WorksheetsUH PKN BAB 2
Total questions: 36
Worksheet time: 15mins
Berikut ini yang membedakan penduduk dan bukan penduduk adalah….
Hak
Kewajiban
Aturan hukum
Domisili
Hak dan kewajiban
Mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota suatu negara disebut….
Rakyat
Bangsa
Penduduk
Orang asing
Warga negara
Wilayah zone ekonomi ekslusif suatu negara jauhnya….
12 mil
24 mil
200 mil
50 mil
200 meter
Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut...
Laut teritorial
ZEE
Landas kontinen
Laut bebas
Res Nulius
Setiap negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamananya disebut...
teori udara
teori keamanan
teori pengawasan
teori wilayah
teori daratan
UU yang mengatur kewarganegaraan Indonesia yang sekarang berlaku adalah....
UU No 10 Tahun 2005
UU No 9 Tahun 2005
UU No 8 Tahun 2005
UU No 12 Tahun 2006
UU No 10 Tahun 2006
Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara adalah....
pasal 30
Pasal 28 E
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 25 A
Pasal yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara adalah...
pasal 30
pasal 28 E
pasal 26
pasal 27
pasal 25
Mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing disebut....
penduduk
Bukan penduduk
warga negara
bukan warga negara
rakyat
Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan...
kesatuan dan persatuan
kedaulatan negara
pancasila
militer
wilayah negara
Pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh...
seluruh komponen negara
warga negara
pemerintah
TNI Polri
masyarakat
“Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia” merupakan bunyi dari pasal....
27 ayat (1)
27 ayat 2
26 ayat 3
26 ayat 1
26 ayat 2
. Asas ius soli merupakan dasar penentuan kewarganegaraan seseorang berpedoman pada....
tempat kelahiran
keturunan
status hukum
naturalisasi
hubungan darah
Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorial yang jaraknya....
3 mil
12 mil
24 mil
200 mil
200 meter
Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut wilayah....
negara
teritorial
darat
udara
ekstrateritorial
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan....
pancasila
perda
undang-undang
peraturan pemerintah
peraturan menteri
Di bawah ini yang termasuk batas buatan dalam wilayah daratan adalah....
sungai
danau
pegunungan
hutan
pagar tembok
Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Sungai
2) Pagar kawat
3) Pagar tembok
4) Lembah
5) Pos penjagaan
Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan batas alamiah, yaitu...
1,3,6
2,3,5
1,4,6
4,5,6
3,4,5
Setiap negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamananya disebut...
teori udara
teori keamanan
teori pengawasan
teori wilayah
teori daratan
Kekuasaan eksaminatif/inspektif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan ...
Penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Penyelenggaraan pemerintahan negara dan menjalankan undang-undang
Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
Kekuasaan untuk membentuk undang-undang
Perhatikan data berikut ini !
1) DPR
2) Presiden
3) MPR
4) Mahkamah Agung
5) Mahkamah Konstitusi
Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh nomor....
1
2
3
4
5
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan disebut....
dekonsentrasi
desentralisasi
sentralisasi
tugas pembantuan
daerah otonom
Pembagian kekuasaan secara vertikal pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal ditentukan oleh.....
Pemerintahan pusat
Presiden
MPR
Pemerintahan Daerah
Pemerintah Otonomi
Lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan kemauan Negara, merupakan tugas dari lembaga ….
Eksekutif
Legislatif
DPR
MPR
Yudikatif
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1. mengadili presiden jika melakukan pelanggaran konstitusi
2. memeriksa keuangan Negara
3. mengawasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara
Yang merupakan tugas dan wewenang dari BPK adalah...
1 dan 2
1 dan 3
2 dan 3
1,2,3
semua pernyataan benar
Perhatikan kegiatan berikut!
1) Pelaksanaan pemilu sesuai asas pemilu
2) Anggota OSIS melaksanakan musyawarah
3) DPR membuat undang-undang secara mandiri
4) Buruh berunjuk rasa di depan gedung MPR/ DPR
5) MPR memilih dan melantik presiden dan wakil presiden
6) Pemerintah meminta rakyat tunduk dan patuh kepada penguasa
Kegiatan yang mencerminkan nilai kerakyatan ditunjukkan oleh nomor…
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
2), 3), dan 6)
3), 4). dan 5)
3), 5), dan 6)
“Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara” , rumusan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) tersebut merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila …
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Perhatikan secara saksama gambar berikut:
Gambar tersebut diatas merupakan salah satu contoh pengaplesiasian nilai pancasila sila ke....
1
2
3
4
5
Konsep pembagian kekuasaan Negara terbagi menjadi dua yakni ….
Pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal.
Pembagian kekuasaan secara horizontal dan lancip
Pembagian kekuasaan secara lancip dan vertikal.
Pembagian kekuasaan secara horizontal dan melingkar
Pembagian kekuasaan secara horizontal dan menyeluruh
Simaklah bacaan berikut !
Partai A dan partai B mengikuti pemilihan umum. Hasil akhir penghitungan suara menyatakan bahwa partai A lebih unggul daripada partai B. Partai B merasa ada kesalahan penghitungan suara. Selain itu, partai B memiliki beberapa bukti kecurangan partai A sehingga partai A dapat unggul dalam penghitungan.
Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut, yaitu ….
Presiden
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Aktivitas pada gambar merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh ….
Partai politik
Tokoh politik
Kelompok penekan
Kelompok kepentingan
Media komunikasi politik
Partai politik yang mengikuti pemilihan umum tahun ini berlomba-lomba menyampaikan visi dan misi yang diusung. Partai politik berusaha menarik simpati masyarakat agar memberikan hak suaranya saat pemilihan umum mendatang. Upaya yang dilakukan partai politik ini membuktikan bahwa partai politik telah melakukan fungsinya, yaitu ….
Kontrol politik
Komunikasi politik
Sosialisasi politik
Rekrutmen politik
Partisipasi politik
Perhatikan lembaga negara berikut !
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat
2) Presiden
3) Mahkamah konstitusi
4) Dewan Perwakilan Daerah
5) Komisi Yudisial
6) Mahkamah Agung
Lembaga negara yang termasuk dalam fungsi suprastruktur politik, terutama rule making ditunjukkan oleh angka ….
1 dan 4
2 dan 5
4 dan 6
3 dan 5
5 dan 6
Infrastruktur politik merupakan lembaga negara yang dapat memengaruhi suprastruktur politik dalam membuat kebijakan. Salah satu fungsi infrastruktur politik yaitu melakukan ….
Pembuatan peraturan perundang-undangan
Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
Sinkronisasi kepentingan masyarakat dengan kepentingan pribadi
Penampungan aspirasi masyarakat yang menguntungkan
Penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemegang kekuasaan
Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang bertugas dalam gedung pada gambar di atas adalah ….
Mengadili pada tingkat kasasi
Memutus pembubaran partai politik
Mengusulkan pengangkatan hakim agung
Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim
DPR, Presiden, dan DPD memiliki hubungan kewenangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Hubungan ketiga lembaga tersebut termuat dalam pernyataan ….
DPR memberikan pertimbangan kepada DPD dan Presiden terkait RAPBN
DPR membahas RAPBN bersama DPD dengan pertimbangan Presiden
DPR membahas RAPBN bersama Presiden dengan pertimbangan DPD
Presiden bersama DPD memberi pertimbangan kepada DPR terkait RAPBN
DPR bersama DPD mempertimbangkan pendapat presiden terkait RAPBN
