Suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama disebut....

Perhatikan data berikut!

1) Partai politik

2) Media masa

3) LSM

4) Kelompok penekan

5) Pendapat umum

Data tersebut merupakan bagian dari...

Perhatikan data berikut!

(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar

(2). Mengubah Undang-Undang Dasar,

(3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden,

(4). Menetapkan Undang-Undang / Perpu,

(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,

(6). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,

Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta

Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan

Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ...

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…

Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk....

Asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah disebut asas....

Dalam sebuah berita, Wakil Presiden Jusuf Kalla dihadapan para ASN yang baru lolos tes menyampaikan: “ Maka apabila Anda ditempatkan di daerah jangan semua tergantung ke pusat. Semua serba pusat itu masa lalu. Sekarang pemerintahan di daerah baik buruknya ditentukan oleh kemampuan aparat di daerah untuk menjalankan pemerintahan.. kemajuan dibutuhkan inovasi dan kreatifitas dari pegawai di darah,” ujar Kalla di Istora Senayan, Rabu (24/7/2019) Dari berita tersebut di bawah ini yang termasuk sejalan dengan manfaat desentralisasi seperti yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah....

A.

B.

C.

D.

E.

1. Perhatikan data berikut :

(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama

(2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri

(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan

(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi

(5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan

Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah

pusat ditunjukkan oleh nomor....

1. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …

1. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah

Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….

Otonomi khusus untuk provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia, salah satu hal yang mendasar yaitu pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Papua serta penerapan kewenangan yang dilakukan dengan kekhususan. Undang-Undang yang mengatur tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua adalah....

Berikut ini yang termasuk daerah dengan otonomi khsusus yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 adalah.....

Tata pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang terencana dan terstruktur. Salah satu syarat tata kelola pemerintahan yang baik adalah....

Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang terencana dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara disebut dengan...

Kita mengenal Tri Kerukunan Beragama. Salah satunya yaitu kerukunan umat beragama dengan pemerintah yang tercermin dalam bentuk kegiatan ...

Di bawah ini yang bukan merupakan persyaratan untuk menjadi Warga Negara

Indonesia melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2006 adalah ...

Jakarta, CNN Indonesia – Nama Gloria Natapraja Hamel mendadak santer dibicarakan publik pada hari peringatan kemerdekaan 17 Agustus beberapa tahun lalu. Tepat dua hari sebelum peringatan kemerdekaan, perempuan keturunan Indonesia–Perancis dicoret dari daftar pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) di Istana Negara. Ternyata Gloria masih memegang paspor Perancis yang berlaku sejak Februari 2014.

Dari kasus tersebut dimanakah letak kesalahan sehingga terjadi pencoretan Gloria sebagai anggota paskibraka?

Seorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia

keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga

menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya ...

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang

menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan

tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah

...

Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan

anggota dari suatu negara dinamakan ...

Wilayah ektrateritorial adalah suatu wilayah negara yang berada di luar wilayah negara tersebut. Contoh: Kantor kedutaan Indonesia di Arab Saudi, merupakan wilayah ektrateritorial ...

Bidang kekuasaan negara terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif yang dimiliki adalah...

Perhatikan data di bawah ini!

(1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan

(2). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.

(3). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.

(4). Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

Berdasarkan data di atas yang merupakan implementas dari nilai kerakyatan terdapat

pada nomor …

Upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pernyataan tersebut menunjukan kedudukan Pancasila sebagai....