NEW
Font size
WorksheetsTWK I
Total questions: 35
Worksheet time: 35mins
Istilah “Pancasila” ditemukan pada zaman kerajaan Majapahit, yaitu berada dalam kitab
Sutasoma
Negara Kertagama
Tripitaka
Weda
Mangkunegara
Kitab yang memuat istilah Pancasila ditulis pada tahun 1365 oleh
Empu Prapanca
Max Havelar
Empu Tantular
Empu Gandring
Ki Hajar Dewantoro
Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama 1 Juni 1945, mengusulkan rumusan Pancasila yaitu
Persatuan, Kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah/mufakat/demokrasi dan keadilan rakyat
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/peri kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan Yang Maha Esa
Nasionalisme, Ketuhanan YME, perikebangsaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial
Internasionalisme, Nasionalisme, mufakat, demokrasi, dan ketuhanan gotong royong, kerakyatan
Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan rakyat
Pada Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar Negara indonesia adalah
Persatuan, Kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah/mufakat/demokrasi dan keadilan rakyat
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/peri kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan Yang Maha Esa
Nasionalisme, Ketuhanan YME, perikebangsaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial
Internasionalisme, Nasionalisme, mufakat, demokrasi, dan ketuhanan gotong royong, kerakyatan
Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan rakyat
Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Soepomo mengusulkan dasar Negara Indonesia adalah
Persatuan, Kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah/mufakat/demokrasi dan keadilan rakyat
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, keTuhanan Yang Maha Esa
Nasionalisme, Ketuhanan YME, perikebangsaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial
Internasionalisme, Nasionalisme, mufakat, demokrasi, dan ketuhanan gotong royong, kerakyatan
Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan rakyat
Pancasila secara etimologis artinya
Lima aturan kebangsaan
Dasar yang memiliki lima sendi
Dasar yang Satu
Semua Salah
Semua Benar
Pancasila berasal dari bahasa
Sansekerta
Jawa Kuno
Yunani
Tripitaka
Indonesia
Beberapa rumusan Pancasila terdapat di, kecuali
UUDS 1950
Pembukaan UUD 1945
Piagam Jakarta
Hasil BPUPKI
Proklamasi Kemerdekaan
Pancasila adalah suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Artinya
Seluruh lima sila yang ada adalah satu kesatuan yang utuh/semua sila tak dapat berdiri sendiri dan tak dapat berselisih
Urutan sila-sila dalam Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya
Sila-sila dalam pancasila bersifat saling mengisi antara satu dengan yang lainnya
Sila-sila dalam pancasila bersifat saling mengkualifikasi antara satu dengan yang lainnya
Sila 1 meliputi sila 2 sampai 5. Sila 2 meliputi sila 3 sampai 5 dst./ sila-sila Pancasila berjenjang (bertingkat) Sila pertama mendasari sila berikutnya (2-5),dan seterusnya
Pancasila memiliki sifat hierarki piramidal artinya
Seluruh lima sila yang ada adalah satu kesatuan yang utuh/semua sila tak dapat berdiri sendiri dan tak dapat berselisih
Urutan sila-sila dalam Pancasilamenunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya
Sila-sila dalam pancasila bersifat saling mengisi antara satu dengan yang lainnya
Sila-sila dalam pancasila bersifat saling mengkualifikasi antara satu dengan yang lainnya
Sila 1 meliputi sila 2 sampai 5. Sila 2 meliputi sila 3 sampai 5 dst./ sila-sila Pancasila berjenjang (bertingkat). Sila pertama mendasari sila berikutnya (2-5),dan seterusnya
Badan yang merancang Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 29 April 1945 adalah
Dokuritu Zyunbi Tyoosakai
Dokuritu Zyunbi Inkai
Ntherlands Indie Civil Administration
Volksraad
Verenigde Oost Indische Compagnie
Berapa kali amademen UUD 1945 dilakukan
1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
5 kali
Dasar hukum yang dipakai untuk melakukan amandemen UUD 1945 adalah
Pasal 31 dan pasal 21
Pasal 3 dan pasal 37
Pasal 22E dan Pasal 26
Pasal 24C
Pasal 37
Syarat mengubah UUD, sidang MPR harus dihadiri oleh setidaknya
2/3 dari jumlah anggota MPR
1/3 dari jumlah anggota MPR
2/5 dari jumlah anggota MPR
1/4 dari jumlah anggota MPR
2/4 dari jumlah anggota MPR
Syarat mengubah UUD harus disetujui oleh MPR minimal sejumlah
51 persen
50 persen
Kurang lebih 50 peresen
50 peresen plus 1
51 peresen plus 1
Badan yang mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah
BPUPKI
PPKI
MK
DPR
MPR
