wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quizz Dolooo II (IX SMP)

Total questions: 20

Worksheet time: 12mins

Name
Class
Date
1.

Seperangkat wewenang sendiri yang dimiliki suatu daerah secara syah yang bersifat pemerintahan sendiri dan diatur oleh hukum atau aturan sendiri disebut…

a)

Kekuasaan daerah

b)

Peraturan daerah

c)

Otonomi daerah

d)

Batasan daerah

2.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani kata “autos” dan “nomos” yang memiliki arti….

a)

Mengatur sendiri

b)

Bersikap mandiri

c)

Aturan sendiri

d)

Perlakuan sendiri

3.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan UU no….

a)

No 23 tahun 2003

b)

No 32 tahun 2003

c)

No 23 tahun 2004

d)

No 32 Tahun 2004

4.

Kemandirian rakyat di daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan melaksanakan pembangunan di daerah disebut….

a)

Hakekat otonomi daerah

b)

Kemandirian daerah

c)

System kerja otonomi daerah

d)

System pemerintah daerah

5.

Suatu daerah dipulau Jawa berkembang pesat dengan segala fasilitas nya, hal tersebut hingga merambah pada semua aspek, tak terkecuali terciptanya kampung internet, tujuan dari program iini adalah engenalan internet pada masyarakat, tentunya dengan tanggung jawab yang positif dari contoh tersebut merupakan salah satu faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan otonomi daerah adalah….

a)

Kemempuan Manusia sebagai pelaksanaan otonomi daerah

b)

Kemampuan keuangan daerah

c)

Kemampuan sarpras dan teknologi

d)

Kemampuan Pengorganisasian Daerah

6.

Perkembangan otonomi daerah yang bagus tidak hanya tercipta karena adanya modal yang sesuai pogram kerja, melainkan juga karena daya dukung dari masyarakatnya, apakah bisa diajak bekerja sama atau hanya terpaku pada pola peraturang yang lama. Faktor – faktor mempengaruhi perkembangan otonomi daerah yang dimaksud adalah….

a)

Kemempuan Manusia sebagai pelaksanaan otonomi daerah

b)

Kemampuan keuangan daerah

c)

Kemampuan sarpras dan teknologi

d)

Kemampuan Pengorganisasian Daerah

7.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah disebut….

a)

Prosesi

b)

Dekonsentrasi

c)

Rehabilitasi

d)

Konsilidasi

8.

Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, kecuali....

a)

Politik

b)

Ekonomi

c)

Sosial dan budaya

d)

Pertahanan militer

9.

Pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban public, merupakan keterangan visi otonomi daerah dilihat dari ruang lingkup….

a)

Politik

b)

Ekonomi

c)

Sosial dan budaya

d)

Pertahanan militer

10.

Landasan hukum dan prinsip otonomi daerah di Indonesia terdapat pada Undang – Undang No….

a)

UU No 33 dan 43 Tahun 2004

b)

UU No 33 dan 34 Tahun2004

c)

UU No 32 dan 33 Tahun 2004

d)

UU No 23 dan 33 Tahun 2004

11.

Dibawah ini yang masuk dalam pelaksanaannya ada beberapa hak, wewenang dan kewajiban bertujuan untuk penyelenggaraan urusan di bidang pemerintah adalah….

a)

Politik Luar Negeri

b)

Agama

c)

Peraturan derah

d)

Agama

12.

Pelaksanaan kewenangan otonomi daerah didasarkan pada prinsip demokrasi keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dilihat sebagai hak dari pada kewajiban, berikut yang bukan termasuk hak dalam hal ini adalah….

a)

Hak untuk ikut serta dalam pembangunan.

b)

Hak untuk memperoleh keadilan.

c)

Hak untuk pemerataan pembangunan.

d)

Hak untuk memberikan sanksi

13.

Dibawah ini yang bukan merupakan bagian dari jenis otonomi daerah adalah….

a)

Otonomi terpercaya

b)

Otonomi nyata

c)

Otonomi luas

d)

Otonomi bertanggung jawab

14.

Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar – benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, merupakan jenis otonomi daerah yakni….

a)

Otonomi terpercaya

b)

Otonomi nyata

c)

Otonomi luas

d)

Otonomi bertanggung jawab

15.

Setiap keputusan atau kegiatan yang dikeluarkan atau dijalankan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan Negara disebut….

a)

Kebijakan pemerintah

b)

Kebijakan publik

c)

Peraturan Publik

d)

Demokrasi publik

16.

Dalam perumusan kebijakan publik, unsur yang paling utama sebagai dibuatnya kebijakan publik adalah….

a)

Perintaha Presiden

b)

Permintaan Masyarakat

c)

Kondisi kehidupan masyarakat

d)

Tugas setiap pemerintah daerah

17.

Tujuan utama dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakaan public adalah…

a)

Membentuk budaya demokrasi pada masyarakat

b)

Memberikan kesempatan rakyat berpendapat

c)

Membantu pemerintah dalam pembuatan keputusan

d)

Menampung aspirasi dari masyarakat

18.

Berikut ini yang bukan merupaka bagian dari proses penyusunan kebijakan public adalah….

a)

Penyusunan agenda

b)

Pencarian masalah

c)

Formulasi kebijakan

d)

Implementasi kebijakan

19.

Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar – benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, dengan tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, merupakan prinsip otonomi daerah dengan jenis....

a)

Otonomi nyata

b)

Otonomi bertanggung jawab

c)

Otonomi luas

d)

Otonomi kebersamaan

20.

Pada tahap ini unit-unit pemeriksaan dan akutansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legeslatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. Merupakan isi dari salah satu proses perumusan kebijakana publik bagian....

a)

Penyusunan agenda

b)

Formulasi kebijakan

c)

Implementasi kebijakan

d)

Penilaian kebijakan