WorksheetsSistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana amanat UUD 1945 diatur dengan ….
UU Nomor 1 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 15 Tahun 2004
Peraturan berikut mengatur tentang kaidah administratif pengelolaan keuangan negara (Hukum administrasi keuangan negara) ….
UUD 1945
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 15 Tahun 2004
UU Nomor 25 Tahun 2004
Dalam konsep keuangan negara dibedakan istilah pengeluaran negara dan belanja negara. Yang dimaksud dengan belanja negara adalah ....
kewajiban pemerintah pusat
kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
uang yang keluar dari kas negara
pembayaran oleh negara
Pembayaran berikut ini merupakan pengeluaran yang juga termasuk dalam kategori belanja negara adalah ....
pembayaran iuran pensiun PNS kepada PT. Taspen
pembayaran tabungan hari tua PNS kepada PT. Taspen
pembayaran Gaji PNS
pembayaran iuran kesehatan PNS kepada BPJS Kesehatan
Asas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara adalah ….
Profesionalitas
Proporsionalitas
Performance
Akuntabilitas
Anggaran yang terdapat dalam DIPA hanya dapat digunakan untuk 1 tahun anggaran, hal ini sesuai dengan asas keuangan negara yaitu..
universalitas
tahunan
kesatuan
spesialis
Penyelesaian tagihan melalui mekanisme pembayaran dengan UP melibatkan pihak-pihak di dalam internal satker yaitu ..
PPK dan PPSPM
PPK dan Bendahara Pengeluaran
PPSPM dan Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran
Pejabat yang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perikatan/kontrak di tingkat satker adalah …
KPA
PPSPM
PPK
Bendahara Pengeluaran
Penunjukan Kuasa Pengguna Aanggara (KPA) bersifat ex-officio yaitu melekat pada jabatan …
Kepala Bagian Umum
Kepala Bagian Keuangan
Kepala Sub Bagian Umum
Kepala Satuan Kerja
Pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja dan pencairan dana/pengesahan oleh Kuasa BUN berdasarkan dokumen ..
DIPA Induk
DIPA Turunan
DIPA Petikan
DIPA Khusus
Rincian Pengeluaran yang terinci sampai dengan output dan jenis belanja ada di Halaman DIPA….
I
II
III
IV
Informasi dan penjelasan anggaran untuk tunggakan tahun anggaran yang lalu diuraikan secara jelas pada DIPA halaman ..
I
II
III
IV
Pola penyetoran pajak dari penyedia atas pembayaran pembelian inventaris kantor yang dibebankan ke UP dipungut pajak oleh Bendahara Pengeluaran adalah..
wajib pajak - kas negara
wajib bayar - kas negara
wajib bayar - petugas pungut - bendahara - kas negara
wajib pajak - bendahara pengeluaran - kas negara
Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan penyetoran Penerimaan Negara menggunakan Kode Billing yang diterbitkan oleh ….
bank persepsi
bank sentral
KPPN
Biller
Dalam penerimaan negara Bendahara Pengeluaran memiliki tugas sebagai ....
wajib potong/pungut
wajib bayar
wajib penerima kas negara
wajib bea
Setiap transaksi penerimaan negara melalui Pos Persepsi harus mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan dilengkapi nomor yaitu..
Nomor Transaksi Pos (NTP)
Nomor Transaksi Bank Persepsi (NTBP)
Nomor Transaksi Pos dan Giro (NTPG)
Nomor Potongan Pungutan (NPP)
Pembayaran untuk keperluan berikut harus menggunakan metode LS yaitu..
penggantian 4 unit ban mobil (kendaraan operasional kantor)
penggantian 2 unit daun pintu kamar mandi rumah dinas
pengadaan 1 unit kendaraan operasional roda 4
pembelian konsumsi rapat bulanan untuk 20 orang
Penerima pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran LS antara lain …
Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya
penyedia barang/jasa
pegawai
Pembuatan komitmen dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA, dapat dilakukan dalam bentuk..
Memorandum of Understanding (MoU) untuk tahun anggaran berjalan
perjanjian untuk kegiatan tahun anggaran yang akan datang
penetapan keputusan
akta notaris
Pembuatan komitmen dalam bentuk kontrak dalam rangka pengadaan barang untuk memenuhi kebutuhan instansi ditandatangani oleh…
PPK dan KPA
PPK dan PPSPM
PPK dan penyedia
Bendahara Pengeluaran dan penyedia
Koreksi/ralat SPP, SPM, maupun SP2D dapat dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut..
perubahan tanggal pada SPP, SPM, dan SP2D tahun anggaran yang lalu
perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D
perubahan kode Bagian Anggaran
perubahan uraian dan kode BAS
Koreksi/ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari …
Kepala Satuan Kerja
Bendahara Pengeluaran
PPK
Penyedia Barang/Jasa
Dalam rangka pelaksanaan anggaran, PA/KPA dapat membuka rekening pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari ..
Menteri Teknis
Kuasa BUN di Daerah
Kanwil DJPBN
Kanwil Instansi Vertikal
Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan belanja satker harus dilakukan di bank …
bank Indonesia
bank persepsi
bank sentral
bank umum
Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran merupakan tugas dan wewenang dari ..
KPA
PPSPM
PPK
Bendahara Pengeluaran
Pejabat yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan adalah…
KPA
PPK
PPSPM
Bendahara Pengeluaran
Pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan adalah..
Bendahara Pengeluaran
PPSPM
PPK
KPA
Arsip keuangan yang telah habis masa retensinya tetapi memiliki nilai guna kesejarahan sebaiknya dimasukkan ke ..
arsip dinamis
arsip statis
arsip aktif
pemusnahan arsip
Arsip yang masih sering digunakan dalam kegiatan satker sebaiknya dikelompokkan dalam ..
arsip penting
arsip statis
arsip aktif
arsip inaktif
Pejabat yang melakukan tindakan yang melanggar prinsip dalam mengelola arsip dapat diberikan sanksi ..
sanksi administratif dan pidana
sanksi pidana
sanksi administratif
sanksi denda
