NEW
Font size
WorksheetsUTS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Total questions: 20
Worksheet time: 5mins
Siklus pengelolaan keuangan negara
/daerah yang benar yaitu…
Penganggaran – perencanaan – pelaksanaan – penatausahaan – pelaporan dan pertanggungjawaban
Penganggaran – penatausahaan – pemeriksaan
Perencanaan – penatausahaan – pemeriksaan
Perencanaan – penganggaran – pelaksanaan – penatausahaan – pertanggungjawaban - pengawasan
Standar Akuntansi Pemerintah mengacu pada…………..
PP 71 Tahun 2010
PP 72 Tahun 2010
PP 73 Tahun 2010
PP 74 Tahun 2010
Yang menetapkan/menyetujui APBN adalah………..
Presiden
DPR
Menteri
DPRD
Berikut ini adalah sumber pendapatan negara bukan pajak, kecuali ……………
Pajak Penghasilan (PPh)
Pendapatan dari hasil kekayaan alam
Pendapatan dari laba BUMN
Pendapatan dari kegiatan penyertaan/investasi
Apabila terjadi bencana seperti tsunami, maka penanganannya bisa diambilkan dari sumber belanja………………
Belanja pegawai
Belanja bantuan sosial
Belanja tidak terduga
Belanja kesehatan
Tahapan siklus perencanaan yang betul adalah …………….
Pembuatan RPJM – RPJP – RKP
Pembuatan RPJP – RPJM – RKP
Pembuatan RKP – RPJP – RPJM
Pembuatan RKP – RPJM – RPJP
Dokumen final dari siklus perencanaan adalah………….
APBD
APBN
RKP
RKA
Dokumen final siklus perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun adalah ……………..
RPJP
RPJM
APBD
RKP
RPJP merupakan dasar penyusunan RPJM dan RKP. Masa berlaku RPJP adalah ………
5 tahun
10 tahun
15 tahun
20 tahun
Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah
(RKP Daerah), maka terlebih dahulu harus dilakukan kegiatan ………….
Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa dan daerah (Musrenbang)
Penyusunan APBD
Penyusunan SPJ
Penerbitan SPM
Siklus penganggaran pada tingkat daerah yang
benar tampak seperti pada pilihan di bawah ini …………
RKP – KUA – PPAS – RKA SKPD – APBD
RKP – APBD – Laporan Keuangan
RKP – APBD – Audit BPK
RKP – RPJM – Laporan Keuangan
Pelaksanaan kegiatan pemerintah baru bisa
dilaksanakan setelah disahkannya dokumen berikut ini, yaitu …………….
RKP
RPJM
APBN
UU APBN
Manakah dari alur di bawah ini yang
merupakan siklus penatausahaan yang benar…………….
Penerbitan SP2D – Penerbitan SPM – Penerbitan SPD - Penerbitan SPP
Penerbitan SPD – Penerbitan SPP – Penerbitan SPM – Penerbitan SP2D
Penerbitan SP2D – Penerbitan SPP – Penerbitan SPM - Penerbitan SPD
Penerbitan SPM – Penerbitan SPP – Penerbitsn SP2D - Penerbitan SP2D
Manakah dari pilihan di bawah ini yang
merupakan contoh dari belanja langsung……..
Belanja Pendidikan
Belanja kesehatan
Belanja pegawai (gaji dan tunjangan)
Belanja perumahan
Uang persediaan yang ditransfer dari Bendahara
Umum Daerah (BUD) kepada SKPD untuk melaksanakan kegiatannya atau untuk berjaga-jaga disebut dengan…………..
UP
GU
TU
LS
Dalam kondisi SKPD sudah kehabisan uang persediaan atau sisa uang persediaan tinggal sedikit dan kemudian meminta uang persediaan kepada BUD maka disebut dengan………….
UP
GU
TU
LS
Berikut ini adalah pihak yang berwenang
melakukan pemeriksanaan atas pengelolaan keuangan pemerintah, yaitu………….
DPR
BPK
BPKP
Inspektorat Jendral
Berikut ini adalah contoh dari pendapatan pemerintah pusat……………….
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Retribusi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak Hotel
Berikut ini adalah contoh dari pendapatan
pemerintah daerah, kecuali ……………….
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Retribusi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak Hotel
Berikut ini adalah laporan keuangan yang
harus dibuat SKPD, kecuali …………
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Neraca
Laporan arus Kas
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
