Faktor-faktor untuk menentukan klasifikasi tanah/bumi adalah letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan.

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) PBB sektor P3 adalah 40%

Tarif PBB sektor P2 saat ini adalah 0,5%.

Besarnya pengurangan PBB paling tinggi 100% dari PBB yang terutang dalam hal kondisi objek pajak dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas

Dasar penagihan PBB adalah hanya atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Rumus PBB sektor P2 dalam UU No.12 Tahun 1985 adalah tarif x persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)

Kabupaten/kota dapat mulai mengelola PBB sektor P2 adalah paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2013

Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009

Saat ini Uandang-Undang yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah UU Nomor 13 Tahun 1985

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) saat ini adalah paling rendah Rp60.000.000,- untuk selain waris dan hibah wasiat

Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB

Meterai Tempel desain tahun 2009 (desain lama) masih dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2015

Cara pelunasan bea meterai adalah hanya dapat dengan menggunakan benda meterai, yaitu kertas meterai

Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda administrasi yang terutang menurut Undang-undang ini daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat

Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi adalah Objek Bea meterai

Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya (a.l. Surat Kuasa, surat hibah, surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan/keadaan yang bersifat perdata dikenai tarif Bea Meterai sebesar Rp 3.000,00

Bea Meterai dengan teknologi percetakan hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk cek, bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun

Pemeteraian Kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang Dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 1 angka 5 PMK-70/PMK.03/2014

Yang mengesahkan Pemeteraian Kemudian adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak