Dicita-citakan oleh bangsa indonesia

Diharapkan para pemimpin bangsa

Diidam-idamkan masyarakat indonesia

Diidolakan oleh generasi muda

Nilai - nilai yang didalamnya mengandung unsur-unsur kenegaraan yang tinggi

Suatu asas kerokhanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum

Sumber segala hukum acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbang­sa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indone­sia

Landasan politik yang meng­hindarkan praktik-praktik politik tak bermoral dan tak bermartabat

Menentukan tujuan negara

Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara

Menyusun program-program pembangunan

Mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara

1

2

3

4 dan 5

1

2

3

4

pertama

kedua

ketiga

keempat

menolong korban bencana alam

menjalankan ibadah sesuai dengan agamannya masing-masing

menggunakan haknya dalam pemilihan umum

menggunakan produk-produk dalam negeri

Laksamana Maeda

Ir. Soekarno

Sayuti Melik

Adam Malik

1 juni 1945

17 agustus 1945

18 agustus 1945

27 desember 1949

Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban

Yang lemah selalu ditolong

Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan

Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong

membagi makanan dengan adik dan kakak

membagi makanan dengan teman

membagi semua makanan dengan anggota keluarga

mengerjakan kebersihan lingkungan

Pengadilan Negeri

Mahkamah Agung

Peradilan Agama

Pengadilan Tinggi

MK

MA

KY

KPU

satu kali masa jabatan

dua kali masa jabatan

tiga kali masa jabatan

empat kali masa jabatan

Peraturan Pemerintah

Keputusan Pemerintah

Keputusan Presiden

Keputusan Menteri

Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden

Presiden dan Para Menteri Negara

Presiden dan Pemerintah Daerah

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dibentuk oleh pejabat yang berwenang

Isinya mengikat dan memaksa

Bersifat abstrak

Berisi perintah dan larangan

TAP MPR

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Eksekutif

Legialatif

Yudikatif

Eksaminatif

Perda

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

sila pertama

sila kedua

sila ketiga

sila keempat

Menaati hukum yang berlaku

Tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Tidak membayar pajak

Tidak memeluk agama

Melaksanakan ibadat ritual keagamaan

Tidak mengganggu pelaksanaan peribadatan tetangga yang berbeda agama.

Mengukuti upacara keagamaan salah seorang warga

Melaksanakan pembentukan panitia peringatan hari besar keagamaan salah satu agama.

Desentralisasi

Otonomi Daerah

Sentralisasi

Tugas Pembantuan

Dekonsentrasi

Desentralisasi

Sentralisasi

Otonomi Daerah

Menimbulkan perpecahan dalam suatu bangsa dan Negara.

Menimbulkan kesan buruk terhadap suatu bangsa.

Mempermudah jalannya pemerintahan.

Mempermudah tujuan bangsa.

Selalu mengoreksi tata kerja pengurus kelas.

Menentukan ketua kelas dengan cara musyawarah

Adanya struktur organisasi di kelas

Selalu berkonsultasi kepada wali kelas.

Dokumensu Junbi cosakai

Dokuritsu Junbi Coosakai

Daihatsu Ubi Bakar

Isuzu Jumbi Tambus

Mansyur Setyo Diningrat

Wardjiman Wedyodiningrat

Bunyamin Sueb

Radjiman Wedyodininggrat

Letak strategis wilayah Indonesia

Kondisi negara kepulauan

Wawasan Nusantara

Keadaan transportasi dan komunikasi

Letak strategis wilayah Indonesia

Perbedaan Bahasa pengantar

Perbedaan kondisi alam

penerimaan masyarakat terhadap perubahan

29 ayat 1

29 ayat 2

30 ayat 1

30 ayat 2

Mpu Tantular

Mpu Panuluh

Mpu Seda

Mpu Prapanca

Membiarkan kelompok lain mempraktekan Kebudayaannya

Belajar berbagai seni tradisional

Mencela pertunjukan kesenian suku bangsa lain

mengembangkan kesenian tradisional

Mempelajari dan memahami kesenian tradisional

Mengadakan pertukaran pemuda antar daerah

Mengakui keanekaragaman Budaya daerah

Mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing

Membantu masyarakat daerah lain dalam melestarikan rumah adat

Berbicara dengan bahasa daerah ketika mengikuti acara kenegaraan

Mempelajari tari-tarian dari berbagai daerah di Indonesia

Tetap melindungi kebudayaan masyarakat yang jumlahnya sedikit

1

2

3

4 dan 5

1

2

3

4

Suatu negara

Suatu bangsa

Segala bangsa

Setiap negara

1

2

3

4

pertama

kedua

ketiga

keempat

norma dasar yang menjadi pedoman atau petunjuk hidup manusia Indo­nesia

penjabaran dari pola perilaku hidup manusia Indonesia

cara pandang bangsa Indo­nesia dalam menghadapi ke­merdekaan

kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat In­donesia

Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan

Mengurangi rasa persaudaraan dan kebersamaan

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja

^{cinta tanah air; kesadaran berbangsa & berdemokrasi; meyakini Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa dan negara; & memiliki kemampuan awal fisik maupun non fisik}

^{cinta tanah air; kesadaran berbangsa & bernegara; keyakinan Pancasila sebagai falsafah & ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa dan negara; & memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non fisik}

^{cinta tanah air; kesadaran berbangsa & berdemokrasi meyakini Bhinneka Tunggal Ika sebagai falsafah & ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa dan negara; & memiliki kemampuan awal fisik /non fisik}

^{cinta tanah air; kesadaran berbangsa & bernegara; meyakini garuda Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa & negara; & memiliki kemampuan awal bela negara fisik / non fisik}

^{Bela negara adalah perilaku yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam mengusahakan dan melindungi keberadaan bangsa}

^{Bela negara adalah sikap yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk ikut serta dalam usaha mempertahankan keberadaan bangsa dan negara.}

^{Bela negara adalah perilaku mental seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta dalam usaha membangun dan melindungi keberadaan suatu negara.}

^{Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara.}

1) dan 2)

1) dan 3)

2) dan 3)

3) dan 4)

ketetapan MPR

konvensi

yurisprudensi

Undang-Undang Dasar

1 Ayat (1)

1 Ayat (2)

2 Ayat (1)

2 Ayat (2)

BPUPKI

PPKI

DPR

Konstituante