Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

MG KE-V PRAKTIKUM PERPAJAKAN

Total questions: 10

Worksheet time: 5mins

Name
Class
Date
1.

Yang bukan sebagai Objek PPh Pasal 21

a)

Penghasilan pegawai tidak tetap

b)

Imbalan kepada tenaga ahli

c)

Komisi penjualan yang diterima oleh distributor MLM

d)

Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang diakui di Indonesia

2.

Berapa nilai tertinggi biaya jabatan yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto pada perhitungan PPh Pasal 21

a)

6.000.000 per tahun

b)

6.500.000 per tahun

c)

650.000 per bulan

d)

600.000 per bulan

3.

Berdasar PPh Pasal 17 ayat (1) Undang-undang PPh sebagai dasar perhitungan pajak terutang PPh Pasal 21, Penghasilan Kena Pajak Rp.250.000.000,0 sd Rp.500.000.000,- dikenakan tarif berapa

a)

5%

b)

15%

c)

25%

d)

30%

4.

Berdasar PMK No.101/PMK.010/2016 besar PTKP setahun bagi \Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar?

a)

45.000.000 per tahun

b)

54.000.000 per tahun

c)

4.500.000 per bulan

d)

5.400.000 per bulan

5.

Berdasar pada penghasilan Bapak Kurniawan sebagai seorang dokter diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) Bapak Kurniawan pada tahun 2018 sebesar Rp.436.000.000,-. Hitung Pajak terutang PPh Pasal 21 Bapak Kurniawan Pada Masa Pajak Tahun 2018

a)

84.000.000

b)

109.000.000

c)

79.000.000

d)

74.000.000

6.

Bapak Andika memiliki penghasilan bruto pada Bulan Januari 2019 sebesar Rp.15.000.000,- . Berapa biaya jabatan yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 21 kepada Bapak Andika?

a)

500.000

b)

750.000

c)

1.000.000

d)

1.500.000

7.

Bapak Faisal seorang karyawan dengan status menikah dengan memiliki anak 1. Istri Bapak Faisal seorang ibu rumah tangga. Tentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bapak Faisal dalam satu tahun

a)

58.500.000

b)

63.000.000

c)

54.000.000

d)

117.000.000

8.

Yang menjadi subjek pajak PPh Pasal 26 adalah

a)

Wajib Pajak OP Dalam Negeri

b)

Wajib Pajak OP Luar Negeri

c)

Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT

d)

BUT

9.

yang menjadi kewajiban pemotong pajak, kecuali

a)

menghitung , memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang setiap akhir bulan takwim

b)

memberikan bukti potong PPh Pasal 21

c)

melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 selambat lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya

d)

Melaporkan SPT Tahunan Pajak Perorangan paling lambat 31 Maret

10.

Tarif WP OP yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi

a)

5%

b)

10%

c)

15%

d)

20%