NEW
Font size
WorksheetsNilai Pancasila dalam Praktik Penyelenggaraan Negara
Total questions: 20
Worksheet time: 13mins
Kekuasaan untuk membuat atau membentuk Undang-Undang merupakan kekuasaan....
a. Kekuasaan federatif
b. Kekuasaan eksekutif
c. Kekuasaan legislatif
d. Kekuasaan negara
e. Kekuasaan yudikatif
- Berikut ini yang tidak termasuk dalam pembagian kekuasaan secara horizontal adalah....
a. Kekuasaan konstitutif
b. Kekuasaan eksekutif
c. Kekuasaan yudikatif
d. Kekuasaan eksaminatif
e. Kekuasaan pemerintah
- Keberadaan Kementrian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal....
a. Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945
b. Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945
c. Pasal 28 I Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
d. Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945
e. Pasal 19 UUD NRI Tahun 1945
- Perhatikan uraian di bawah ini!
(1) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(2) Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(3) Kementrian Perdagangan
(4) Kementrian Komunikasi dan Informatika
Dari uraian di atas, yang termasuk dalam Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian ditunjukkan oleh nomor....
a. (1), (2) dan (3)
b. (1) dan (3)
c (2) dan (4)
d. (3) dan (4)
e. (2), (3) dan (4)
Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung merupakan salah satu kewenangan dari....
a. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara
b. Kewenangan DPR sebagai lembaga negara
c. Kewenangan MPR
d. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan
e. Kewenangan Pemerintah
Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara merupakan pengertian dari....
a. Kekuasaan yudikatif
b. Kekuasaan legislatif
c. Kekuasaan moneter
d. Kekuasaan eksaminatif
e. Kekuasaan konstitutif
Perhatikan uraian di bawah ini!
(1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(2) Kementrian Sosial
(3) Badan Narkotika Nasiona
(4) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(5) Lembaga Ketahanan Nasional
Dari uraian di atas, yang termasuk dalam Lembaga Pemerintah Non-Kementrian ditunjukkan oleh nomor....
a. (1), (3) dan (5)
b. (2), (3), dan (5)
c. (1), (4) dan (5)
d. (3), (4) dan (5)
e. (2), (4) dan (1)
Berikut yang termasuk dalam pengamalan Sila Pertama adalah....
a. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan
b. Melakukan keputusan disertasi kejujuran bersama
c. Melindungi yang lemah
d. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan
e. Pengakuan adanya causa prima yaitu Tuhan YME
Perhatikan uraian di bawah ini!
(1) Budi terpilih sebagai ketua kelas berdasarkan musyawarah mufakat anggota kelas
(2) Berdasarkan kesepakatan keluarga, Syifa akan melanjutkan kuliah di luar negeri
(3) Berdasarkan hasil voting beberapa warga sepakat untuk diadakan program penanggulangan banjir dan sebagian lagi menolak untuk diadakan program tersebut
(4) Dari hasil musyawarah seluruh siswa dan para Guru, setiap hari jum’at akan diadakan moidhatul khasanah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan YME
Dari pernyataan di atas, yang termasuk dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai Pancasila adalah....
a. (1). (3) dan (4)
b. (2), (3) dan (4)
c. (1), (2) dan (4)
d. (1), (2), dan (3)
e. (3) dan (4)
Lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan disebut....
a. Lembaga negara
b. Lembaga yudikatif
c. Kementrian negara
d. Mahkamah agung
e. Lembaga eksekutif
Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama merupakan pengamalan nilai Pancasila Sila....
a. Sila Pertama
b. Sila kedua
c. Sila ketiga
d. Sila keempat
e. Sila kelima
Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan pengkajian Pancasila secara....
a. Yuridis
b. Harfiah
c. Filosofis
d. Sosiologis
e. Religius
Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit merupakan salah satu contoh pengamalan dari Pancasila Sila....
a. Sila pertama
b. Sila kedua
c. Sila ketiga
d. Sila keempat
e. Sila kelima
Pemerintahan daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/kota merupakan wujud dari pola pembagian kekuasaan secara....
a. Otoriter
b. Horizontal
c. Yuridis
d. Pemisahan kekuasaan
e. Vertikal
Lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas tertentu merupakan pengertian dari....
a. Kementrian negara
b. Lembaga negara
c. Lembaga Pemerintah Non-Kementrian
d. Komisi Yudikatif
e. Badan negara
Dibawah ini yang termasuk dalam pengamalan nilai Pancasila Sila kelima adalah....
a. Menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan
b. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama
c. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal
d. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya
e. Tidak memaksa warga negara untuk beragama
Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD merupakan kewenangan dari....
a. DPR
b. MPR
c. Presiden sebagai kepala pemerintahan
d. Mahkamah Agung
e. Pemerintah pusat
Menurut John Locke keuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu....
Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif
Kekuasaan eksaminatif, kekuasaan moneter, kekuasaan federatif
Kekuaasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif
Kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif
Kekuasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif
Penyelenggara perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelasaknanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah merupakan tugas dari....
a. Pemerintah Pusat
b. Presiden
c. Pemerintah Daerah
d. Kementrian Negara
e. Lembaga Non-Kementrian
Upacara di setiap tanggal 10 November merupakan praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai wujud pengamalan dari Pancasila sila....
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Kelima
