NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSPKN Kelas B - Bagian 4
Total questions: 44
Worksheet time: 44mins
Name
Class
Date
1.
Keberadaan kerangka koseptual adalah
a)
Sebagai prinsip-prinsip dasar pembangunan akuntabilitas dan transparansi keuangan Negara
b)
Sebagai bagian dari standar yang memuat pengaturan yang bersifat konseptual
c)
Sebagai acuan dan dasar dalam penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan
d)
Sebagai ikhtisar atas semua pengaturan pemeriksaan keuangan Negara dari berbagai sumber
e)
Sebagai prosedur pemeriksaan dasar yang digunakan pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan
2.
yang merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan
a)
relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan
b)
substansi dan waktu keterjadian terkait simpulan pemeriksaan
c)
lengkap, netral, dan dari sumber informasi yang kompeten
d)
cara pemerolehan dan keterkaitan bukti dengan simpulan pemeriksaan
e)
dapat dipahami dan relevan dengan hal pokok yang diperiksa
3.
Pemeriksa mempertimbangkan materialitas
a)
Hanya terkait pengambilan sample dan perumusan simpulan pemeriksaan
b)
Pada tahap penentuan sample dan kelengkapan KKP
c)
Hanya pada tahap perencanaan pemeriksaan
d)
Tahap pelaporan untuk menentukan opini
e)
Pada semua tahapan proses pemeriksaan
4.
Keberadaan kerangka koseptual adalah
a)
Sebagai prinsip-prinsip dasar pembangunan akuntabilitas dan transparansi keuangan Negara
b)
Sebagai ikhtisar atas semua pengaturan pemeriksaan keuangan Negara dari berbagai sumber
c)
Sebagai bagian dari standar yang memuat pengaturan yang bersifat konseptual
d)
Sebagai prosedur pemeriksaan dasar yang digunakan pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan
e)
Sebagai acuan dan dasar dalam penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan
5.
Berikut adalah factor yang menjadi pertimbangan professional untuk menentukan materialitas atas suatu hal, adalah _
a)
Harapan penugasan dan tingkat risiko yang dapat diteriam dari pemeriksaan yang dilakukan pada entitas terperiksa
b)
Harapan penugasan dan lingkup pemeriksaan yang dilakukan atas hal pokok yang diperiksa
c)
Nilai dan cakupan pengaruh transaksi keuangan terhadap keseluruhan kinerja keuangan entitas terperiksa
d)
Interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna LHP; dan ketentuan peraturan perundang-undangan
e)
Kesepekatan antara pemeriksa dan pihak terperiksa dengan berdasarkan pada argumentasi dan kebutuhan masing-masing
6.
apabila suatu kriteria dapat memberikan interpretasi yang berbeda-beda diantara pengguna kriteria tersebut, maka kriteria itu dikatakan TIDAK memiliki karakteristik
a)
dapat digunakan
b)
dapat dipahami
c)
dapat diterapkan
d)
akuntabel
e)
relevan
7.
Yang tidak dikategorikan sebagai pihak yang bertanggungjawab/ pihak yang diperiksa adalah _
a)
Pihak yang bertanggungjawab menindaklanjuti hasil pemeriksaan
b)
Pihak yang bertanggung jawab atas pemeriksaan
c)
Pihak yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok pemeriksaan
d)
Pihak yang bertanggungjawab mengelola hal pokok pemeriksaan
e)
Pihak yang bertanggung jawab atas kondisi hal pokok pemeriksaan
8.
Syarat sesuatu hal dikatakan material dalam pemeriksaan, adalah
a)
jika informasi atas hal tersebut diminta untuk disajikan oleh pengguna LHP
b)
jika hal tersebut merupakan transaksi lazim pada bisnis entitas terperiksa
c)
jika hal tersebut dinyatakan standar akuntansi pemerintah sebagai transaksi material
d)
jika pengetahuan mengenai hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna LHP
e)
jika hal tersebut merupakan transaksi yang tidak diharapkan terjadi & memiliki nilai transaksi yang besar
9.
