wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UH PPKN KELAS X BAB 1 NO GANJIL

Total questions: 25

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

LEMBAGA EKSEKUTIF BERTUGAS SEBAGAI

a)

Hakim Agung

b)

Penyelenggara pemerintahan/UU

c)

Pengawas pemerintahan/UU

d)

Pemeriksa keuangan

e)

Penegak hukum

2.

Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementrian negara kelompok satu adalah

a)

Urusan pemerintahan yang nomenklaturnya jelas diatur dalam UU

b)

Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UU

c)

Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman program pemerintah

d)

Urusan pemerintahan Lembaga eksekutif

e)

Urusan pemerintahan Lembaga federative

3.

Teori pembagian kekuasaan manakah yang digunakan dalam pemerintahan Indonesia yang sekarang

a)

Teori John locke

b)

Teori Montesqiu

c)

Teori Federatif

d)

Teori konstituif

e)

Teori legislatif

4.

Dalam pembagaian kekuasaan John locke Lembaga manakah yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan melaksanakan undang undang

a)

Federatif

b)

Eksekutif

c)

Legislative

d)

Konstitutif

e)

yudikatif

5.

Perwujudan nilai Pancasila sila pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah

a)

Tidak memaksakan agama terhadap orang lain

b)

Memaksakan kitab suci sebagai pegangan hidup agama lain

c)

Melaksanakan Hak dan kewajiban

d)

Melaksanakan peraturan sesuai UU yang belaku

e)

Membuat kebijakan yang merugikan agama orang lain

6.

Perwujudan nilai Pancasila sila kedua dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah

a)

Tidak memaksakan agama terhadap orang lain

b)

Memaksakan kitab suci sebagai pegangan hidup agama lain

c)

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

d)

Berani mengeluarkan pendapat

e)

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan keadilan social

7.

Menteri bertanggung jawab terhadap

a)

presiden

b)

MA

c)

MK

d)

Wakil Presiden

e)

MPR

8.

Lembaga negara yang mengurusi kepegawaian/PNS adalah

a)

ANRI

b)

BIG

c)

BIN

d)

BKN

e)

BPOM

9.

Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan adalah merupakan bunyi UUD NRI 1945 pasal

a)

17 ayat 1

b)

17 ayat 2

c)

17 ayat 3

d)

17 Ayat 4

e)

17 ayat 5

10.

Lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan presiden di luar kementrian disebut dengan

a)

Kementrian negara

b)

Lembaga pemerintah non kementrian

c)

BUMN

d)

BUMS

e)

Sekretariat Negara

11.

Sikap yang perlu ditampilkan dalam perwujudan Pancasila sila ketiga dalam penyelenggaraan pemerintah adalah

a)

Bersikap rela berkorban dengan pamrih

b)

Mengembangkan sikap primordialisme

c)

Mengembangkan sikap chauvinism

d)

Bersikap rela berkorban demi mempertahankan keutuhan Indonesia

e)

Memelihara ketertiban dunia berdasarkan keadilan social.

12.

Sikap yang perlu ditampilkan dalam perwujudan Pancasila sila keempat dalam penyelenggaraan pemerintah adalah

a)

Senantiasa mengambil keputusan berdasarkan kepentingan golongan atau individu

b)

Membatasi orang lain untuk berpendapat

c)

Tidak menerima hasil musyawarah

d)

Musyawarah dilakukan dengan terpaksa

e)

Bersikap terbuka terhadap berbagai kritik dan saran dari orang lain dan berusaha membenahi diri

13.

Setelah amendemen UUD 1945, kedudukan MPR dengan lembaga tinggi negara lainnya adalah

a)

lebih tinggi

b)

lebih rendah

c)

sejajar

d)

sebagai pemegang kekuasaan yudikatif

e)

sebagai pemegang kekuasaan eksekutif

14.

Setelah amendemen UUD 1945, kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif adalah...

a)

sebagai mandataris MPR

b)

lebih tinggi dari MPR

c)

di atas MK

d)

di bawah MPR

e)

setara dengan MPR

15.

Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politica. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica terdiri dari ...

a)

Legislatif, yudikatif, dan federatif

b)

Eksekutif, federatif, dan legislatif

c)

Legislatif, eksekutif, dan yudikatif

d)

Legislatif, eksekutif, dan federatif

e)

Eksekutif, federatif, dan yudikatif

16.

Kekuasaan yang berhububungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah ...

a)

moneter

b)

legislatif

c)

eksaminatif

d)

yudikatif

e)

eksekutif

17.

Peristiwa kerusuhan tahun 1998 antara lain disebabkan krisis perekonomian yang dialami Indonesia setelah pelemahan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Permasalahan tersebut dalam bagian dari tanggung jawab pemerintah berdasarkan kekuasaan ...

a)

moneter

b)

eksaminatif

c)

konstitutif

d)

legislatif

e)

yudikatif

18.
Kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara adalah kekuasaan
a)
eksekutif
b)
legislatif
c)
eksamniatif
d)
yudikatif
e)
legislatif
19.
Kementerian negara adalah
a)
Lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi
b)
Lembaga pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
c)
Lembaga pemerintahan yang bertugas memeriksa dan mengawasi pelaksanaan undang-undang
d)
Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang
e)
Lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan
20.
Ketentuan mengenai menteri diatur dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu di dalam BAB V tentang Kementerian Negara tepatnya pada pasal ...
a)
16
b)
17
c)
18
d)
19
e)
20
21.

Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Berikut yang tidak termasuk LPNK adalah …

a)

LIPI

b)

BULOG

c)

BPOM

d)

Kementrian BUMN

e)

BNN

22.

Pancasila mengandung nilai-nilai penting. Salah satu nilai yang termuat dalam sila ketiga adalah ...

a)

SOLIDARITAS dan Nasionalisme

b)

PERDAMAIAN

c)

PARTISIPASI

d)

DEMOKRASI

e)

KESETARAAN

23.
Berikut yang termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah
a)
SOLIDARITAS
b)
PERDAMAIAN
c)
PARTISIPASI
d)
DEMOKRASI
e)
KESETARAAN HAK
24.
Salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah ...
a)
MENCINTAI TANAH AIR
b)
MENGHARGAI ORANG LAIN
c)
MENGHARGAI PERBEDAAN KEYAKINAN
d)
MENGHARGAI KEANERAGAMAN BUDAYA
e)
MUSYARAWAH
25.
Pembagian kekuasaan secara vertical merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan
a)
Tugas fungsi Lembaga negara
b)
Tingkatan Lembaga negara pusat dan daerah
c)
Tanggal berdirinya
d)
pembagian yudikatif
e)
pembagian eksekutif