Yang dimaksud dengan Barang Milik Negara/Daerah adalah ...

Berikut ini yang BUKAN termasuk dalam perolehan BMN/D yang sah adalah ...

Yang dimaksud dengan asas fungsional dalam pengelolaan BMN/D adalah ....

Yang dimaksud dengan asas efisiensi dalam pengelolaan BMN/D adalah ....

Berikut ini yang BUKAN merupakan asas-asas umum dalam pengelolaan BMN adalah ....

Software, hak cipta dan hak paten jika dilihat jenis BMN/D-nya digolongkan kedalam ...

Dalam hal pembangunan gedung/bangunan belum selesai karena pekerjaannya merupakan pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Project) atau tidak selesai karena sesuatu lain hal digolongkan kedalam aset ....

Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan negara, dalam pengelolaan BMN menguasakan kewenangan dan tanggung jawabnya kepada pembantu-pembantunya. Manakah pertanyaan berikut yang benar terkait kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan BMN/D tersebut ...

Kewenangan dan Tanggung Jawab Menteri/Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan BMN adalah ....

Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) adalah ...

Perencanaan kebutuhan BMN/D disusun dengan berpedoman pada hal-hal di bawah ini, KECUALI ...

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan disebut ...

Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan oleh Pengguna untuk penyelenggaraan tupoksi wajib diserahkan ( pasal 49 UU 1/2004) kepada Pengelola Barang, untuk hal-hal di bawah ini, KECUALI ....

Pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan disebut sebagai ...

Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waku tertentu dan menerima imbalan uang tunai disebut...

Berikut ini yang BUKAN merupakan bentuk pemanfaatan BMN adalah ...

Sewa terhadap BMN dapat dilakukan oleh pihak lain paling lama dalam jangka waktu ...

Pinjam Pakai penyerahan penggunaan BMN antara .... dengan .... dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir, BMN diserahkan kembali kepada Pemerintah Pusat

Pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sumber pembiayaan lainnya adalah salah satu bentuk pemanfaatan BMN melalui ...

Selama masa pengoperasian BGS/BSG, Pengguna barang harus dapat menggunakan langsung objek BGS/BSG untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya paling sedikit .... dari luas objek BGS/BSG;

Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Insfrastruktur (KSPI) adalah paling lama ....

Berikut ini yang BUKAN merupakan bentuk pengamanan BMN/D adalah ...

Salah satu tujuan pengamanan BMN/D secara fisik adalah KECUALI ...

Pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah disebut ...

Pemindahtanganan BMN non tanah dan bangunan diatas Rp 100 Miliar harus mendapat persetujuan ...

Pemindahtanganan BMN Tanah dan Bangunan lebih dari RP 10 Miliar harus mendapat persetujuan ...

pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang merupakan salah satu bentuk pemindahtanganan BMN melalui ...

Salah satu bentuk pemindahtanganan BMN adalah melalui Penyertaan Modal Pemerintah, yaitu ...

Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN/D disebut ...

Penghapusan adalah tindakan menghapus catatan BMN/D dari Daftar barang Pengguna oleh Pengguna Barang dan/atau KPB

Penghapusan BMN/D dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam hal sudah beralih kepemilikannya, pemusnahan, sebab-sebab lain.

Penatausahaan BMN meliputi pengamanan, pemliharaan dan pembukuan.

Menteri Keuangan selaku pengelola barang melakukan pembinaan pengelolaan BMN dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang milik Negara/daerah yang terdiri Kebijakan Umum dan Kebijakan Teknis.

Penggunaan Barang Milik Negara oleh Pengguna barang dan Kuasa Pengguna Barang dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga

Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang wajib diserahkan kepada Pengelola Barang

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap BMN

Dalam pengelolaan BMN, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan negara menyerahkan kewenangan dan tanggungjawabnya kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang.

jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang.

Pemanfaatan tanah pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka tertentu yang telah disepakati dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah jangka waktu berakhir disebut Bangung Serah Guna (BSG)

Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya

Dilakukan dlm rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah, pemanfaatan (kecuali pinjam pakai), dan pemindahtanganan BMN/D (kecuali hibah) maka dilakukan penilaian BMN.

Pemindahtanganan BMN berupa Tanah/Bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota tidak perlu mendapat persetujuan DPR.

Pemindahtanganan selain tanah dan bangunan kurang dari atau sama dengan Rp 10 Miliar harus mendapat persetujuan pengelola barang.

Pemusnahan BMN dapat dilakukan dalam hal kondisi BMN sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatakan, tidak dipindahtangankan, dan terdapat alasan lain sesuaia dengan ketentuan.