WorksheetsQuizz Dolooo II (IX SMP)
Total questions: 20
Worksheet time: 12mins
Seperangkat wewenang sendiri yang dimiliki suatu daerah secara syah yang bersifat pemerintahan sendiri dan diatur oleh hukum atau aturan sendiri disebut…
Kekuasaan daerah
Peraturan daerah
Otonomi daerah
Batasan daerah
Otonomi berasal dari bahasa Yunani kata “autos” dan “nomos” yang memiliki arti….
Mengatur sendiri
Bersikap mandiri
Aturan sendiri
Perlakuan sendiri
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan UU no….
No 23 tahun 2003
No 32 tahun 2003
No 23 tahun 2004
No 32 Tahun 2004
Kemandirian rakyat di daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan melaksanakan pembangunan di daerah disebut….
Hakekat otonomi daerah
Kemandirian daerah
System kerja otonomi daerah
System pemerintah daerah
Suatu daerah dipulau Jawa berkembang pesat dengan segala fasilitas nya, hal tersebut hingga merambah pada semua aspek, tak terkecuali terciptanya kampung internet, tujuan dari program iini adalah engenalan internet pada masyarakat, tentunya dengan tanggung jawab yang positif dari contoh tersebut merupakan salah satu faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan otonomi daerah adalah….
Kemempuan Manusia sebagai pelaksanaan otonomi daerah
Kemampuan keuangan daerah
Kemampuan sarpras dan teknologi
Kemampuan Pengorganisasian Daerah
Perkembangan otonomi daerah yang bagus tidak hanya tercipta karena adanya modal yang sesuai pogram kerja, melainkan juga karena daya dukung dari masyarakatnya, apakah bisa diajak bekerja sama atau hanya terpaku pada pola peraturang yang lama. Faktor – faktor mempengaruhi perkembangan otonomi daerah yang dimaksud adalah….
Kemempuan Manusia sebagai pelaksanaan otonomi daerah
Kemampuan keuangan daerah
Kemampuan sarpras dan teknologi
Kemampuan Pengorganisasian Daerah
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah disebut….
Prosesi
Dekonsentrasi
Rehabilitasi
Konsilidasi
Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, kecuali....
Politik
Ekonomi
Sosial dan budaya
Pertahanan militer
Pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban public, merupakan keterangan visi otonomi daerah dilihat dari ruang lingkup….
Politik
Ekonomi
Sosial dan budaya
Pertahanan militer
Landasan hukum dan prinsip otonomi daerah di Indonesia terdapat pada Undang – Undang No….
UU No 33 dan 43 Tahun 2004
UU No 33 dan 34 Tahun2004
UU No 32 dan 33 Tahun 2004
UU No 23 dan 33 Tahun 2004
Dibawah ini yang masuk dalam pelaksanaannya ada beberapa hak, wewenang dan kewajiban bertujuan untuk penyelenggaraan urusan di bidang pemerintah adalah….
Politik Luar Negeri
Agama
Peraturan derah
Agama
Pelaksanaan kewenangan otonomi daerah didasarkan pada prinsip demokrasi keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dilihat sebagai hak dari pada kewajiban, berikut yang bukan termasuk hak dalam hal ini adalah….
Hak untuk ikut serta dalam pembangunan.
Hak untuk memperoleh keadilan.
Hak untuk pemerataan pembangunan.
Hak untuk memberikan sanksi
Dibawah ini yang bukan merupakan bagian dari jenis otonomi daerah adalah….
Otonomi terpercaya
Otonomi nyata
Otonomi luas
Otonomi bertanggung jawab
Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar – benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, merupakan jenis otonomi daerah yakni….
Otonomi terpercaya
Otonomi nyata
Otonomi luas
Otonomi bertanggung jawab
Setiap keputusan atau kegiatan yang dikeluarkan atau dijalankan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan Negara disebut….
Kebijakan pemerintah
Kebijakan publik
Peraturan Publik
Demokrasi publik
Dalam perumusan kebijakan publik, unsur yang paling utama sebagai dibuatnya kebijakan publik adalah….
Perintaha Presiden
Permintaan Masyarakat
Kondisi kehidupan masyarakat
Tugas setiap pemerintah daerah
Tujuan utama dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakaan public adalah…
Membentuk budaya demokrasi pada masyarakat
Memberikan kesempatan rakyat berpendapat
Membantu pemerintah dalam pembuatan keputusan
Menampung aspirasi dari masyarakat
Berikut ini yang bukan merupaka bagian dari proses penyusunan kebijakan public adalah….
Penyusunan agenda
Pencarian masalah
Formulasi kebijakan
Implementasi kebijakan
Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar – benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, dengan tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, merupakan prinsip otonomi daerah dengan jenis....
Otonomi nyata
Otonomi bertanggung jawab
Otonomi luas
Otonomi kebersamaan
Pada tahap ini unit-unit pemeriksaan dan akutansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legeslatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. Merupakan isi dari salah satu proses perumusan kebijakana publik bagian....
Penyusunan agenda
Formulasi kebijakan
Implementasi kebijakan
Penilaian kebijakan
