NEW
Font size
WorksheetsPPKN SMK-X-Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara
Total questions: 25
Worksheet time: 8mins
Setiap usaha yang bertujuan agar setiap lembaga pemerintahan berjalan sesuai dengan porsinya dengan saling bahu-membahu dalam menjalankan sebuah program yang dimulai dari membuat, mengawasi, dan melaksanakan adalah pengertian dari ....
Pembagian
Pemisahan
Pembagian dan pemisahan
Bukan keduanya
Setiap kegiatan yang berjalan disuatu negara tidak dalam koordinasi kerjasama antar lembaga dan setiap lembaga di negara tersebut berjalan sendiri-sendiri adalah pengertian dari ....
Pembagian
Pemisahan
Pembagian dan pemisahan
Bukan keduanya
Teori pembagian kekuasaan sudah dicetuskan sejak lama. Teori tersebut dipakai oleh banyak negara didunia (walaupun teori tersebut dewasa ini sudah disempurnakan) oleh para pakar politik dunia. Teori tersebut dikemukakan oleh ....
Abraham lincoln
Ir. Soekarno
Robert darwis
John locke
Pembagian Kekuasaan menurut John Locke yaitu...
Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Konstitutif
Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Federatif
Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif
Kekuasaan Legislatif, Yudikatif, Federatif
Lembaga Negara Indonesia yang memiliki kekuasaan Konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah...
Majelis Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Komisi Pemberantasan Korupsi
Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yaitu...
Legislatif, Eksekutif, Yudislasi
Legislatif, Eksekutif, Konstitutif
Legislatif, Eksekutif, Federatif
Legislatif, Eksekutif, Yudikatif
Dalam menjalankan tugasnya menteri tidak bertanggungjawab kepada DPR karena...
Kedudukan menteri sejajar dengan Presiden
Kedudukan Menteri tidak bergantung kepada DPR
Kedudukan Menteri hanya bergantung pada MPR
Kedudukan Menteri lebih tinggi dari semua lembaga negara lain
Salah satu Kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah...
memegang kekuasaan pemerintahan
mengajukan rancangan undang-undang
mengangkat dan memberhentikan menteri
membuat perjanjian internasional
Keberadaan kementerian negara republik Indonesia diatur dalam....
Pasal 17 UUD NRI 1945
Pasal 18 UUD NRI 1945
Pasal 19 UUD NRI 1945
Pasal 20 UUD NRI 1945
Contoh implementasi nilai ketuhanan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yaitu...
Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak memeluk agama
membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan
membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri
mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah
terdapat tiga dimensi didalam serangkaian nilai pancasila yaitu...
Dimensi Spiritual, Kultural, Institusional
Dimensi Religius, Kultural, konstitusional
Dimensi Spiritual, Institusional, Konstitusional
Dimensi Spiritual, Kultural, Hukum
Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...
32
40
33
34
Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...
Kementrian Kesehatan
Kementrian Sekretariat Negara
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementrian Sosial
Di bawah ini merupakan lembaga pemerintah non-kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....
Keberadaan Lembaga pemerintah non-kementrian diatur oleh peraturan presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor....
102 Tahun 2001
101 Tahun 2001
103 Tahun 2001
101 Tahun 2002
Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut....
Kementerian Koordinator
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Pertahanan
Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu....
BNP2TKI adalah kepanjangan dari….
Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Badan Naional Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Badan Negara Pelayanan dan Pendataan Tenaga Kerja Ilegal
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Lembaga pemerintah non-kementerian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu....
Dimensi yang mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara adalah ...
Institusional
Spiritual
Sosial
Kultural
Dimensi yang mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara adalah ...
Kultural
Spiritual
Sosial
Institusional
Salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah ...
Mencintai tanah air
Menghargai keanekaragaman budaya
Menghargai perbedaan keyakinan
Musyawarah untuk mencapai mufakat
Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....
Moh. Mahfud
John Locke
Jimly Asshiddiqie
Monstesquieu
Kekuasaan untuk menetapkan dan menetapkan
dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah, merupakan kekuasaan….
Eksaminatif
Yudikatif
Moneter
Legislatif
Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
