Font size
WorksheetsfasBeamat
Total questions: 35
Worksheet time: 20mins
Terhadap anode slime yang atas penyerahannya telah mendapat ............. , yang tidak diproses untuk membuat emas batangan dan/atau dipindahtangankan oleh PKP penerima fasilitas kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya, maka PPN tersebut ................... oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima fasilitas (jawaban lbh dari 1)
fasilitas dibebaskan PPN
fasilitas tidak dipungut PPN
wajib dibayar
dapat dikreditkan
PPN harus dibayarkan lagi dalam waktu paling lama ......... sejak anode slime tidak digunakan untuk membuat emas batangan dan/atau dipindahtangkan
1 (satu) hari
7 (tujuh) hari
1 (satu) bulan
2 (dua bulan)
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina, pejabat diplomatik dan pejabat perwakilan konsuler dibebaskan dari semua pungutan dan pajak-pajak, baik ............... maupun pajak ...........
Pajak Langsung
pajak pusat
Pajak tidak langsung
Pajak daerah
Pemberian SKB Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Badan Internasional berdasarkan rekomendasi dari .......... atau ..................
Menteri Luar Negeri
Menteri Keuangan
Menteri Dalam Negeri
Menteri Sekertaris Negara
BERIKUT merupakan jenis JKP yang berlaku dan berkait bagi semua alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya sebagaimana dimaksud dalam PP 50 Tahun 2019 mendapat fasilitas tidak dipungut PPN (jawaban lebih dari 1)
jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional
Jasa Perbaikan kapal selam yang diterima TNI POLRI
jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasiona
jasa perawatan dan reparasi kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum
Penyerahan jasa Kepelabuhanan tertentu oleh Badan Usaha Pelabuhan kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri maka ....
terhutang PPN
mendapat fasiltas PPN Tidak dipungut
mendapat fasiltas dibebaskan dari pengenaan PPN
termasuk jasa tidak dinekani PPN
Penyerahan jasa Kepelabuhanan tertentu oleh Badan Usaha Pelabuhan kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain (jawaban lebih dari 1)
jasa pelayanan Kapal
Jasa Perbaikan Kapal asing
Jasa Pengurusan Bea Masuk
Jasa Pelayanan Barang
berikut merupakan syarat untuk Kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri , kecuali
tidak mengangkut penumpang dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya di wilayah Indonesia
negara tempat kedudukan perusahaan angkutan laut asing tersebut memberikan perlakuan asas timbal balik
tidak mengangkut barang dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya di wilayah Indonesia
negara tempat kedudukan perusahaan angkutan laut asing tersebut mengadakan tax treaty agreement dengan Indonesia.
Atas penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri diberikan fasilitas PPN tidak dipungut antara lain (jawaban lebih dari 1)
Marine Diesel Oil (MDO)
Marine Fuel Oil (MFO) 380
Marine Gas Oil (MGO) sesuai dengan spesifikasi ISO 8217
Marine Diesel Fuel (MDF)
Penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu oleh penyelenggara bandar udara kepada perusahaan angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan penerbangan luar negeri dibebaskan dari pengenaan PPN dengan syarat sbb, KECUALI
tidak mengangkut penumpang dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya di wilayah Indonesia;
tidak mengangkut kargo dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya di wilayah Indonesia;
tidak mengangkut hewan dan tumbuhan karantina dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya di wilayah Indonesia;
tidak mengangkut pos dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya di wilayah Indonesia;
Penyerahan BBM Angkutan Laut Untuk Kapal Angkutan Laut, Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dapat diberikan sepanjang Pengusaha Kena Pajak ……….
telah ditunjuk sebagai Pemungut
menyerahkan BBM kepada Kapal Angkutan Laut Luar Negeri yang melakukan asas timbal balik
yang melakukan penyerahan BBM untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan bahan bakar minyak di dalam negeri
yang melakukan penyerahan BBM untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri mengangkut penumpang dan atau barang dari pelabuhan Dalam Negeri langsung ke Luar Negeri
berikut termasuk jenis buku yang tidak termasuk Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Dan Buku-buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari PPN, KECUALI
buku promosi suatu usaha
buku musik
buku roman populer
buku sastra
Jasa yang dibebaskan PPN yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan: (jawaban lebih dari 1)
rumah sederhana;
Rumah Susun Milik (RUSUNAMI)
Rumah Susun Sederhana
Asrama Mahasiswa
berikut termasuk barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya Yang Impor dan/atau Penyerahan Dibebaskan Dari PPN , (jawaban lebih dari 1)
Udang
ikan sarden
Ikan Hias
Rumput Laut
Syarat pembebasan PPN bagi kepemilikan rumah susun sederhana milik (Rusunami) adalah sebagai berikut kecuali
luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m2 dan tidak melebihi 36 m2
merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal
Batasan harga jual adalah tidak melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Batasan penghasilan tertentu bagi pembeli tidak melebihi Rp 4.400.000,00
Benda meterai adalah ......... dan .......... yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
meterai teraan
meterai tempel
kertas meterai
meterai digital
kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan disebut...
Surat perjanjian
akta notaris
surat kesepakatan
dokumen
Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan besarnya tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, dapat ditiadakan, diturunkan, dinaikkan setinggi-tingginya ........ atas dokumen-dokumen yang menjadi objek
empat kali
200%
100%
enam kali
PP 24/2000 ttg Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dokumen yang terkena tarif Rp 6.000,- adalah... (jawaban lebih dari 1)
akte notaris termasuk salinannya
Akta PPAT termasuk rangkapnya
Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan
Surat termasuk surat berharga yg memuat jumlah uang Rp. 250rb sd, Rp.1.000.000
Cek & Bilyet Giro tanpa batas nominal, dikenakan tarif Bea materai sebesar...