Yang TIDAK dapat dikategorikan sebagai bentuk dari hal pokok/ hal yang diperiksa adalah
a)
Informasi
b)
Aktivitas yang dapat diukur
c)
Aktivitas yang dapat dievaluasi
d)
Kondisi
e)
Argumentasi
10.
Yang tidak tepat dijadikan sebagai Indikator kemanfaatan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK, adalah
a)
Peningkatan akuntabilitas, tranparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara
b)
Peningkatan efektivitas peran APIP dan peningkatan kepercayaan Publik kepada BPK
c)
Penurunan tingkat korupsi dan tumbuhnya upaya pencegahan penyimpangan melalui penguatan sistem pengelolaan keuangan negara
d)
peningkatan nilai temuan kerugian negara yang diperoleh dibandingkan dengan biaya pemeriksaan yang direalisasikan
e)
Peningkatan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
11.
SPKN disusun oleh
a)
Komite SPKN yang dibentuk BPK dan Pemerintah
b)
Pemeriksa BPK dengan memperhatikan perkembangan standar internasional
c)
Pemerintah atas dasar inisiatif BPK
d)
Komite independen yang dibentuk BPK
e)
BPK
12.
Informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan, disebut
a)
informasi hal pokok pemeriksaan
b)
Bukti Pemeriksaan
c)
kondisi pemeriksaan
d)
substansi pemeriksaan
e)
kriteria pemeriksaan
13.
Penentuan materialitas dilakukan oleh
a)
Pemberi tugas pemeriksaan berdasarkan analisis kebutuhannya
b)
BPK dengan mempertimbangkan harapan penugasanpemeriksaan
c)
Pemeriksa berdasarkan kesepakatan dengan pihak terperiksa
d)
BPK sebagai lembaga pemeriksa dengan memperhatikan masukan pemeriksanya
e)
pemeriksa dengan menggunakan pertimbangan profesionalnya
14.
Akuntan public yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan ketentuan undang-undang, pemeriksaannya dilaksanakan dengan berdasarkan pada________________
a)
Hanya Standar Professional Akuntan Public (SPAP)
b)
Standar Professional Akuntan Public (SPAP) dan SPKN
c)
Hanya Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
d)
Hanya muatan yang sama dalam SPAP dan SPKN
e)
Hanya muatan yang berbeda dari SPAP atas SPKN
15.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu apabila merupakan bagian dari pemeriksaan yang lebih besar seperti pemeriksaan laporan keuangan maka sesuai SPKN yang paling tepat adalah:________________
a)
Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu hanya temuan tanpa simpulan
b)
Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa simpulan dan opini
c)
Hasil pemeriksaan denagn tujuan tertentu dapat digunakan untuk mendukung pemeriksaan atas laporan keuangan
d)
Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu tidak berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan
16.
Dalam melaksanakan pemeriksaan, tim pemeriksa harus memiliki kompetensi professional secara kolektif, yang dibutikan dengan________________
a)
sertifikat professional keahlian yang diterbitkan BPK
b)
sertifikat peran pemeriksa sesuai jenjang peran yang ditugaskan
c)
pengalaman pemeriksaan pada bidang pemeriksaan yang sama
d)
sertifikat profesi yang teregistrasi negara
e)
Surat penugasan pemeriksaan dari BPK
17.
Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaanmenurut SPKN harus secara kolektif memiliki kompetensisebagai berikut, KECUALI________________
a)
pengetahuan umum mengenai objek yang diperiksa, baik lingkungan entitas, program dan kegiatan
b)
memiliki keterampilan komunikasi baik lisan maupn tertulis
c)
komitmen meningkatkan kompetensi dan patuhterhadap ketentuan SPKN dan peraturanperundangundangan yang berlaku
d)
latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang akan ditugaskan
e)
keterampilan khusus terkait penugasan pemeriksaan
18.
