WorksheetsPPKN (1)
Total questions: 18
Worksheet time: 9mins
Keuangan Negara dalam arti sempit ...
APBN
Perbendaharaan
Kekayaan negara
Public Finance
Hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, adalah pengertian
APBN
Keuangan negara
Kekayaan negara
Perbendaharaan negara
Yang bukan peraturan terkait keuangan negara
UU 17/2003
UU 1/2004
UU 15/2003
UU 15/2004
Menurut UU 17/2003, pengertian keuangan negara dapat ditinjau dari sisi
Obyek, Subyek, Ekonomi, Dasar Hukum
Obyek, Subyek, Proses, Tujuan
Obyek, Subyek, Ekonomi, Tujuan
Obyek, Subyek, Ekonomi, Proses
Dari sisi subyek, keuangan negara adalah obyek keuangan negara yang dimiliki oleh negara dan atau dikuasai oleh
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja
Pempus, Pemda, BUMN/D, dan badan terkait lain
Pempus, Pemda, Lembaga Internasional, BUMN/D, dan badan lain
Pempus, Pemda, Lembaga Internasional, Asing, BUMN/D, dan badan lain
RUU APBN diajukan oleh
DPR
DPR dan atau Presiden
DPR dan Presiden Bersama-sama
Presiden
UU APBN ditetapkan selambat-lambatnya berapa bulan sebelum anggaran dilaksanakan
1
2
0
3
APBN dibahas dengan DPR dengan mendapat pertimbangan
DPRD
MPR
DPD
Mahkamah Agung
Apa yang dilakukan Pemerintah, jika sampai batas waktu yang ditentukan APBN belum disetujui
Membahas ulang
Pakai APBN tahun lalu
Menyetujui sendiri
Menyerahkan kepada masyarakat
Menurut UUD 1945, pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal
BPK
BPKP
KPK
Mana yang bukan lingkup keuangan negara
Kekayaan negara yang dikelola sendiri
Kekayaan negara yang dipisahkan
Kekayaan pihak lain untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan
Kekayaan lembaga internasional di Indonesia
Menurut UU Keuangan Negara, Bidang pengelolaan keuangan negara dibagi menjadi subbidang...
Fiskal dan Moneter
Fiskal, Moneter, dan Kekayaan Negara yang dipisahkan
Fiskal, Moneter, Kekayaan Negara yang dipisahkan, dan keuangan daerah
Fiskal saja
Mana yang bukan asas baru pengelolaan keuangan negara, setalah UU 17/2003 ditetapkan
Tahunan
Proporsionalitas
Akuntabilitas
Profesionalitas
Semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran, adalah asas
Spesialitas
Universalitas
Kesatuan
Proporsionalitas
Asas proporsionalitas dalam pengelolaan keuangan negara berarti
Keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
Keseimbangan antara pendapatan negara dan belanja negara
Keseimbangan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri
Keseimbangan antara input dan output anggaran
Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh
Rakyat
DPR
Presiden
MPR
Pengelola fiskal dalam PKN adalah
Menteri Keuangan
Menteri Teknis/ PImpinan Lembaga
Gubernur BI
SKPD
Kekuasaan presiden atas Pengelolaan keuangan negara meliputi
Fiskal Saja
Fiskal dan Moneter
Fiskal, Moneter, dan Kekayaan negara yang dipisahkan
Fiskal dan kekayaan negara yang dipisahkan
