. Pemanfaatan tersebut menggunakan mekanisme
a)
Sewa
b)
Kerjasama Pemanfaatan
c)
Kerjasama Operasional
d)
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna
33.
Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilakukan dengan cara, kecuali
a)
disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga
b)
disetor melalui bendahara pengeluaran oleh pihak ketiga
c)
disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, kantor pos oleh pihak ketiga
d)
disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga
34.
Bendahara penerimaan pada SKPD bertugas, kecuali
a)
Menerima bagi hasil dari BUMD
b)
Menerima hasil pungutan penerimaan bukan pajak
c)
Menerima hasil pungutan pajak daerah
d)
Menyimpan uang daerah
35.
PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan SKPKD selaku kuasa BUD yang bertugas
a)
Menyiapkan anggaran kas
b)
Menyiapkan SPD
c)
Menerbitkan SP2D
d)
Semua benar
36.
Yang tidak termasuk dokumen yang dibutuhkan bendahara penerimaan dalam penatausahaan seluruh penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya
a)
Surat ketetapan pajak daerah
b)
Surat tanda setoran
c)
Surat tagihan
d)
Surat ketetapan retribusi
37.
Penyetoran penerimaan ke rekening kas umum daerah paling lama …. Hari kerja terhitung sejak uang tersebut diterima
a)
7
b)
5
c)
1
d)
10
38.
Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada
a)
Kepala daerah
b)
Sekretaris Daerah
c)
Sekretaris dewan
d)
Kepala dinas
39.
Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada
a)
Kepala dinas
b)
Bendahara Umum Daerah
c)
Bendahara SKPD
d)
Sekretaris Daerah
40.
Yang tidak termasuk pendapatan asli daerah
a)
Pendapatan bagi hasil pajak
b)
Pendapatan pajak daerah
c)
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d)
Retribusi daerah
41.
Yang termasuk penerimaan pembiayaan daerah
a)
pencairan dana cadangan
b)
Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah
c)
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
d)
Semua benar
42.
Wajib pajak dapat menyetorkan pembayaran pajaknya kepada daerah melalui
a)
Bendahara desa
b)
Kantor pos
c)
Kepala dinas
d)
Semua salah
43.
Saat perencanaan kebutuhan barang milik daerah, yang harus diperhatikan adalah
a)
Kebutuhan barang milik daerah
b)
Ketersediaan barang milik daerah
c)
Kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada
d)
keperluan, kebutuhan, dan ketersediaan barang milik daerah
44.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada
a)
Standar barang
b)
Standar kebutuhan
c)
Standar harga
d)
Semua benar
45.
Siapa yang menyusun usulan RKBMD pengadaan BMD?
a)
Pejabat penatausahaan pengguna barang
b)
Kuasa pengguna barang
c)
Pengurus barang pengguna
d)
Pengurus barang pengelola
46.
Kepala SKPD selaku pengguna barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawabnya kepada
a)
Kuasa pengguna barang
b)
Pejabat penatausahaan pengguna barang
c)
Pengurus barang pengguna
d)
Pengurus barang pengelola
47.
Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip berikut, kecuali
a)
Efisien, efektif, transparan
b)
Transparan, terbuka, adil
c)
Bersaing, adil, akuntabel
d)
Efisien, efektif, ekonomis
48.
Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan BMD berpedoman pada
a)
Standarisasi ruangan kantor, alat perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas
b)
Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah
c)
Pedoman pengelolaan BMD
d)
Semua benar
49.
Dalam pengelolaan BMD, yang bertindak sebagai pengelola barang milik daerah adalah
a)
Sekretaris daerah
b)
Kepala SKPD
c)
Kepala SKPKD
d)
Kepala Daerah
50.
Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan BMD kepada
a)
Kuasa pengguna barang
b)
Pejabat pelaksana teknis kegiatan
c)
Bendahara umum daerah
d)
Pengelola barang
51.
Sesuai permendagri No 17 Tahun 2007, untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel maka dilakukan dengan proses yang paling tepat adalah
a)
Kepala daerah melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan barang dan jasa dan panitia pemeriksa barang dan jasa kemudian SKP D melaporkan pertanggungjawaban ke Sekda
b)
Kepala daerah menetapkan SK untuk pembentukan panitia pemeriksa barang dan jasa sedangkan SKPD membentuk panitia pengadaan barang dan jasa dan pertanggungjawaban dilaporkan ke Sekda
c)
Kepala daerah menetapkan SK atau melimpahkan ke SKPD untuk pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa & panitia pemeriksa barang dan jasa dan pertanggungjawaban dilaporkan kepada kepala daerah melalui Sekda
d)
Masing-masing SKPD berhak menentukan panitia pengadaan barang dan jasa & pemeriksa barang dan jasa tanpa harus menunggu instruksi kepala daerah namun pertanggungjawaban langsung disampaikan ke kepala daerah
52.
Sesuai permendagri no 17 tahun 2007, berikut adalah salah satu SOP penerimaan atas hasil pengadaan barang dan jasa, kecuali
a)
Barang dan jasa diterima oleh penyimpan barang, diadministrasikan, dan disimpan di gudang / tempat penyimpanan
b)
Penyerahan barang dan jasa yang dari pihak ketiga (bukan dari pengadaan) perlu dicatat, dipantau, dan disaksikan namun tidak diwajibkan BAP
c)
Panitia pemeriksa barang dan jasa memeriksa, meneliti, dan menyaksikan barang sesuai SPK / kontrak dan dibuatkan BAST
d)
Hasil pengadaan BMD tidak bergerak diterima Kepala SKPD dan dilaporkan ke Kepala Daerah untuk ditetapkan penggunaannya
Reset
