Sanksi administrasi perpajakan dapat berupa?

Sanksi bunga sebesar 2% terdapat pada?

Surat yang diterbitkan untuk menetapkan besaran nominal pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besaran sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayarkan adalah...

Jika WP menyadari bahwa jumlah kredit pajaknya lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang, maka WP dapat melakukan?

Sanksi administrasi berupa denda ditagih dengan menggunakan?

Setahun setelah penerbitan SKPKB terhadap PT A, ternyata ditemukan data baru (novum) atau data yang semula belum terungkap, sehingga dapat menyebabkan penambahan pajak yang terutang, maka DJP akan menerbitkan?

penerbitan SKP atas Pajak Penghasilan Pasal 21 diterbitkan untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak

Surat ketetapan pajak harus diterbitkan berdasarkan laporan hasil penelitian, laporan hasil Pemeriksaan, laporan hasil Pemeriksaan Ulang, atau laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

SKP harus dikirim secara langsung kepada WP

PT ABC belum melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012. Pada tahun 2019, DJP menemukan bukti yang terkait dengan kegiatan usaha PT ABC pada tahun 2012. Atas hal tersebut, DJP dapat menerbitkan SKP untuk tahun pajak 2012 setelah melakukan pemeriksaan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat diterbitkan apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU KUP dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran

Jumlah yang tercantum dalam SKPKB yang diterbitkan atas pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan adalah jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB

DJP dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Jika hasil pemeriksaan DJP menerbitkan SKPKB, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen)

Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, SKPKB tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

SKPKBT hanya bisa diterbitkan setelah adanya SKPKB

Jika surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, perlu dilakukan pemeriksaan ulang sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT harus ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut

DJP setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan SKPN apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang

Apabila SKPKB pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu diterbitkan STP Bunga Penagihan

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus menerbitkan SKPLB paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap

Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penerbitan SKPLB sampai dengan saat diterbitkan SKPLB

Surat keputusan yang menentukan jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang, adalah....

Yang TIDAK termasuk dalam pengertian surat ketetapan pajak menurut UU KUP adalah ....

Pernyataan di bawah ini yang TIDAK TEPAT terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah ....

Apabila setelah melampaui jangka waktu yang ditetapkan, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama ….