NEW
Font size
WorksheetsSMK Letris
Total questions: 50
Worksheet time: 32mins
Salah satu lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi atau di atas presiden sebelum UUD NRI1945 diamendemen adalah....
MA
MK
DPA
DPR
MPR
Berikut yang bukan hak MPR adalah...
Mengajukan usul pengubahan pasal UUD NRI Tahun 1945
Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan
Memegang teguh dan mengamalkan pancasila membela diri
Merancang Undang-undang
Protokoler
Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi merupakan tugas dari....
MK
KY
MPR
DPR
Presiden
Meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas merupakan salah satu hak DPR, yaitu....
interpelasi
Angket
Imunitas
Protokoler
Menyatakan pendapat
Keanggotaan badan keuangan Negara dipilih oleh....
Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR
DPR dengan memperhatikan pertimbangan Presiden
MPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR
DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
DPD dengan memperhatikan pertimbangan DPR
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undangan-undangn mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah merupakan tugas dan wewenang dari....
Presiden
DPR
MPR
DPD
MA
Lembaga yang bertugas untuk mengawasi kinerja hakim agung dan melakukan proses penyeleksian terhadap pemilihan hakim agung adalah...
MK
KY
MA
DPR
MPR
Berikut peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur lembaga negara adalah....
UU Nomor 17 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2009
UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 18 Tahun 2011
UU Nomor 15 Tahun 2007
Menyebarluaskan rancangan undang-undang dan program legislasi nasional merupakan tugas dari....
MK
Presiden
DPD
MPR
DPR
Susunan pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas beberapa ketua dan wakilnya, yaitu....
Seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang orang ketua muda
Seorang ketua, seorang wakil ketua, dan dua orang ketua muda
Seorang ketua, dua wakil ketua, dan dua orang ketua muda
Seorang ketua, dua wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda
Seorang ketua, tiga wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda
Berikut yang bukan tujuan dibentuknya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah....
Mendorong rasa cinta kesukuan yang berlebihan
Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NRI memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah
Mendorong percepatan kemajuan daerah
Mengakomodasi aspirasi dan kepentingan daerah
Melakukan perumusan kebijakan nasional
UU No. 42 Tahun 2008 mengatur tentang....
Penyelenggaran Ppemilihan Umum
Ketentuan Pemilihan Gubernur
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Penyelenggaran Pemilihan Umum Daerah
Persyaratan Pemilihan Gubernur
Dalam undang-undang No. 17 Tahun 2014 disebutkan bahwa jumlah anggota DPR di Indonesia tentukan sebanyak....
560 orang
580 orang
565 orang
590 orang
600 orang
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.
1) pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2) membina jabatan fungsional pemeriksa.
3) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
4) tidak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh presiden, gubernur, bupati/wali kota kepada BPK
5) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan
Kewenangan BPK ditunjukan nomor....
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
1), 3), dan 5)
2), 3), dan 4)
2), 3), dan 5)
pemberian gelar, tanda jasa, atau tanda kehormatan merupakan salah satu tugas penyelenggaraan pemerintah negara yaitu....
DPR
DPD
MPR
MK
Presiden
berikut undang-undang yang mengatur tentang Komisi Yudisial adalah....
UU No. 4 Tahun 2015
UU No. 4 Tahun 2014
UU No. 18 Tahun 2012
UU No. 18 Tahun 2011
UU No. 15 Tahun 2006
susunan dan keanggotaan MPR berdasarkan UU nomor 17 tahun 2014 adalah...
Keanggotaan diresmikan oleh DPR
Terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum
Terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih berdasarkan rekomendasi presiden
Masa jabatan seumur hidup
Melantik wakil presiden
BPK bertugas untuk melakukan pemeriksaan keuangan dari beberapa lembaga. Berikut ini yang bukan bagian dari lembaga yang diperiksa BPK adalah....
Badan Usaha Milik Swasta
Perusahaan Daerah Air Minum
Bank Indonesia
PT. Transportasi jakarta
PT. Garuda Indonesia
Beberapa lembaga negara di Indonesia bersifat Mandiri. Artinya, lembaga tersebut tidak bisa dicampuri urusannya. Lembaga tersebut adalah....
MA dan MK
BPK dan KY
MPR dan DPR
DPD
Presiden dan Wakil Presiden
Komisi Yudisial bertugas untuk mengajukan usul atau penjatuhan sanksi terhadap Hakim kepada Pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Usul tersebut dapat berupa....
Teguran lisan dan tulisan
Teguran langsung dan tidak langsung
Teguran tertulis dan pemberhentian sementara
Teguran lisan dan pemberhentian selamanya
Teguran lisan dan pemberhentian sementara
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal....
5 ayat 1
20 ayat 1
21 ayat 1
22 ayat 1
23 ayat 1
Wewenang MPR sekarang terbatas pada hal-hal diberikut, kecuali....
