wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

makna tata urutan perundang-undangan

Total questions: 60

Worksheet time: 3600secs

Name
Class
Date
1.

Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...

a)

Kepres

b)

perundang-undangan

c)

pembukaan UUD 1945

d)

Peraturan Pemerintah

2.

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan gambar diatas adalah ...

a)

setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR

b)

Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang

c)

Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah

3.

Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan ...

a)

untuk diketahui oleh masyarakat umum

b)

untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite

c)

untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas

d)

untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin

4.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut ...

a)

Perrpu

b)

Perpres

c)

UU

d)

PP

5.

Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...

a)

DPR

b)

MPR

c)

Presiden

d)

Panitia Ad Hoc

6.

Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...

a)

sumber dari perundang-undangan

b)

kaidah negara yang fundamental

c)

norma dasar dan pertama

d)

sumber hukum tertinggi

7.

Rancangan undang-undang (RUU) dapat menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan bersama antara...

a)

DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden

b)

MPR dan Mahkamah Konstitusi

c)

DPR dan Presiden

d)

Mahkamah Agung dan DPR

8.

Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah...

a)

UU dan Perpu

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Presiden

d)

Peraturan Daerah Provinsi

9.

Kepala pemerintahan di daerah Provinsi adalah...

a)

Gubernur

b)

Bupati

c)

Walikota

d)

DPRD

10.

Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah...

a)

UUD 1945

b)

Ketetapan MPR

c)

Undang Undang

d)

Peraturan pemerintah

11.

Rancangan undang-undang (RUU) dapat menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan bersama antara...

a)

DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden

b)

MPR dan Mahkamah Konstitusi

c)

DPR dan Presiden

d)

Mahkamah Agung dan DPR

12.

Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah...

a)

UU dan Perpu

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Presiden

d)

Peraturan Daerah Provinsi

13.

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang berada di nomor urut...

a)

dua

b)

tiga

c)

empat

d)

lima

14.

Kepala Pemerintahan di Kota adalah...

a)

Gubernur

b)

Bupati

c)

Walikota

d)

DPRD

15.

Kepala Pemerintahan di daerah Kabupaten adalah

a)

Gubernur

b)

Bupati

c)

Walikota

d)

DPRD

16.

lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah...

a)

MPR

b)

BPUPKI

c)

PPKI

d)

DPR

17.

Di antara materi muatan peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah ...

a)

muatan materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

b)

tugas dan wewenang kepala daerah

c)

hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten

d)

melaksanakan kebijakan umum nasional

18.

Yang berwenang menetapkan Peraturan Presiden adalah...

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Mahkamah Konstitusi

19.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor...

a)

11 Tahun 2012

b)

12 Tahun 2011

c)

12 Tahun 2012

d)

11 Tahun 2011

20.

yang berhak mengajukan rancangan Perda Provinsi adalah...

a)

DPRD Kabupaten/Kota atau Gubernur

b)

DPR atau Gubernur

c)

DPRD Provinsi atau Gubernur

d)

DPRD Provinsi atau Bupati/Walikota

21.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...

a)

tiga kali

b)

empat kali

c)

lima kali

d)

enam kali

22.

Lembaga yang bertugas merumuskan Hukum Dasar adalah...

a)

MPR

b)

DPR

c)

BPUPKI

d)

PPKI

23.

lembaga yang berwenang untuk mengesahkan Hukum Dasar Negara Republik Indonesia adalah...

a)

BPUPKI

b)

PPKI

c)

MPR

d)

Presiden

24.

Peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan ....

a)

UUD

b)

UU

c)

Tap MPR

d)

Keppres

25.

Pembentukan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia diatur berdasarkan pada ....

a)

UU No. III/MPR/2000

b)

Tap MPR No. III/MPR/2000

c)

UU No. 11 Tahun 2012

d)

UU No. 12 Tahun 2011

26.

tata cara perubahan UUD diatur dalam UUD RI Tahun 1945 pada pasal...

a)

35

b)

36

c)

37

d)

38

27.

cara merubah pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya, disebut dengan...

a)

amandemen

b)

fundamental

c)

adendum

d)

random

28.

Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) kepada DPR sesuai dengan pasal 5 UUD 1945 ayat (1). Maksudnya adalah ....

a)

Presiden mempunyai tanggung jawab membuat undang-undang

b)

Presiden bersama DPR memegang kekuasaan legislatif

c)

DPR yang memegang kekuasaan membuat undang-undang

d)

Presiden bisa mengajukan usul rancangan undang-undang dan presiden tidak wajib menyampaikan rancangan undang-undang

29.

bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal...

a)

37 ayat (5)

b)

37 ayat (4)

c)

37 ayat (3)

d)

37 ayat (1)

30.

I. Menimbulkan disintegrasi bangsa

II. Menciptakan keamanan lingkungan

III. Meningkatkan kesenjangan sosial

IV. Menciptakan ketertiban

V. Menimbulkan ketakutan


Pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan arti penting perturan perundang-undangan bagi warga adalah....

a)

I dan III

b)

II dan IV

c)

III dan IV

d)

IV dan V

31.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dibuat dan ditetapkan oleh...

a)

MPR

b)

DPR

c)

DPRD

d)

Presiden

32.

Sikap patuh pada peraturan yang berlaku di masyarakat antara lain ....

a)

Menjadi dikenal dan dipuji oleh warga

b)

akan mendapatkan dukungan bila mencalonkan diri sebagai lurah atau camat

c)

menjadi panutan masyarakat atas anjuran para tokoh masyarakat

d)

mendapatkan rasa aman,tentram, dan damai

33.

Berikut ini yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum seseorang masih rendah adalah ....

a)

warga menjalankan tugas kelurahan yang telah disepakati oleh semua RW

b)

menaati rambu-rambu lalu lintas harus dilakukan oleh semua warga dan kendaraan yang melintas

c)

mengelola hutan untuk kepentingan ekonomi daripada hutan tersebut tidak bermanfaat

d)

membuang sampah pada tempatnya karena takut oleh sanksinya

34.

Perhatikan pernyataan - pernyataan berikut ini.

I. Seorang pejabat tinggi negara yang menerima bingkisan terimakasih adalah wajar

II. Tindak korupsi yang banyak merugikan negara harus dihukum, kecuali kerugiannya sedikit

III. Setiap orang melawan hukum harus dihukum sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu

IV.Tidak ada bantuan hukum bagi rakyat kecil yang terkena sanksi hukum

V. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam bisang hukum

VI. Penganiayaan oleh oknum aparat hukum itu hal yang wajar karena menjalankan tugas


Dari pernyataan-pernyataan tersebut, sikap menjalani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ditunjukkan pada nomor ....

a)

I dan II

b)

II dan IV

c)

III dan V

d)

IV dan VI

35.

dalam bahasa Jepang Badan Penyelidilikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dikenal dengan nama...

a)

Keibodan

b)

Seinendan

c)

Dokuritsu Junbi Iinkai

d)

Dokuritsu Junbi Coosakai

36.

UUD Negara RI Tahun 1945 memiliki kekuatan hukum tertinggi daripada peraturan perundang-undangan lainnya, karena ....

a)

UUD Negara RI Tahun 1945 meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh, dimana batang tubuh penjabaran dari pembukaan UUD 1945 yang menyantumkan proklamasi kemerdekaan, cita-cita negara, tujuan negara, dan rumusan negara.

b)

UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan satu-satunya hukum dasar tertulis yang disahkan bersamaan dengan dasar negara pancasila

c)

UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur kehidupan setiap WNI secara rinci, yaitu berupa hak dan kewajiban sebagai warga negara

d)

berdasarkan Dekrit Presiden tahun 1959 bahwa UUD 1945 harus dijalankan kembali secara murni dan konsekuen

37.

Peraturan Perundang-undangan yang pertama adalah...

a)

UUD 1945

b)

Tab MPR

c)

UU/Perpu

d)

Peraturan Pemerintah

38.

Dalam suatu negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan...

a)

rakyat

b)

Penguasa

c)

MPR

d)

Presiden

39.

Dalam sistem pemerintahan presidensial pemerintah atau kabinet bertanggungjawab kepada ....

a)

Perdana Menteri

b)

DPR

c)

Presiden

d)

MPR

40.

Perhatikan pernyataan berikut ini.

1. UUD

2. UU

3. Peraturan pemerintah

4. Adat istiadat

5. Peraturan daerah

Dari pernyataan di atas yang merupakan peraturan tertulis ditunjukkan nomor . . .

a)

1, 2, 3

b)

1,3 ,4

c)

2, 3, 4

d)

3, 4, 5

41.

Peraturan yang dibentuk untuk menjalankan UUD adalah . . .

a)

Undang – undang

b)

Peraturan presiden

c)

Peraturan pemerintah

d)

Peraturan menteri

42.

Tata urutan peraturan perundang – undangan Negara Republik Indonesia yang tertinggi adalah . . . .

a)

undang – undang dasar

b)

peraturan pemerintah pengganti UU

c)

undang – undang

d)

peraturan presiden

43.

