NEW
Font size
WorksheetsWoG Latsar Jogja Gel I
Total questions: 15
Worksheet time: 7mins
WoG dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat & daerah serta antar daerah diatur oleh Undang-Undang. Hubungan wewenang yang pelaksanaannya memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah mengacu pada pasal:
17A dan 17B UUD 1945
18A dan 18B UUD 1945
19A dan 19B UUD 1945
20A dan 20B UUD 1945
21A dan 21 B UUD 1945
Defenisi WoG menurut APSC adalah:
Menunjukkan/menjelaskan bagaimana institusi pelayanan public bekerja lintas batas/lintas sector guna mencapai tujuan bersama & sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu
Pelayanan publik oleh pemerintah yang bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan tanggapan terpadu terhadap isu-isu tertentu
Merupakan salah satu frame yang dapat diterapkan dalam pemerintahan dalam rangka meminimalisir disintegrasi bangsa dan menghilangkan fragmentasi sektor
Pengintegrasian upaya-upaya kementrian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama
Kolaborasi yang terjadi antar sektor dalam menangani isu tertentu
Bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar sturktur formal yang sifatnya tidak permanen adalah :
Penguatan koordinasi antar lembaga
Gugus tugas
Kelompok Kerja
Lembaga koordinasi khusus
Koalisi sosial
Praktek WoG dalam pelayanan publik banyak jenisnya. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat adalah...
Pelayanan yang bersifat administratif
Pelayanan Barang
Pelayanan Jasa
Pelayanan Sosial
Pelayanan Regulatif
Negara yang melakukan WoG Accounts dengan mengintegrasikan sistem laporan keuangan lebih dari 5500 akun organisasi publik guna mendorong transparansi & akuntabilitas menyeluruh yaitu:
Inggris
Amerika Serikat
Australia
Cina
Malaysia
Mengapa perlu Whole of Government?
Instruksi Presiden
Karena adanya ego sektor
Karena lambatnya pelayanan
Penyatuan visi misi
Penerapan e-government
Asas-asas implementasi WoG bardasar UU Administrasi Pemerintahan. Prinsip yg digunakan sbg acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dlm mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dlm penyelenggaraan pemerintahan adalah...
Asas legalitas
Asas kemanfaatan
Asas umum pemerintahan yang baik
Asas kepastian hukum
Asas perlindungan
Kelancaran pelaksanaan e-government memerlukan kesiapan...
Pelayanan prima
Perangkat informasi
Pelayanan teknis fungsional
Desentralisasi
Whole of Government
WoG dlm pelayanan publik dapat dibedakan jadi 5 pola. Pola pelayanan yg dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yg bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing disebut...
Pola pelayanan Teknis Fungsional
Pola pelayanan terpusat
Pola pelayanan satu pintu
Pola pelayanan satu atap
Pola pelayanan elektronik
Dalam penerapan WoG terdapat prasyarat. Prasayarat perlu adanya keahlian yang melekat pada SDM yang terlibat namun juga fleksibel pada prosesnya termasuk dalam prasyarat...
Budaya dan filosofi
Akuntabilitas dan insentif
Cara kerja yang baru
Cara baru pengembangan kebijakan
Cara revolusioner
Suatu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan disebut pendekatan...
Cooperation
Sektoral
Interagency
Intraagency
Coordination
Dalam memfasilitasi materi Whole of Government di Latsar Jogja Gelombang 1, Bapak Witono ditemani oleh partnernya yang cantik. Nama partner Bapak Witono tsb yaitu...
Arisman
Rahmat Hidayat
Anggoro Irwan
Dessy Phawestrina
Latupono
Bapak Witono adalah Widyaiswara Ahli Utama di Perwakilan BKKBN DIY. Sapaan khas untuk beliau yaitu...
Om
Pakde
Paklik
Mas
Kakak
Kue khas Yogyakarta yang rasanya manis biasanya diisi dengan kacang hijau populer dengan nama ...
Bakpao
Bakpia
Bakmoy
Bakso
Bakmi
Perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan bisa menyebabkan tumbuhnya ego sektoral yang mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok yang menyempit pada kepentingan sektornya. Hal ini disebut dengan ...
Mentalitas Silo
Sosiokultural
Keberagaman
Mentalitas Statis
Mentalitas Dinamis