Pendidikan professional berkelanjutan yang harus dipenuhi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan SPKN Tahun 2017, adalah
a)
minimal 80 jam pembelajaran dalam 2 tahun, dimana 24 jam diantaranya harusnya terkait bidang keuangan negara
b)
minimal 40 jam pembelajaran dalam 1 tahun dengan ketentuan 24 jam harus terkait dengan bidang keuangan negara
c)
minimal 80 jam pemelajaran dalam 2 tahun, dengan ketentuan 20 jam harus diperoleh pada tahun pertama
d)
minimal 40 jam pembelajaran dalam 1 tahun tanpa ditentukan bidang pembelajarannya
e)
minimal 80 Jam pemelajaran dalam 2 tahun tanpa ditentukan bidang pembelajarannya
19.
Yang tidak dapat dimasukan dalam tim pemeriksa atas LK Pemerintah adalah:________________
a)
pegawai golongan III/ d yang baru saja dipulihkan jabatan fungsional pemeriksanya 2017 berlaku, harus disajikan sesuai SPKN 2017
b)
pegawai golongan III/ a yang tidak menyampaikan fakta indepedensinya dalam penugasan pemeriksan
c)
pegawai golongan III/a yang telah memiliki peran sebagai KTY tetapi sering ditugaskan untuk melakukan supervise seperti peran PT
d)
Pegawai golongan II C yang berlatar belakang pendidikan akuntansi
e)
pegawai yang telah diangkat sebagai pemeriksa tetapi belum pernah melakukan pemeriksaan
20.
Yang tidak dapat dimasukan dalam tim pemeriksa LK pemerintah adalah:________________
a)
pemeriksa dari luar BPK yang telah memenuhi ketentuan 80 JP dalam 2 tahun terakhir
b)
tenaga ahli bidang akuntansi pemerintahan yang bekerja di BPK
c)
tenaga ahli bidang perencanaan pembangunan yang independen terhadap entitas terperiksa
d)
pemeriksa dari luar BPK yang tidak memiliki sertifikat professional yang diterbitkan BPK
e)
pemeriksa BPK yang telah memberikan pernyataan fakta tidak independen atas entitas terperiksa
21.
Untuk memastikan penugasan pemeriksaan dilakukan oleh tim yang secara kolektif memiliki kompetensi, BPK berkewajiban:________________
a)
menentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan penugasan pemeriksaan
b)
menetapkan prosedur pemeriksaan atas objek pemeriksaan dengan berbasis risiko
c)
meminta pemeriksa untuk memberikan fakta kompetensi pada setiap rencana penugasan pemeriksaan yang akan melibatkan pemeriksa
d)
memantau pendidikan professional berkelanjutan yang harus dipenuhi oleh seorang pemeriksa
e)
mendokumentasikan pengalaman pemeriksaan setiap pemeriksa sebagai dasar pertimbangan penugasan
22.
Etika dalam pemeriksaan yang meliputi independensi, Intigritas, dan Profesionalisme di atur dalam :________________
a)
Pernyataan standart umum pemeriksaan
b)
Pernyataan standart laporan pemeriksaan
c)
Pernyataan standart pelaksanaan pemeriksaan
d)
Kerangka konseptual
e)
Ketentuan dalam peraturan no.1 tahun 2017
23.
Apa yang harus dilakukan oleh pemeriksa apabila dalam pemeriksaan menemukan kelemahan pengendalian intern yang tidak signifikan?
a)
Mengungkapkan kelemahan tersebut dalam laporan
hasil pemeriksaan
hasil pemeriksaan
b)
Mengomunikasikan kelemahan tersebut kepada aparat
pengawas intern entitas yang diperiksa
pengawas intern entitas yang diperiksa
c)
Mengabaikan kelemahan pengendalian intern yang
tidak signifikan
tidak signifikan
d)
Menyampaikan kelemahan tersebut dengan surat yang
ditujukan kepada manajemen entitas yang diperiksa
ditujukan kepada manajemen entitas yang diperiksa
24.
