Pelaksanaan Ulangan Umum dan Ujian Nasional di suatu sekolah baik Negeri maupun swasta merupakan tanggung jawab dari

Pada pemerintahan sentralisasi umumnya pengambilan keputusan terkonsentrasi pada tingkat

Prinsip penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menurut pasal 4 (ayat1) UU Sisdiknas 2003 secara lengkap berbunyi

Peningkatan ilmu dan teknologi dapat dilakukan melalui pengembangan berbagai program pendidikan, hal ini sesuai dengan fungsi pendidikan sebagai upaya untuk

Salah satu Model Pendidikan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat adalah model

Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 2007 tentang Proram Sertifikasi guru merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bersifat

Bila suatu sekolah mempunyai visi "menjadikan siswa unggul di bidang masing-masing" maka untuk mencapai masa kegiatan utama yang dilakukan

Hal-hal yang harus diperhatikan sekolah ketika membuat rencana tahunan adalah kecuali

Program yang dianjurkan pemerintah agar setiap sekolah dapat menjadi sekolah efektif adalah dengan menerapkan

Kepala sekolah yang senantiasa memberi arahan, mengendalikan, dan memotivasi stafnya agar menjalankan tugas sehari-hari dengan baik, menandakan bahwa kepala sekolah tersebut telah menjalankan fungsinya sebagai

Penerapan KBK menuntut seorang guru untuk dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik serta melakukan evaluasi pembelajaran yang objektif. Tugas ini merupakan salah satu peran guru kecuali

Perintisan MBS salah satunya dilatarbelakangi oleh adanya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Pada saat itu Pemerintah menyelenggarakan suatu proyek untuk mempertahankan kualitas pendidikan dasar. Proyek tersebut dinamakan

Kebijakan pembangunan pendidikan yg berhubungan dng upaya peningkatan pengelolaan pendidikan dapat dicapai dengan

Tujuan dibuatnya standar pelayanan minimal persekolahan adalah

Manajemen Berbasis Sekolah perlu diterapkan di sekolah karena

Dalam UU No. 20 Thn 2003 tentang standar Pendidikan Nasaional dikatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 UUD 45 dibahas pada pasal

Pendanaan Pendidikan berbasis sekolah menuntut setiap sekolah utk memberikan layanan pendidikan pada siswa berdasarkan prinsip kecukupan, hal ini dapat dilakukan dengan cara

Pelaksanaan MBS khususnya yang berhubungan dengan efektifitas profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, telah berjalan dengan lancar dan baik. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang harus direorientasi oleh pemerintah adalah mengenai

MBS adalah salah satu bentuk otonomi pendidikan pada satuan pendidikan dimana kepala sekolah dan guru dibantu komite sekolah dlm mengelola pendidikan. Definisi ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh

Salah satu tujuan MBS berupa peningkatan akuntabilitas sekolah dan komitmen semua berarti bahwa

Input dan proses pendidikan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan menentukan output pendidikan. Salah satu input pendidikan yang mempengaruhi proses pendidikan adalah

Bila mutu suatu lembaga pendidikan ditentukan berdasarkan keinginan/kebutuhan dan syarat-syarat yang dikehendaki oleh pelanggan, artinya sekolah tersebut menganut konsep mutu

Al Azhar termasuk sekolah favorit yang banyak diminati terutama oleh masyarakat golongan menengah keatas, namun saat ini sudah banyak bermunculan sekolah yang setingkat dan mutunya pun lebih baik. Pengertian mutu disini disebut

Bila kurikulum suatu sekolah dikembangkan untuk membantu siswa agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya, artinya sekolah tersebut telah memiliki fungsi

Bila suatu sekolah menjadi berhasil karena mendapat banyak dukungan dari sekelompok orang atau anggota kelompok, sekolah tersebut dikatakan telah menggunakan pendekatan

Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan sekolah yang memiliki pokok-pokok pikiran utama, salah satunya adalah

Berikut adalah salah satu fungsi manajemen berbasis sekolah

Landasan hukum pendirian MBS sebagai suatu pendekatan dalam pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia adalah

Secara profesional guru bertanggungjawab dalam menentukan materi, metode dan evaluasi pembelajaran yang sesuai, meskipun demikian dalam kontek MBS, guru dianjurkan untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan

Menurut UU No. 2 thn 1989, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat juga bertanggungjawab dalam

Seorang kepala sekolah perlu melakukan diskusi dan tukar pendapat dengan stafnya tentang masalah yang dihadapi dan upaya peningkatan mutu sekolah. Dalama rangka MBS kegiatan ini merupakan implementasi dari kegiatan

Upaya peningkatkan mutu dan relevansi pendidikan di Indonesia masih sulit dilakukan, salah satunya karena faktor input sekolah-sekolah masih rendah. Untuk kewujudkan sekolah efektif masalah tersebut dapat diatasi dengan

Menurut standar Pelayanan Minimal di tingkat sekolah menengah pertama, faktor yang harus diperhatikan dalam hal anak didik adalah kecuali

Hambatan yang sangat dirasakan sekolah dalam melaksanakan dan menerapkan MBS adalah

Pelatihan yang harus diikuti kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengambil keputusan adalah