WorksheetsSistem Pembagian Kekuasaan serta Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia
Total questions: 20
Worksheet time: 16mins
Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama, artinya….
Tidak dapat saling menjatuhkan
Presiden dibantu menteri
DPR berfungsi sebagai alat control
Presiden mandataris MPR
Mentri bertanggung jawab kepada Presiden
Seluruh lembaga-lembaga Negara dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan hukum, artinya Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada ...
kekuasaaan
kedaulatan
keadilan
agama
hukum
Sesuai ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut, kecuali ....
memutus pembubaran partai politik
memutus perselisihan tentang hasil pemilu
memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakilnya telah melakukan pelanggaran hokum
menguji UUD terhadap Undang-Undang
memutuskan sengketakewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
Lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan kemauan Negara, merupakan tugas dari lembaga ....
eksekutif
legislative
DPR
MPR
yudikatif
Perhatikan pernyataan dibawah ini!1. membuat undang-undang/kebijakan2. melaksanakanundang-undang3. mengontrol / mengawasi pemerintahMenurut Miriam Budiardjo, Parlemen memiliki tugas/wewenang sebagai berikut .....
1 dan 2
1 dan 3
2 dan 3
1,2,3
semua pernyataan salah
UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak ..... kali
dua
tiga
empat
lima
satu
kekuasaan negara dan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku tertulis maupun tidak tertulis merupakan teori...
Teori kedaulatan Tuhan
Teori kedaulatan rakyat
Teori kedaulatan raja
Teori kedaulatan hukum
Teori kedaulatan negara
Lembaga tertinggi Negara dalam pemerintahan Negara RI adalah ....
MPR
DPR
Mahkamah Konstitusi
presiden
rakyat
Wujud kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam ....
munculnya banyak partai politik dalam masyarakat
maraknya demonstrasi mengecam kebijakan pemerintah
pelaksanaan pemilu yang sarat KKN
mengirimkan surat kepada presiden
menyampaikan aspirasi melalui DPR
Yang bukan termasuk dalam pendapat John Locke tentang Kekuasaan adalah…
Kekuasaan legislatif
Kekuasaan eksekutif
Kekuasaan Pemerintah
Kekuasaan federatif
Kekuasaan yudikatif
Keberadaan anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikanoleh ....
MPR
Presiden
Presiden dengan persetujuan DPR
Pemilu
MPR dan DPR
Perhatikan data dibawah ini!
1. eksekutif
2. Kedaulatan
3. yudikatif
4. Legislative
Menurut Montesque dalam ajarannya “trias politika” membagi kekuasaan pemerintahan antara lain ...
1,2,3
1,2,4
1,3,4
2,3,4
semua benar
Langkah yang tepat diambil oleh presiden untuk memilih menteri dalam koridor sistem pemerintahan presidensil adalah ...
menyerahkan sepenuhnya kepada badan legislative sehingga mempresentasikan setiap anggota partai politik
melakukan koordinasi dengan DPR melalui mekanisme dengar pendapat
sepenuhnya hak mutlak presiden untuk memilih menteri sesuai kebutuhan cabinet yang dibentuk
mengambil calon menteri dari partai besar sebagai langkah untuk mendapat dukungan rakyat
melakukan koordinasi dengan partai pemenang pemilu
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1.Indonesia adalah Negara hukum
2.Presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi
3.Presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat
4.Kekuasaan Negara tertinggi ada di tangan MPR
5.Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas
Yang termasuk pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah ...
1,2,3,dan 4
1,2,3,dan 5
1,3.4.dan 5
2,3,4,dan 5
semua pernyataan benar
Para menteri-menteri Negara di pilih, diangkat, dan diberhentikan oleh ....
MPR
DPR
presiden
Bank Indonesia
BPK
Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut, kecuali...
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi
Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang
Pasal 15 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah...
31 kementerian negara
33 kementerian negara
32 kementerian negara
34 kementerian negara
Di bawah ini keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPNK. Berikut ini daftar LPNK yang ada di Indonesia, kecuali...
Arsip Nasional Republik Indonesia
Badan SAR Nasional
Lembaga Swadaya Masyarakat
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal....
17
19
20
22c
16
Perhatikan nama kementrian berikut….
1. Kementrian dalam negeri
2. Kementrian luar negeri
3. Kementrian pertahanan dan keamanan
4. Kementerian agama
5. Kementerian keuangan
Kementerian yang termasuk dalam kelompok 1 menurut PP No.7 Tahun 2015 pasal 2 yaitu….
1,2 dan 3
1,4 dan 5
3,4 dan 4
1,3 dan 4
2,3 dan 4