Lembaga yang berwenang membuat undang – undang disebut . . . .

a)

Eksekutif

b)

Yudikatif

c)

Legislatif

d)

Federatif

44.

Lembaga yang bertugas merumuskan Hukum Dasar adalah...

a)

MPR

b)

DPR

c)

BPUPKI

d)

PPKI

45.

Negara Indonesia adalah negara ...

a)

Hukum

b)

Kerajaan

c)

Parlementer

d)

Kekaisaran

46.

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya merupakan bunyi pasal ...

a)

1 Ayat 3

b)

27 Ayat 1

c)

29

d)

1 Ayat 2

47.

Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku merupakan pengertian peraturan perundang-undangan menurut ....

a)

A. Hamid

b)

Soehino

c)

Bagir Manan

d)

Mariam Boediardjo

48.

Berikut ini yang bukan fungsi internal peraturan perundang-undangan adalah ...

a)

Fungsi penciptaan hukum

b)

Fungsi pembaharuan hukum

c)

Fungsi integrasi

d)

Fungsi perubahan

49.

Fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan merupakan fungsi ... dari peraturan perundang-undangan

a)

Internal

b)

Menengah

c)

Mengikat

d)

Eksternal

50.

Tata urutan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah sesuai UU No.12 Tahun 2011 adalah ...

a)

UUD NRI Tahun 1945

b)

Ketetapan MPR

c)

Peraturan Daerah Provinsi

d)

Peraturan Presiden

51.

Dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan adalah ...

a)

UUD NRI Tahun 1945

b)

Peraturan Presiden

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Ketetapan MPR

52.

Ketetapan MPR memuat GBHN. GBHN singkatan dari ...

a)

Garis-garis Besar Haluan Nasional

b)

Garis-garis Besar Haluan Nusantara

c)

Garis-garis Besar Haluan Negara

d)

Garis-garis Besar Haluan NkRI

53.

Peraturan Pemerintah dibuat dan ditetapkan oleh ...

a)

Presiden

b)

Gubernur

c)

Ketua MPR

d)

Ketua DPR

54.

Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama ...

a)

Bupati

b)

Gubernur

c)

Wali kota

d)

Camat

55.

Peraturan larangan merokok yang ada di Jakarta termasuk peraturan...

a)

Daerah

b)

Pusat

c)

Pemerintah

d)

Presiden

56.

Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis

2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

3) berisi aturan pola dan tingkah laku

4) didasarkan pada hukum tertinggi

5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain

Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...

a)

1, 2, 3

b)

1, 3, 5

c)

2, 3, 4

d)

3, 4, 5

57.

Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan

a)

a. ketetapan

b)

b. keputusan

c)

c. peraturan

d)

d. norma

58.

Tahap ketiga dalam penyusunan peraturan pemerintah disebut?

a)

Tahap Pembuatan dan Perancangan

b)

Tahap Penetapan dan Pengundangan

c)

Tahap Perencanaan

d)

Tahap Pengajuan dan Pembagian

59.

Usul perubahan Undang-Undang Dasar diajukan oleh sekurang-kurangnya .... anggota MPR

a)

1/4

b)

50 + 1

c)

1/3

d)

1/2

60.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..

a)

Peraturan pemerintah

b)

TAP MPR

c)

UUD 1945

d)

Peraturan Presiden

e)

Undang-undang/PERPU

Similar Resources on Wayground

PAS GANJIL B.INDONESIA KLS 8 2021

58 questions

PAS GANJIL B.INDONESIA KLS 8 2021

quiz

Worksheet

•

8th Grade

Soal PKN kelas VIII Semester Ganjil 2019 2020

60 questions

Soal PKN kelas VIII Semester Ganjil 2019 2020

quiz

Worksheet

•

8th Grade

LATIHAN SOAL KLS 8 DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA

55 questions

LATIHAN SOAL KLS 8 DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA

quiz

Worksheet

•

8th Grade

Kuiz Kenali Negara Kitani

60 questions

Kuiz Kenali Negara Kitani

quiz

Worksheet

•

7th Grade - Professio...

Penilaian Harian

58 questions

Penilaian Harian

quiz

Worksheet

•

8th Grade

Cerdas Cermat Pentas PAI 2025

60 questions

Cerdas Cermat Pentas PAI 2025

quiz

Worksheet

•

6th - 8th Grade

Lomba Cerdas Cermat

60 questions

Lomba Cerdas Cermat

quiz

Worksheet

•

6th - 8th Grade

SELEKSI 6 KSN

60 questions

SELEKSI 6 KSN

quiz

Worksheet

•

7th - 9th Grade