Apakah yang dimaksud dengan konsep ekonomi
a)
Meminimalkan penggunaan input dalam proses agar
tidak terjadi pemborosan
b)
Input yang digunakan dalam proses telah diperoleh
dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sehigga
menghasilkan output yang optimal
c)
Input yang digunakan dalam proses telah diperoleh
dengan biaya yang seminimal mungkin
d)
Meminimalkan biaya perolehan input yang digunakan
dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas input
yang diperoleh
25.
Berikut ini merupakan beberapa unsur supervisi, kecuali:
a)
Pemberian informasi mutakhir tentang masalah
signifikan yang dihadapi
signifikan yang dihadapi
b)
Pemberian nilai terhadap kinerja staf selama
dilapangan
dilapangan
c)
Pemerian instruksi kepada staf
d)
Pemberian pelatihan kerja lapangan kepada staf
26.
Berikut ini yang bukan merupakan persyaratan isi laporan hasil pemeriksaan kinerja menurut SPKN adalah:
a)
Pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai
dengan Standar Pemeriksaan
dengan Standar Pemeriksaan
b)
Rencana tindak lanjut atas rekomendasi
c)
Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil
pemeriksaan
pemeriksaan
d)
Pelaporan informasi rahasia apabila ada
27.
Berikut ini, yang bukan merupakan unsur kualitas LHP kinerja adalah:________________
a)
Konsisten
b)
Meyakinkan
c)
Ringkas
d)
Tepat Waktu
28.
Gangguan Independensi pemeriksa secara individu antara lain meliputi: 1. Memiliki kepentingan keuangan pada entitas atau program yang diperiksa baik secara langsung maupun tidak langsung; 2. Pernah menjadi anggota manajemen pada entitas yang diperiksa baik sebagai direktur atau pengawas intern; 3. Adanya tekanan politik kepada pemeriksa yang dapat memengaruhi pendapat dan simpulan obyektif pemeriksa; 4. Memiliki prasangka terhadap tujuan suatu program yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah; 5. Pernah menjadi pejabat yang menyetujui faktur dan klaim pada entitas yang diperiksa. Manakah kategori ganguan pribadi yang tepat?________________
a)
1, 4, dan 5
b)
1, 2, dan 3
c)
2, 4, dan 5
d)
2, 3, dan 5
29.
Laporan hasil pemeriksaan harus memuat tentang metodologi yang digunakan oleh pemeriksa. Dalam melaporkan metodologi tersebut, pemeriksa harus secara jelas menggambarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan. Penjelasan ini harus mengidentifikasi: 1. Asumsi signifikan yang dibuat dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut; 2. Langkah-langkah pemeriksaan yang digunakan; 3. Teknik pembandingan yang diterapkan; 4. Jumlah dan jenis sample. Manakah penjelasan terkait metodologi yang tepat?________________
a)
3 dan 4
b)
2 dan 4
c)
1 dan 2
d)
1 dan 3
30.
Pemeriksa harus menyampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan guna peningkatan kinerja atas bidang yang bermasalah dan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan entitas yang diperiksa. Suatu rekomendasi akan bersifat sangat konstruktif apabila: 1. Ditujukan kepada pimpinan tertinggi entitas yang diperiksa; 2. Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik; 3. Apabila dilaksanakan, biayanya harus dianggarkan; 4. Diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan; Manakah pernyataan yang tepat?________________
a)
2 dan 4
b)
3 dan 4
c)
1 dan 3
d)
1 dan 2
31.
Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam merencanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk eksaminasi dengan cara: 1. Memperoleh pemahaman atas dampak kecurangan yang mungkin terjadi dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap hal yang diperiksa 2. Mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin berdampak material terhadap pemeriksaan. 3. Mempertimbangkan signifikansi masalah dan kebutuhan potensial pengguna laporan hasil pemeriksaan 4. Mengidentifikasikan kriteria yang diperlukan untuk mengevaluasi hal-hal yang harus diperiksa Manakah pernyataan yang paling tepat?________________
a)
2 dan 4
b)
1 dan 3
c)
1 dan 2
d)
3 dan 4
32.
