WorksheetsDemokrasi XI
Total questions: 25
Worksheet time: 50mins
Sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu negara atau masyarakat. Ketentuan sistem politik yang berlaku di Indonesia di atur dalam UUD NRI Tahun 1945 ....
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 2 ayat (1)
Pasal 2 ayat (2)
Perhatikan data berikut ini.
(1) Mahkamah Konstitusi
(2) Dewan Perwakilan Rakyat
(3) Dewan Perwakilan Daerah
(4) Komisi pemberantasan Korupsi
(5) Presiden dan Wakil Presiden
(6) Lembaga Swadaya Masyarakat
Dari data di atas manakah yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah...
1, 2, 3, dan 4
1, 2, 3, dan 5
1, 3, 5, dan 6
2, 3, 5, dan 6
3, 4, 5, dan 6
Suprastruktur politik menjalankan fungsi output dalam sistem politik, yaitu...
pelaksanaan keputusan
pemaduan kepentingan
pengajuan kepentingan
pengajuan kepentingan
melaksanakan pengawasan
Insfrastruktur politik menjalankan fungsi input dalam sistem politik yang berupa pengajuan kepentingan. Infrastruktur politik yang menjalankan fungsi ini adalah…
partai politik
legislatif
yudikatif
eksekutif
DPR
Sony memiliki bakat kepemimpinan yang baik. Dia aktif di berbagai organisasi. Keaktifannya dalam berorganisasi membuatnya memiliki wawasan yang luas di bidang politik. Beberapa partai politik mengajaknya untuk bergabung. Partai tersebut menjelaskan tentang visi dan misi yang diusung.
Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya Sony bersedia untuk bergabung dengan partai tersebut. Partai politik dalam hal ini telah melakukan salah satu fungsinya sebagai...
Rekrutmen politik
Pembuat kebijakan
Pengatur politik
Media sosialisasi politik
Sarana komunikasi politik
Lembaga formal yang mempunyai fungsi melaksanakan peraturan perundang-undangan di dalam suprastruktur politik yaitu...
legislatif
partai politik
yudikatif
infrastruktur politik
eksekutif
Lembaga politik negara yang secara formal sebagai suprastruktur politik yaitu…
Presiden, MA, MPR, DPR, BPK
DPR, MPR, MA, Presiden, dan Parpol
MPR, DPR, Presiden, Ormas MA
MPR, DPR, MA, Ormas, DPD
MPR, MA, Parpol, DPR, DPD
Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam pelaksanaan lembaga kekuasaan negara menerapkan sistem...
kebebasan mutlak
pemisahan kekuasaan
pembagian kekuasaan
separation of power
pengawasan
Dalam sistem politik pemerintah atau eksekutif merupakan suprastruktur politik yang terdiri dari...
DPR dan BPK
presiden dan DPR
eksekutif dan kelompok penekan
presiden, wakil presiden dan para menteri
legislatif dan yudikatif
Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945 menganut sistem pemerintahan...
monarchi
republik
presidensial
parlementer
serikat
Good governance adalah pengertian dari…
national leadership
transparasi anggaran
keterbukaan pemerintah
keadilan dan keterbukaan
tata kelola pemerintahan yang baik
Suatu kondisi dimana masyarakatnya tidak memahami terhadap sistem politik atau proses politik yang terjadi disebut budaya politik…
apatis
subjek
parokial
partisipan
tradisional
Setiap warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan politik sekurang-kurangnya dalam pemberian suara (voting) dan mencari informasi tentang kehidupan politik disebut budaya politik...
Parokial
Partisipan
Subjek
Apatis
Aktif
Budaya politik partisipan ditandai oleh adanya anggota masyarakat yang aktif dalam kehidupan politik. Budaya politik partisipan merupakan lahan subur bagi tumbuhnya...
Demokrasi
Otoritarian
Patriotisme
Nasionalisme
Konstitusionalisme
Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya keterbukaaan antara pemerintah dengan rakyatnya. Pemerintahan yang terbuka tidak akan menerima...
Kritik
Keluaran
Masukan
Teguran
Saran
Kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintah adalah pengertian....
Good governance
Kebebasan informasi
Akuntabilitas
Transparansi
Peduli pada stakeholder
Berikut ini pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah agar good governance sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab, kecuali oleh...
Rakyat
DPR
Lembaga Independen
Pers
Orang asing
DPR sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi dan hak yang diatur secara konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana tertera dalam pasal...
20 ayat (1)
20 ayat (2)
20 A ayat (1 dan 2)
24 ayat (2)
24 C ayat (1)
Pada hakikatnya rumusan demokrasi Pancasila tercantum pada sila...
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran/ perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, isi dari...
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953
UUD 1945 Pasal 1 ayat (1)
UUD 1945 Pasal 1 ayat (2)
UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)
UUDS 1950 Pasal (1)
Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman membawahi badan peradilan di bawahnya sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, kecuali...
peradilan umum
peradilan agama
peradilan militer
peradilan tata usaha negara
pengadilan tinggi
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji formal dan uji materiil peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan. Pengujian materiil difokuskan pada…
Pengujian terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan
Legalitas kewenangan lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan
Sistematika penulisan pasal dan ayat dalam peraturan perundang-undangan
Proses pembentukan peraturan perundang-undangan
Kesesuaian antara judul peratran dengan isinya
Demonstrasi merupakan salam satu bentuk partisipasi politik warga negara dalam sistem politik di Indonesia, bentuk tersebut termasuk partisipasi politik...
konvensional
non konvensional
struktural
infrastruktur
demokrasi
Partisipasi politik konvensional merupakan partisipasi politik yang sesuai dengan aturan atau konstitusi yang berlaku. Dalam sistem politik di Indonesia bentuk partisipasi tersebut berupa...
pengajuan petisi
demonstrasi
konfrontasi
mogok
pemilihan umum
Gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakain yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting dan sebagainya disebut…
gaya hidup konsumtif
sifat hedonisme
sikap individualisme
sifat sosialis
westernisasi
