Akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK;

APIP yang melakukan audit keuangan dan audit dengan tujuan tertentu pada Kementerian/Lembaganya

Pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK;

Akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang

Mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakpatutan

Mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan dalam pengendalian intern

Mengidentifikasi kemungkinan adanya kerugian negara

Mengidentifikasi kemungkinan adanya kecurangan (fraud)

PSP Standar Umum

PSP Standar Perencanaan Pemeriksaan

PSP Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

PSP Standar Pelaporan Pemeriksaan

Pemeriksa ASP menggunakan SPKN sebagai standar pemeriksaan dan SAK sebagai kriteria/standar akuntansi

Lingkup ASP adalah keuangan negara dan swasta, sementara lingkup ASK hanya keuangan sektor privat

Audit LK pada ASP bertujuan memberi opini, menilai SPI dan ketidakpatuhan, sementara pada ASK relatif hanya untuk memberikan opini

Pemeriksa pada ASP adalah pemeriksa BPK (tidak diperkenankan melibatkan akuntan publik/AP), sementara pemeriksa ASK adalah AP

menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK

menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan setelah mendapat pertimbangan pemerintah

memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara

menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah

keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

pertimbangan atas penyusunan kode etik bagi APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah

mencakup kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga

kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

kekayaan pihak lain (termasuk pihak swasta) yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum

kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pemeriksaan kinerja untuk memberikan simpulan atas aspek efisiensi

PDTT berbentuk eksaminasi untuk memberikan simpulan sesuai tujuan pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja untuk memberikan simpulan atas aspek efektivitas

PDTT berbentuk pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara untuk menetapkan nilai kerugian negara atas suatu kasus

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Kriteria Pemeriksaan

Temuan Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan

Tiga pihak meliputi pemeriksa keuangan negara, pihak yang diperiksa/pihak yang bertanggung jawab, dan pengguna LHP

BPK dapat menugaskan Pemeriksa BPK dan/atau tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK

Pihak yang diperiksa, bertanggung jawab atas informasi hal pokok dan/atau bertanggung jawab menindaklanjuti hasil pemeriksaan antara lain Presiden, DPR, Menteri, DPRD dan Kepala Daerah

Lembaga perwakilan dapat meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan/atau meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan

kinerja atau kondisi nonkeuangan (sebagai contoh: kinerja suatu entitas), dalam hal ini informasi hal pokok mungkin merupakan indikator utama efisiensi dan efektivitas

kebijakan atau prosedur (sebagai contoh : prosedur operasi standar) dalam hal ini informasi hal pokok mungkin dapat berupa peraturan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis

sistem dan proses (sebagai contoh: pengendalian internal atau sistem teknologi informasi atau entitas), dalam hal ini informasi hal pokok dapat berupa asersi tentang efektivitas

perilaku (sebagai contoh: praktik tata kelola korporasi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan/uu), dalam hal ini informasi hal pokok dapat berupa suatu pernyataan kepatuhan

relevan, memberikan kontribusi kepada kesimpulan guna membantu pengambilan keputusan oleh pengguna

konsisten, memberikan kepastian tolok ukur yang seragam antara satu pemeriksaan dengan pemeriksaan yang lain

andal, memungkinkan pengevaluasian dan pengukuran yang konsisten terhadap hal pokok oleh pemeriksa lain yang mempunyai kualifikasi yang sama

lengkap, faktor-faktor relevan yang dapat memengaruhi kesimpulan tidak ada yang diabaikan

Ketepatan bukti pemeriksaan merupakan ukuran kualitas

bukti pemeriksaan yaitu relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan

Kecukupan dan ketepatan bukti pemeriksaan saling berhubungan satu sama lain. Kuantitas bukti yang lebih banyak dapat mengompensasi kualitas bukti yang kurang baik

Kesulitan atau biaya yang timbul untuk memperoleh bukti dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan suatu prosedur pengumpulan bukti ketika prosedur alternatif tidak tersedia

Bentuk bukti meliputi catatan transaksi elektronis, observasi, keterangan dari auditee. Komunikasi dengan pihak di luar auditee tidak termasuk sebagai bukti

LHP digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

LHP yang mengandung unsur pidana dinyatakan terbuka untuk umum, sepanjang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan

LHP yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

LHP yang terbuka untuk umum mencakup antara lain LHP yang memuat informasi rahasia negara

Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan

Keterampilan yang memadai untuk memastikan entitas melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang sesuai dengan jenis pemeriksaan yang ditugaskan

Keterampilan yang memadai untuk pemeriksaan yang dilaksanakan, misalnya sampling statistik, teknologi informasi dan teknik

Sedikitnya 24 jam dari 80 jam pendidikan dalam hal yang berhubungan langsung dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Pemeriksa menyelesaikan minimal 80 jam pendidikan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional dalam jangka waktu setidaknya 3 tahun

Sedikitnya 24 jam dari 80 jam pendidikan berkaitan dengan pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa

Sedikitnya 20 jam dari 80 jam tersebut harus diselesaikan dalam 1 tahun

Sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun

Kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam

menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan

kecermatan, serta berpedoman kepada standar

Sikap pemeriksa yang tidak menganggap bahwa auditee tidak jujur, tetapi juga tidak menganggap bahwa kejujuran auditee tidak dipertanyakan lagi

Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai

Pemeriksaan keuangan oleh KAP, review oleh Inspektorat Utama BPK, peer review oleh APIP

Pemeriksaan keuangan oleh KAP, review oleh Inspektorat Utama BPK, peer review oleh BPK Negara lain

Pemeriksaan keuangan oleh Inspektorat Utama BPK, peer review oleh BPK Negara lain, pemeriksan kinerja oleh KAP

Pemeriksaan keuangan oleh Inspektorat Utama BPK, peer review oleh BPK Negara lain, pemeriksan kinerja oleh APIP

Dokumentasi pemeriksaan yang memadai memberikan pemahaman yang jelas atas kesimpulan yang dibuat

Dokumentasi pemeriksaan dapat berupa dokumen fisik namun tidak termasuk dokumen elektronis

Dokumentasi meskipun memadai sulit membantu pemeriksa berpengalaman yang tidak terlibat dalam pemeriksaan untuk memahami simpulan pemeriksaan

Dokumentasi pemeriksaan tidak bersifat rahasia, sehingga tidak perlu dikelola dengan pengamanan yang memadai