SPKN memberlakukan standar atestasi yang ditetapkan IAI dan menetapkan standar pelaporan tambahan untuk pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berikut ini yang bukan termasuk dalam standar pelaporan tambahan adalah: 1. Pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan. 2. Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan 3. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan 4. Pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketidakpatutan________________
a)
1 dan 3
b)
1 dan 4
c)
2 dan 4
d)
2 dan 3
33.
Apabila pemeriksa merencanakan menggunakan seorang tenaga ahli dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja, pemeriksa tersebut harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk: 1. Menjelaskan hasil yang diharapkan dari tenaga ahli. 2. Mengevaluasi apakah prosedur yang disusun oleh tenaga ahli sesuai dengan metodologi yang diinginkan oleh pemeriksa. 3. Mengevaluasi hasil prosedur yang dilaksanakan oleh tenaga ahli terkait prosedur pemeriksaan yang telah direncanakan. 4. Mengevaluasi prosedur yang telah dilaksanakan oleh tenaga ahli terkait kesesuaiannya dengan prosedur pemeriksaan yang telah direncanakan. Manakah pernyataan yang tepat?________________
a)
1 dan 2
b)
2 dan 3
c)
1 dan 3
d)
2 dan 4
34.
Standar pelaksanaan tambahan dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan antara lain mengatur tentang: 1. Kewajiban pemeriksa untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas sistem pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit2 dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan; 2. Kewajiban pemeriksa dalam mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan dalam bentuk KKP; 3. Kewajiban pemeriksa untuk mengkomunikasikan sifat, saat, lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan, dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan; Manakah pernyataan tersebut yang tepat?________________
a)
2 dan 3
b)
1 dan 2
c)
1 dan 3
d)
Semua benar
35.
Berdasarkan uraian berikut, manakah yang merupakan manfaat dari Kertas Kerja Pemeriksaan yang tepat: 1. Pendukung utama laporan hasil pemeriksaan. 2. Membantu pemeriksa dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan. 3. Dokumentasi pekerjaan yang dilakukan untuk mendukung simpulan dan pertimbangan profesional.________________
a)
Semua benar
b)
1 dan 3
c)
1 dan 2
d)
2 dan 3
36.
Informasi yang terdapat dalam Kertas Kerja Pemeriksaan meliputi: 1. Standar pemeriksaan yang diterapkan; 2. Metodologi pemeriksaan; 3. Kriteria pengambilan uji-petik yang digunakan; 4. Daftar indeks Kertas Kerja Pemeriksaan; 5. Hasil reviu pengendali teknis terhadap pekerjaan yang dilakukan. Manakah informasi tambahan yang tepat dan harus dimuat dalam Kertas Kerja Pemeriksaan?________________
a)
2, 3, 5
b)
2, 4, 5
c)
1, 3, 4
d)
1, 2, 4
37.
Standar pelaporan tambahan untuk pemeriksaan keuangan antara lain: 1. Pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan 2. Pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketidakpatutan 3. Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan Manakah standar pelaporan tambahan yang tepat?________________
a)
1 dan 3
b)
1 dan 2
c)
1, 2, dan 3
d)
2 dan 3
38.
Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pemeriksa dalam pemeriksaan kinerja: 1. Kepentingan pengguna laporan 2. Data laporan keuangan entitas yang diperiksa 3. Sensifitas program yang diperiksa 4. Pengendalian intern entitas yang diperiksa Manakah yang menjadi pertimbangan yang tepat dalam menentukan signifikansi?________________
a)
2 dan 4
b)
1 dan 3
c)
1 dan 4
d)
2 dan 3
39.
