wayground logo

Тегін басып шығаруға болатын жұмыс парақтары

ЖАҢА

Қаріп өлшемі

S
M
L
XL
Жұмыс парақтары

PENILAIAN HARIAN BAB III KELAS X IPS 5 2021

Total сұрақ: 25

Worksheet time: 27mins

Аты
Сынып
Күн
1.

Berikut mana yang bukan termasuk tugas dari Mahkamah Agung ....

a)

Mengadili Presiden Jika terjadi Pelanggaran Hukum

b)

Sebagai Peradilan tertinggi

c)

Membubarkan partai politik

d)

Pengajuan Banding tingkat Kasasi

e)

Menaungi peradilan yang ada dibawahnya

2.

Memutus sangketa Pemilu atas kewenangan negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945 serta memutus pembubaran partai politik merupakan tugas dan wewenang dari ....

a)

MPR

b)

DPR-RI

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Mahkamah Agung

e)

DPD

3.

Lembaga tertinggi negara sebelum adanya Amandemen ialah ....

a)

DPR

b)

MPR

c)

Presiden

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

Mahkamah Agung

4.

Lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara, merupakan tugas dari lembaga ....

a)

Eksekutif

b)

Yudikatif

c)

Federatif

d)

Legislatif

e)

MPR

5.

Lembaga politik yang dibuat oleh masyarakat dan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik disebut ....

a)

Suprastruktur Politik

b)

Sistem Politik

c)

Partai Politik

d)

Mesin Politik

e)

Infrastruktur Politik

6.

Lembaga atas atau mesin politik yang resmi dibuat oleh negara atau lembaga pembuat keputusan politik yang sah disebut ....

a)

Infrastruktur Politik

b)

Mesin Politik

c)

Sistem Politik

d)

Suprastruktur Politik

e)

Partai Politik

7.

Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama merupakan tugas dan wewenang dari ....

a)

MPR

b)

DPR

c)

BPK

d)

Presiden

e)

MA

8.

Mengadili tingkat kasasi,terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan pengadilan, merupakan tugas dan wewenang dari ....

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Komisi Yudisial

c)

Presiden

d)

Mahkamah Agung

e)

DPR-RI

9.

Mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, merupakan tugas dan wewenang dari ....

a)

DPD

b)

DRP-RI

c)

MPR

d)

Presiden

e)

Mahkamah Konstitusi

10.

Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, merupakan tugas dan wewenang ....

a)

DPR-RI

b)

DPD

c)

MPR

d)

Mahkamah Agung

e)

Komisi Yudisial

11.

Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri serta

Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, merupakan tugas dan wewenang dari ....

a)

DPR-RI

b)

DPD

c)

Presiden

d)

DPR

e)

MPR

12.

Lembaga legislatif negara yang kedudukannya ada disetiap provinsi merupakan ....

a)

DPD

b)

DPRD

c)

DPR-RI

d)

MPR

e)

DPR

13.

Lembaga legislatif negara yang kedudukannya ada disetiap Kabupaten/Kota merupakan ....

a)

DPR

b)

DPR-RI

c)

DPD

d)

MPR

e)

DPRD

14.

Berikut ini merupakan kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia ialah ....

a)

Mengajukan calon hakim agung

b)

Menguji Undang-Undang

c)

Membubarkan Partai Politik

d)

Memutuskan Sengketa Pemilu

e)

Mengadili tingkat Kasasi

15.

Negara Indonesia memiliki sebuah lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan integritas di lembaga peradilan, lembaga tersebut merupakan ....

a)

Komisi Pemberantasan Korupsi

b)

Komisi Pemilihan Umum

c)

Komisi Perlindungan Hukum

d)

Komisi Perlindungan HAM

e)

Komisi Yudisial

16.

Berikut ini manakah yang bukan termasuk Infrastruktur Politik ....

a)

Partai Politik

b)

Kelompok Penekan

c)

Organisasi Masyarakat

d)

Tokoh Politik

e)

Wali Kota

17.

Berikut ini manakah yang bukan termasuk Suprastruktur Politik ....

a)

Lembaga Legislatif

b)

Badan Pengawas Keuangan

c)

Lembaga Eksekutif

d)

Wali Kota

e)

Partai Politik

18.

Yang bukan termasuk tugas dan wewenang MPR adalah ....

a)

Mengubah UUD 1945

b)

Melantik Presiden dan wakil Presiden berdasarkan pemilu

c)

Mengadakan SIdang Paripurna

d)

Mengesahkan RAPBN bersama DPR

e)

Memutuskan sengketa hasil pemilu

19.

DPR mempunyai tugas untuk membentuk Undang-undang, sedangkan Peraturan Pemerintah dibuat oleh....

a)

MA dan MK

b)

DPR-Ri dan MK

c)

BPK dan KY

d)

Presiden dan MA

e)

Presiden dan Menteri

20.

Dalam tata kelola pemerintahan suatu tatanan harus dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, hal tersebut merupakan bentuk dari ....

a)

Akuntabilitas

b)

Efisiensi

c)

Responsif

d)

Transparansi

e)

Partisipasi

21.

Manakah yang bukan termasuk lembaga Negara Menurut UUD 1945 Republik Indonesia ....

a)

MPR

b)

DPD

c)

DPR

d)

MA/MK/KY

e)

KPK

22.

Teori Trias Politica yang menyebutkan bahwa negara harus memiliki lembaga Eksekutif, Legislatif dan Federatif berasal dari ....

a)

John Locke

b)

Montesque

c)

Adam Smit

d)

Almon

e)

David Easton

23.

Teori Trias Politica yang menyebutkan bahwa negara harus memiliki lembaga Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif berasal dari ....

a)

Montesque

b)

John Locke

c)

Jack C

d)

David Easton

e)

Robert Daht

24.

Indonesia memiliki lembaga yang berwenang mengadakan kekuasaan kehakiman dan mengawasi jalannya undang-undang, disebut lembaga ....

a)

Federatif

b)

Eksekutif

c)

Legislatif

d)

Persuasif

e)

Yudikatif

25.

Indonesia memiliki lembaga yang berwenang membuat dan mengesahkan undang-undang, disebut lembaga ....

a)

Eksekutif

b)

Federatif

c)

Legislatif

d)

Persuasif

e)

Yudikatif