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
melantik presiden dan wakil presiden
menentukan presiden dan wakil presiden
memberhentikan presiden dan wakil presiden
memberhentikan wakil presiden
Hak dewan perwakilan rakyat untuk mengadakan penyelidikan terhadap kudang keringjakan pemerintah disebut...
hak intrpelasi
hak angket
hak inisiatif
hak amandemen
Hak petisi
Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif terdiri dari …
MPR, DPR, presiden
MPR, DPR, DPD
presiden, DPR, MA
MPR, DPD, presiden
MPR, DPR, dan DPD
Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum merupakan keharusan bagi setiap anggota….
BPK
KPU
DPD
Komisi Yudisial
DPR
Lembaga negara yang baru berdiri setelah adanya perubahan UUD 1945 adalah ….
Dewan Pertimbangan Agung
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Yudisial
Pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi negara berada di tangan ….
DPR
MPR
Pesiden
Rakyat
DPD
Kekuasaan kehakiman dibagi dalam dua lembaga, yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Berikut ini merupakan lembaga peradilan khusus yaitu ….
Pengadilan Negeri
Mahkamah Agung
Peradilan Agama
Pengadilan Tinggi
Makkamah konstitusi
Badan yang bertugas menjalankan undang-undang disebut....
Konstitutif
Legislatif
Eksekutif
Eksaminatif
Yculunatif
Pasal yang menyebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum adalahh....
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 2 ayat (1)
Pasal 3 ayat (1)
Pasal 4 ayat (1)
Pasal 5 ayat (1)
Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen, pernyataan-pernyataan terkait dengan MPR berikut ini salah, kecuali...
MPR memilih, Mengangkat, dan melantik Presiden
MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat
MPR menetapkan GBHN untuk Presiden
MPR menjadi forum tertinggi Negara
Lembaga pemerintahan yang berhak mengajukan rancanagn undang- undang adalah....
Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD
Presiden dan Gubernur
MPR dan Presiden
Menurut Undang0Undang Dasar 1945, kekuasaan administrator di jalankan oleh....
Presiden dan Mentri
Presiden dan DPR
Presiden
DPD
Presiden dan MPR
Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan untuk memilih, kecuali....
Anggota DPR
Anggota MPR
Presiden
Wakil Presiden
Anggota DPD
Tujuan Negara Indonesia adalah....
Memajukan Kepentingan Golongan
Memperoleh Kekuasaan untuk mengatur rakyat
Memajukan Kesejahteraan Umum
Menyelenggarakan Kehidupan Kapitalis
Menyaksikan Mengatur Kapitalis
Perhatikan data di bawah ini !
(1).Lembaga Swadaya Masyarakat
(2).Dewan Perwakilan Rakyat
(3).Dewan Perwakilan Daerah
(4).Komisi Pemberantasan Korupsi
(5).Presiden dan Wakil Presiden
(6).Mahkamah Konstitusi
Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia adalah….
1, 2, 3 dan 4
1, 3, 4 dan 5
1, 3, 5 dan 6
2, 3, 5 dan 6
3, 4, 5 dan 6
Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu....
DPD
DPR
MK
BPK
Presiden
Berdasarkan amandemen UUD 1945, seorang presiden kini dapat menduduki jabatannya paling lama dalam waktu....
5 Tahun
10 Tahun
15 Tahun
20 Tahun
25 Tahun
Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh....
UUD 1945
Praturan Daerah
keputusan MPR
Pancasila
Praturan Pemerintah
Menteri-menteri sebagai pembantu presiden bertanggung jawab kepada.....
Presiden
DPR
BPK
DPD
MPR
Pasal 6A ayat 1 amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih....
MPR
Langsung oleh rakyat
DPR
MA
DPD
DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan tugas utama....
membantu MPR dalam mengubah undang-undang dasar
membantu pemerintah dalam mengajukan RUU
mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah
mewadahi dan memperjuangkan kepentingan golongan
membantu presiden dalam pemerintahan
Dalam pasal 2 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan sidang sedikitnya....dalam lima tahun
Satu kali
Dua kali
Tiga kali
Empat kali
Lima kali
Pada tanggal berapa di bentuknya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)....
1 Januari 1948
1 Januari 1946
1 Januari 1947
15 Januari 1948
1 Januari 1949
Komponen-komponen pemerintah pusat adalah....
Presiden, menteri, dan gubernur
Presiden, DPR, dan menteri
Presiden dan para menteri
Presiden, ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
Presiden, MPR, dan DPR
Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah....
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Berikut ini pemegang kekuasaan Yudikatif, yaitu....
DPD
DPR
MK
BPK
Presiden
Dibawah ini adalah lembaga yang termasuk ranah Yudikatif, adalah
MA - MK - KY
MA - MK - KPK
KPK - MA - Presiden
KPK - MK - KY
MK - Presiden - Menkopolhukam
Rocky Gerung, Adrian Napitupulu, Fahri Hamzah, dan Budiman Sujatmiko adalah orang orang yang termasuk kedalam infrastruktur politik dalam bidang ...
Tokoh Politik
Media Politik
Partai Politik
Kelompok Penekan
Kelompok Kepentingan
Berikut ini yang tepat menggambarkan hubungan antara insfrastruktur dan suprastruktur politik ...
Saling Melengkapi
Melemahkan
Saling Curiga
Saling Menghancurkan
Bertepuk Sebelah Tangan