Pendekatan yang digunakan oleh pemeriksa untuk menetapkan suatu ketentuan peraturan perundangundangan berpengaruh signifikan terhadap tujuan pemeriksaan: 1. Mengubah setiap tujuan pemeriksaan menjadi beberapa pertanyaan tentang aspek tertentu dari program yang diperiksa. 2. Mengidentifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan aspek tertentu yang menjadi bahan pertanyaan tadi. 3. Menentukan setiap jenis penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi jawaban pemeriksa atas pertanyaan tadi. Manakah diantara pernyataan tersebut yang tidak tepat?________________
a)
Tidak ada (semua benar)
b)
1
c)
3
d)
2
40.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa menemukan beberapa kondisi sebagai berikut: 1. Terdapat pegawai yang menolak promosi 2. Pemisahan tugas dan fungsi yang tidak jelas 3. Manajemen tidak bisa mengawasi proses pengendalian 4. Transaksi-transaksi belum tercatat dalam pembukuan entitas 5. Manajemen memberikan keterangan tertulis atas dokumen yang hilang Kondisi yang bisa mengindikasikan risiko terjadinya kecurangan adalah:________________
a)
1, 2, 3
b)
2, 4, 5
c)
1, 3, 5
d)
2, 3, 4
41.
Pemeriksa yang melakukan supervisi kepada staf pemeriksaan harus memedomani unsur supervisi berikut: 1. Pemberian informasi mutakhir tentang masalah signifikan yang dihadapi 2. Pelaksanaan reviu pekerjaan dan penilaian kompetensi staf pemeriksaan 3. Penjelasan pokok-pokok lingkup pekerjaan pemeriksaan 4. Pemberian pelatihan kerja lapangan yang efektif Manakah jawaban yang tepat?________________
a)
2 dan 3
b)
1 dan 4
c)
1 dan 2
d)
3 dan 4
42.
Apa yang harus dilakukan oleh pemeriksa jika pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir?________________
a)
Menyusun LHP dan menerbitkannya
b)
Menulis catatan yang berisi ringkasan hasil pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan menjelaskan alasan pemeriksaan dihentikan
c)
Merevisi tujuan pemeriksaan
d)
Mengomunikasikan secara lisan alasan penghentian pemeriksaan tersebut kepada entitas yang diperiksa, entitas yang meminta dilakukannya pemeriksaan, dan pihak lain yang ditentukan peraturan perundangan
43.
Apabila pengujian data oleh pemeriksa mengungkapkan adanya kesalahan data, atau apabila pemeriksa tidak mampu untuk memperoleh bukti yang cukup, kompeten, dan relevan, maka pemeriksa perlu untuk:________________
a)
Menggunakan data tersebut, tetapi secara jelas menunjukkan dalam laporan hasil pemeriksaannya mengenai keterbatasan data dan menghindari pembuatan simpulan dan rekomendasi yang tidak kuat dasarnya
b)
Mencari bukti dari sumber lain dan secara jelas menunjukkan dalam laporan hasil pemeriksaannya mengenai keterbatasan data dan menghindari pembuatan simpulan dan rekomendasi yang tidak kuat dasarnya
c)
Menggunakan data tersebut, tetapi tidak perlu menunjukkan dalam laporan hasil pemeriksaannya mengenai keterbatasan data untuk menghindari pembuatan simpulan dan rekomendasi yang tidak kuat dasarnya
d)
Menggunakan data tersebut, tetapi secara jelas menunjukkan dalam laporan hasil pemeriksaannya mengenai keterbatasan data dan membuat simpulan dan rekomendasi berdasarkan data yang diperoleh
44.
Aset bersejarah tidak harus disajikan di neraca namun diungkapkan di CaLK karena memiliki cirikhas, kecuali:________________
a)
Dibatasi peraturan dan hukum untuk dijual
b)
Tidak sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya
c)
Nilainya cenderung meningkat
d)
Nilainya tidak mungkin disajikan secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasar harga pasar
Reset
