ЖАҢА
Қаріп өлшемі
Жұмыс парақтарыPENILAIAN HARIAN BAB III KELAS X IPS 5 2021
Total сұрақ: 25
Worksheet time: 27mins
Berikut mana yang bukan termasuk tugas dari Mahkamah Agung ....
Mengadili Presiden Jika terjadi Pelanggaran Hukum
Sebagai Peradilan tertinggi
Membubarkan partai politik
Pengajuan Banding tingkat Kasasi
Menaungi peradilan yang ada dibawahnya
Memutus sangketa Pemilu atas kewenangan negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945 serta memutus pembubaran partai politik merupakan tugas dan wewenang dari ....
MPR
DPR-RI
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
DPD
Lembaga tertinggi negara sebelum adanya Amandemen ialah ....
DPR
MPR
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara, merupakan tugas dari lembaga ....
Eksekutif
Yudikatif
Federatif
Legislatif
MPR
Lembaga politik yang dibuat oleh masyarakat dan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik disebut ....
Suprastruktur Politik
Sistem Politik
Partai Politik
Mesin Politik
Infrastruktur Politik
Lembaga atas atau mesin politik yang resmi dibuat oleh negara atau lembaga pembuat keputusan politik yang sah disebut ....
Infrastruktur Politik
Mesin Politik
Sistem Politik
Suprastruktur Politik
Partai Politik
Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama merupakan tugas dan wewenang dari ....
MPR
DPR
BPK
Presiden
MA
Mengadili tingkat kasasi,terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan pengadilan, merupakan tugas dan wewenang dari ....
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Presiden
Mahkamah Agung
DPR-RI
Mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, merupakan tugas dan wewenang dari ....
DPD
DRP-RI
MPR
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, merupakan tugas dan wewenang ....
DPR-RI
DPD
MPR
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri serta
Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, merupakan tugas dan wewenang dari ....
DPR-RI
DPD
Presiden
DPR
MPR
Lembaga legislatif negara yang kedudukannya ada disetiap provinsi merupakan ....
DPD
DPRD
DPR-RI
MPR
DPR
Lembaga legislatif negara yang kedudukannya ada disetiap Kabupaten/Kota merupakan ....
DPR
DPR-RI
DPD
MPR
DPRD
Berikut ini merupakan kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia ialah ....
Mengajukan calon hakim agung
Menguji Undang-Undang
Membubarkan Partai Politik
Memutuskan Sengketa Pemilu
Mengadili tingkat Kasasi
Negara Indonesia memiliki sebuah lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan integritas di lembaga peradilan, lembaga tersebut merupakan ....
Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemilihan Umum
Komisi Perlindungan Hukum
Komisi Perlindungan HAM
Komisi Yudisial
Berikut ini manakah yang bukan termasuk Infrastruktur Politik ....
Partai Politik
Kelompok Penekan
Organisasi Masyarakat
Tokoh Politik
Wali Kota
Berikut ini manakah yang bukan termasuk Suprastruktur Politik ....
Lembaga Legislatif
Badan Pengawas Keuangan
Lembaga Eksekutif
Wali Kota
Partai Politik
Yang bukan termasuk tugas dan wewenang MPR adalah ....
Mengubah UUD 1945
Melantik Presiden dan wakil Presiden berdasarkan pemilu
Mengadakan SIdang Paripurna
Mengesahkan RAPBN bersama DPR
Memutuskan sengketa hasil pemilu
DPR mempunyai tugas untuk membentuk Undang-undang, sedangkan Peraturan Pemerintah dibuat oleh....
MA dan MK
DPR-Ri dan MK
BPK dan KY
Presiden dan MA
Presiden dan Menteri
Dalam tata kelola pemerintahan suatu tatanan harus dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, hal tersebut merupakan bentuk dari ....
Akuntabilitas
Efisiensi
Responsif
Transparansi
Partisipasi
Manakah yang bukan termasuk lembaga Negara Menurut UUD 1945 Republik Indonesia ....
MPR
DPD
DPR
MA/MK/KY
KPK
Teori Trias Politica yang menyebutkan bahwa negara harus memiliki lembaga Eksekutif, Legislatif dan Federatif berasal dari ....
John Locke
Montesque
Adam Smit
Almon
David Easton
Teori Trias Politica yang menyebutkan bahwa negara harus memiliki lembaga Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif berasal dari ....
Montesque
John Locke
Jack C
David Easton
Robert Daht
Indonesia memiliki lembaga yang berwenang mengadakan kekuasaan kehakiman dan mengawasi jalannya undang-undang, disebut lembaga ....
Federatif
Eksekutif
Legislatif
Persuasif
Yudikatif
Indonesia memiliki lembaga yang berwenang membuat dan mengesahkan undang-undang, disebut lembaga ....
Eksekutif
Federatif
Legislatif
Persuasif
Yudikatif
