WorksheetsPersatuan dan kesatuan 1
Total questions: 25
Worksheet time: 50mins
Pada 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi Indonesia. Berikut ini yang tidak termasuk dalam provinsi tersebut adalah ....
sunda kecil
sumatra
jawa
maluku
sulawesi
Pembatalan PNI menjadi satu - satunya partai politik di Indonesia dituangkan dalam Maklumat ....
5 Oktober 1945
29 Oktober 1945
3 November 1945
14 November 1945
17 November 1945
Kurun waktu 18-8-1945 – 27-12- 1949, kekuasaan Presiden menjadi sangat luas sebab pada saat itu….
Lembaga-lembaga MPR, DPR DPA belum terbentuk dan kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional
Pengaruh Presiden begitu besar terhadap pelaksanaan pemerintahan Negara
Tidak ada seorangpun pihak yang mampu melakukan koreksi terhadap tindakan Presiden
Amanat rakyat terhadap Presiden yang menginginkan segera terjadinya perubahan
Wibawa, pesona Presiden yang begitu besar yang menyebabkan rakyat memberi kepercayaan penuh kepada Presiden
Berdasarkan ketentuan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, fungsi KNIP adalah….
Sebagai pembantu Presiden
Sebagai badan penyeimbang kekuasaan Presiden
Sebagai lembaga legislative yang ikut menetapkan UU
Lembaga legislative yang ikut menetapkan GBHN
Sebagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan
Pada kurun waktu yang pertama 18-8-45 – 27-12- 49, Presiden dan wakil dipilih oleh…
MPR
BPUPKI
PPKI
Rakyat
DPR
Berdasarkan ketentuan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, fungsi KNIP adalah….
Sebagai pembantu Presiden
Sebagai badan penyeimbang kekuasaan Presiden
Sebagai lembaga legislative yang ikut menetapkan UU
Lembaga legislative yang ikut menetapkan GBHN
Sebagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan
Sistem pemerintahan yang dijalankan pada kurun waktu 18-8-45 sampai 14-11-45 adalah…
kabinet presidensiil
kabinet parlementer
kabinet ekstra parlementer
kabinet koalisi
kabinet oposisi
Kekuasaan tertinggi pada masa demokrasi terpimpin dipegang oleh ....
DPR
Presiden
Komisi Yudisial
MPR
BPK
Menurut UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan ....
Kekuasaan yang tidak merdeka
Terikat oleh pengaruh pemerintah
Terikat oleh negara lain
Terlepas pengaruh pemerintah
Bagian dari legislatif
Presiden tidak dapat membubarkan DPR, hal tersebut ditentukan oleh ....
UUD NRI Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1950
Peraturan Presiden
Peraturan pemerintah
RAPBN
Presiden membubarkan DPR pada tahun 1960 setelah ....
DPR menolak RUU
MPR menolak RAPBN
Diperintah MPR
Diperintah pemerintah
DPR menolak RAPBN
Tujuan dilaksanakan pemberontakan G30S/PKI adalah…
Mengganti ideologi Indonesia dengan ideologi komunis
Menggambil alih kekuasaan atau kudeta
Keluar dari NKRI
Menurunkan jabatan Sukarno
Mengganti sistem pemerintahan saat itu
Sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa demokrasi terpimpin adalah....
liberal
parlementer
presidensial
kabinet
menteri
Sistem pemerintahan pada mada orde baru adalah… .
presidensial
parlementer
komunis
liberal
semi presidensial
Penyelenggara negara pada masa orde baru adalah ....
parlemen
presiden
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Pemimpin kabinet pada masa orde baru adalah…
Soekarno
Soeharto
Wilopo
KI Hajar Dewantara
BJ. Habibie
Pada masa orde baru, KKN disebabkan oleh…
Pemberontakan daerah
Pembangunan yang tidak merata
Kekuasaan yang terpusat
Digunakan untuk membayar hutang luar negri
Untuk perdagangan ekspor impor
Yang menggantikan Soeharto dari jabatannya sebagai presiden adalah…
BJ Habibie
Susilo Bambang Yudhoyono
Abdurahman Wahid
Joko Widodo
Megawati
Pada Masa Reformasi, dilakukan amandemen terhadap salah satu pasal UUD NRI 1945 berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Pasal tersebut mengubah fokus penyelenggaraan negara pada MPR dengan lebih menyertakan lembaga negara lain, terutama rakyat sendiri. Pasal tersebut adalah ....
Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 2 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 2 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Salah satu sistem yang terbentuk dari Amandemen UUD NRI 1945 tentang kesetaraan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga negara adalah .…
Sistem Montesqueiu
Sistem ortodoksi
Sistem trias politika
Sistem checks and balances
Sistem equality
Nama kabinet yang terbentuk pada masa pimpinan Joko Widodo adalah kabinet ....
Reformasi Pembangunan
Kerja
Gotong Royong
Indonesia Bersatu
Persatuan Nasional
Mempertegas kekuasaan dan wewenang tiap lembaga negara, batas kekuasaan, serta menempatkan kekuasaan tersebut berdasarkan fungsi penyelenggaraan negara adalah tujuan amandemen menurut .…
Zoelva
Montesqueiu
Moh. Hatta
Abdurrahman Wahid
John Locke
Warga negara dapat menggugat negara jika ada tindakan yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang melalui ....
Mahkamah Agung
BPK
KPK
Mahkamah Konstitusi
PKI
Presiden yang menjabat di periode 2001-2004 adalah .…
Gus Dur
BJ Habibie
Megawati
Soeharto
SBY
Salah satu kebijakan kebebasan berpolitik di masa reformasi adalah…
UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah
Kemerdekaan membentuk kabinet
Maklumat 3 November
Penataan politik luar negeri
Repelita