Rp. 500
Rp. 1000
Rp. 3000,-
Rp. 6000,-
Berikut merupakan pernyataan yang benar " (jawaban lebih dari 1)
surat yang memuat jumlah uang, jumlah > 1 juta atau lebih terhutang bea materai Rp. 6.000
surat yang memuat jumlah uang, jumlah 250rb sd 1 juta terhutang bea materai Rp. 3.000
surat yang memuat jumlah uang, jumlah kurang dari 250rb terhutang bea materai Rp. 3.000
surat yang memuat jumlah uang, jumlah kurang dari 250rb tidak terhutang bea materai
Dokumen yang Tidak dikenai Bea Meterai antara lain ... {jawaban lebih dari 1)
Ijazah
Surat Setoran Pajak (SSP)
kwitansi
tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya
surat perjanjian jual beli rumah , maka Bea Meterai terhutang pada saat ...
diserahkan perjanjian tersebut
ditandatanganinya perjanjian tersebut
digunakan di Indonesia
digunakan sebagao alat pembuktian dimuka pengadilan
Berikut merupakan pernyataan yang tepat atas Subyek Bea Materai, KECUALI
Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kuitansi, Bea Meterai terhutang oleh pemberi kuitansi
Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kuitansi, Bea Meterai terhutang oleh penerima kuitansi
Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, maka yang menjadi subyek masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya
Jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka Bea Meterai terhutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan dalam dokumen tersebut
Berikut Pernyataan yang tepat : (jawaban lebih dari 1)
Pencetakan dalam rangka pengadaan benda meterai, dilaksanakan olehPerusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro
Pencetakan dalam rangka pengadaan benda meterai, dilaksanakan olehPerusahaan Umum (PERUM) percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI)*)
Pencetakan , Pengelolaan dan Penjualan benda meterai, dalam rangka pengadaan benda meterai, dilaksanakan olehDirektorat Jenderal Pajak
Pengelolaan dan Penjualan benda meterai, dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro
barangsiapa meniru atau memalsukan meterai tempel dan kertas meterai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai, dikenakan sanksi....
denda 200 %
saksi pidana 2 tahun penjara
saksi pidana 3 tahun penjara
saksi pidana 7 tahun penjara
Berikut Cara Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
UU Bea Meterai adalah dengan membubuhkan tanda
Bea Meterai Lunas: (jawaban lebih dari 1)
mesin teraan meterai
teknologi percetakan
sistem komputerisasi
pemeteraian kemudian oleh pejabat pos.
Berikut ini adalah pernyataan yang benar terkait fasilitas PPN di bidang penyerahan Air Bersih, kecuali:
Atas penyerahan Air bersih oleh pengusaha dibebaskan dari Pengenaan PPN
Air bersih ini terdiri atas Air bersih yang belum siap untuk diminum; dan/atau Air bersih yang sudah siap untuk diminum (air minum) termasuk air minum dalam kemasan
Pengusaha yang melakukan penyerahan Air bersih wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang digunakan untuk menghasilkan Air Bersih tidak dapat dikreditkan
Berikut merupakan Alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut PPN oleh TNI POLRI, kecuali
alat angkutan di air
alat angkutan di atas air
alat angkutan darat
Kereta api
Pajak masukan yang dibayar sehubungan dengan penyerahan berikut ini, tidak dapat dikreditkan kecuali...
Senjata, Amunisi
Rumah Susun Sederhana
Air Bersih
Kapal tongkang dan suku cadangnya
Manakah dari transaksi berikut yang termasuk dalam fasilitas terutang PPN tidak dipungut?
Impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis
Penyerahan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan
Penyerahan jasa perawatan dan reparasi kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum
Penyerahan rumah susun sederhana milik (RUSUNAMI)
Atas penyerahan buah kelapa sawit pada 10 November 2019 oleh PT Perkebunan X yang telah dikukuhkan sebagai PKP kepada PT Minyak Kelapa Sawit
tidak terutang PPN karena buah-buahan termasuk non BKP
dikenai PPN karena buah kelapa sawit adalah BKP namun memperoleh fasilitas dibebaskan
dikenai PPN karena buah kelapa sawit adalah BKP
tidak dikenai PPN karena memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN
Berikut ini termasuk kategori Barang Kena Pajak tertentu yang impor dan penyerahnya mendapatkan fasilitas PPN yang dibebaskan, kecuali:
Buku-buku pelajaran umum
Buku-buku pelajaran agama, Kitab Suci
Kereta Api dan suku cadangnya
Senjata Amunisi yang diimpor Kemenhan, TNI dan Polri
Tarif Bea Meterai yang berlaku saat ini, kecuali:
Tarif meterai Rp6.000,00 untuk dokumen akta-akta notaris termasuk salinannya.
Tarif meterai Rp6.000,00 untuk dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.
Tarif meterai Rp3.000,00 untuk dokumen yang menyatakan nilai uang dengan nominal sampai dengan Rp250.000,00
Tarif meterai Rp6.000,00 untuk dokumen yang menyatakan nilai uang dengan nominal di atas Rp1.000.000,00
15. BKP strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan PPN tanpa SKB kecuali:
mesin dan peralatan pabrik
barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan
pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan
listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 Voltase Amper
