Di bawah ini adalah Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu ...

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 17/2003, keuangan negara meliputi hal-hal sebagaimana disebutkan di bawah ini, kecuali…

Dalam pengelolaan keuangan negara, yang menjadi subyeknya adalah ...

Sumber Keuangan Negara adalah sebagaimana disebutkan dibawah ini, kecuali …

Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah dikenal dengan istilah …

Dibawah ini merupakan jenis-jenis hak yang dikenal dalam UU No. 5/1960, kecuali …

Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit ...

Jangka waktu maksimal berlakunya Hak Guna Bangunan adalah … dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama …

Hak tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang atau badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah adalah ...

Metodologi dan pendekatan khusus dalam menelisik kecurangan (fraud), atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya fraud yang dapat digunakan dalam proses litigasi adalah …

Apabila seluruh barang/jasa atau prestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak pernah diterima atau tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan, maka metode penghitungan yang dilakukan adalah …

Kriteria bukti dalam penghitungan kerugian negara adalah …

Metode yang digunakan untuk barang yang banyak tersedia di pasaran atau banyak penyedia barang/jasanya sehingga digunakan beberapa sumber informasi sebagai pembanding adalah …

Tahapan dalam Penghitungan Kerugian Negara adalah …

UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan adalah …

Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola merupakan swakelola tipe …

Berdasarkan Perpres No. 16/2018, batas maksimal Pengadaan Langsung untuk Jasa Konsultasi adalah sebesar …

Penyelesaian sengketa kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Perpres No. 16/2018 dapat dilakukan melalui mekanisme dibawah ini, kecuali …

Dalam Perpres mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru, jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah sebagaimana disebutkan di bahwa ini, kecuali ...

Peraturan yang mengatur tentang Pertambangan di Indonesia adalah peraturan dibawah ini, kecuali …

Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus adalah …

Izin Usaha Pertambangan Khusus diberikan oleh …

Perusahaan A bermaksud untuk melakukan usaha pertambangan. Letak wilayah pertambangan yang akan dimintakan izin berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi. Izin Usaha Pertambangan untuk wilayah pertambangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya diberikan oleh …

Sebelum melaksanakan usaha pertambangan, perusahaan KLM mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Bupati. Dalam proses pengajuan IUP dimaksud, perusahaan KLM memberikan hadiah kepada Bupati dengan tujuan untuk memperlancar dan mempercepat perolehan IUP. Beberapa waktu setelah pengajuan perolehan IUP dan pemberian hadiah dimaksud, Bupati menerbitkan IUP, namun IUP yang dikeluarkan berada diatas lokasi IUP pihak lain.

Di bawah ini, tindak pidana korupsi yang menggambarkan tindakan bupati adalah …