Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UUD NRI 1945

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah....

a)

Negara Demokrasi

b)

Negara Hukum

c)

Berdasarkan Pancasila

d)

Berdasarkan Konstitusi

2.

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan....

a)

Presiden

b)

Menteri

c)

Gubernur

d)

Sekretaris Provinsi

3.

Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya paling rendah menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah.....

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Peraturan Daerah Provinsi

c)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

d)

Peraturan Bupati/Wali Kota

4.

Berikut ini yang Tidak termasuk asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 adalah....

a)

Kejelasan Tujuan

b)

Keilmuan

c)

Kejelasan Rumusan

d)

Keterbukaan

5.

Demi terciptanya ketertiban lalu lintas maka pengemudi kendaraan bermotor wajib....

a)

Memperhatikan batas kecepatan maksimal

b)

Mematuhi rambu-rambu lalu lintas

c)

Memperhatikan pengemudi kendaraan bermotor

d)

Memperhatikan Polisi Lalu Lintas

6.

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang disebut....

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Undang-Undang

c)

Peraturan Presiden

d)

Peraturan Daerah

7.

Berikut ini yang Bukan merupakan fungsi Peraturan Perundang-undangan adalah....

a)

Menciptakan suasana aman, tertib, tenteram, dan kehidupan yang harmonis rasa

b)

Memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara

c)

Memberikan perlindungan atas hak asasi manusia

d)

Melindungi kepentingan pemerintah terhadap rakyatnya

8.

Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya setingkat di bawah Peraturan Pemerintah menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yaitu....

a)

Peraturan Presiden

b)

Undang-Undang

c)

Keputusan Presiden

d)

Peraturan Daerah

9.

Setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari asas....

a)

Pengayoman

b)

Kemanusiaan

c)

Bhinneka Tunggal Ika

d)

Keadilan

10.

Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa disebut....

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Undang-Undang

c)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

d)

Peraturan Presiden

11.

Suatu Undang-Undang yang baik semestinya disetujui oleh....

a)

Presiden dan MA

b)

MPR dan Presiden

c)

DPR dan Presiden

d)

Presiden dan DPD

12.

Secara historis UUD NRI 1945 disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh....

a)

BPUPKI

b)

PPKI

c)

KNIP

d)

KPKI

13.

Pasal 37 UUD NRI 1945 mengatur tentang....

a)

Susunan lembaga tinggi negara

b)

Hak asasi manusia

c)

Tata cara penyempurnaan UUD

d)

Tata cara perubahan UUD

14.

Pemerintah pusat dapat membatalkan Peraturan daerah yang nyata-nyata bertentangan dengan....

a)

Undang-Undang

b)

Peraturan Presiden

c)

Kebijakan Pemerintah Pusat

d)

Peraturan yang lebih tinggi

15.

Peraturan yang dibuat oleh daerah dengan melibatkan DPRD dan kepala daerah disebut....

a)

Keputusan kepala daerah

b)

Peraturan Daerah

c)

Instrumen Daerah

d)

Undang-undang daerag

16.

Proses pembahasan RUU dilaksanakan didalam persidangan DPR, maka rakyat....

a)

Tidak perlu memperhatikan pembahasan RUU tersebut

b)

Dapat menyalurkan aspirasinya lewat DPR

c)

Jika tidak setuju dapat mengadakan demonstrasi/unjuk rasa

d)

mempercayakan sepenuhnya kepada DPR

17.

Berikut ini merupakan perilaku menaati Undang-Undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang, kecuali....

a)

Memiliki akta lahir

b)

Mematuhi aturan berlalu lintas

c)

Mempelajari semua ilmu hukum agar menjadi patuh

d)

Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum

18.

Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum, apabila....

a)

Melaporkan pada polisi setiap kejahatan yang terjadi dilingkungannya

b)

Berusaha mengamati perilaku orang lain apakah sudah sesuai dengan hukum

c)

Membantu tugas polisi di dalam memberantas tindak kejahatan

d)

Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum

19.

Masalah ketaatan dalam penegakan negara hukum dalam arti material mengandung makna penegakan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang....

a)

Hukum yang resmi dan hukum yang tidak resmi

b)

Hukum baik dan hukum yang buruk

c)

Peraturan yang bersifat mengikat dan yang bersifat mengatur

d)

hukum yang bersifat fleksibel dan hukum yang kaku

20.

Tata tertib sekolah yang tidak sesuai dengan aspirasi warga sekolah akan mengakibatkan....

a)

Kecemasan guru dan karyawan

b)

Keresahan di kalangan siswa

c)

kekacauan dalam KBM

d)

Tidak dapat diterapkan dengan baik