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal
Pasal 1 ayat 1
Pasal 1 ayat 2
Pasal 1 ayat 3
Pasal 2 ayat 1
Pasal 2 ayat 2
Pasal berapa saja UUD 1945 keempat kali di amandemen…
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 30
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 35
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 38
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24 diamandemen pada tahun…
1999
2000
2001
2002
2003
Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen…
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 20,dan 35
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 20,dan 36
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 20,dan 37
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 20,dan 38
Pasal 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 20,dan 35
Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonensia yang berasal dari bahasa
Sansekerta
Arab
Pallawa
Jawa Kuno
Yunani
Istilah Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan secara lengkap dalam kitab…
Pararaton
Negarakretagama
Sutasoma
Arjunawiwaha
Kresnayana
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada
Sidang BPUPKI ke-2
Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat
18 Agustus 1945
Bersamaan dengan lahirnya Piagam Jakarta
1 Juni 1945
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undangundang. Terkandung dalam Pasal
18 Ayat (1) UUD 1945
18 Ayat (2) UUD 1945
19 Ayat (1) UUD 1945
19 Ayat (2) UUD 1945
20 Ayat (1) UUD 1945
Sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat adalah
Asas kemakmuran
Asas sentralisasi
Asas desentralisasi
Asas dekonsentrasi
Asas tugas pembantuan
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, khususnyapemerintah daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, kecuali
Asas kemakmuran
Asas sentralisasi
Asas desentralisasi
Asas dekosentralisasi
Asas tugas pembantuan
Peninggalan masa lampau berupa sisa-sisa kehidupan, seperti tulang manusia, tulang hewan, dan tumbuhan yang telah membatu karena proses kimiawi, disebut dengan
Artefak
Fosil
Flakes
Pebble
Chopper
Kegiatan ekonomi pada masa Palaelithikum ditandai dengan
Food producing
Bercocok tanam
Berdagang
Food gathering
Beternak
Urutan zaman batu pada masa zaman prasejarah adalah
Palaeolithikum-Mesolithikum-Neolithikum-Megalithikum
Mesolithikum-Neolithikum-Megalithikum-Palaeolithikum
Neolithikum-Megalithikum-Palaeolithikum-Mesolithikum
Megalithikum-Palaeolithikum Mesolithikum-Neolithikum
Palaeolithikum-Mesolithikum-Megalithikum-Neolithikum
Latar belakang timbulnya Konferensi Asia Afrika adalah
Adanya kesamaan nasib Negara-negara di Asia dan Afrika yang bergolak untuk mencapai kemerdekaan
Negara Asia dan Afrika belum bergabung dengan PBB
Adanya korupsi di negara Asia dan Afrika
Adanya politik apharteid
Sistem liberalisme mengalahkan komunisme
Arti pentingnya Konferensi Asia Afrika, kecuali
Dapat menciptakan sistem baru untuk PBB
Menimbulkan adanya blok baru yaitu blok Asia Afrika yang mempunyai sifat yang lain
Kebangunan bangsa Asia Afrika untuk menggalang persatuan
Harapan bagi bangsa-bangsa Asia Afrika yang belum merdeka
Mengusulkan kepada PBB dan kepada negara adikuasa (blok Barat dan blok Timur) untuk mencegah peperangan di dunia
Indonesia dalam pergaulan luar negeri melakukan politik bebas dalam mengikuti pergaulan internasional dan ikut mewujudkan perdamaian dunia dikenal dengan
Politik sekutu
Politik imperialisme
Politik bebas aktif
Politik pecah belah
Politik komunisme
Sumpah Pemuda adalah peristiwa yang sangat penting, karena salah satu butirnya mendeklarasikan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Teks butir tersebut adalah
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia
Kami putra dan putri Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa Indonesia
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa satu, bahasa Indonesia
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia
Kami purta dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia
Dampak positif diangkatnya bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan adalah sebagai berikut, kecuali
Terjadinya keharmonisan antarsuku di Indonesia
Memudahkan komunikasi antarsuku di Indonesia
Makin cintanya suatu suku/daerah pada bahasa daerahnya
Banyaknya jumlah perkawinan antarsuku
Membuat kita bisa mengenal kebudayaan suku-suku di Indonesia
Fungsi bahasa Indonesia selain menjadi bahasa pemersatu antar suku dan daerah, juga befungsi sebagai
Lambang kebanggan daerah
Bahasa Internasional
Alat komunikasi antar Negara
Lambang Negara
Lambang identitas nasional
