wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SMAM18 PAS SI12 1920

Total questions: 50

Worksheet time: 4hrs 20mins

Name
Class
Date
1.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya ....

a)

pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat

b)

pembauran hingga tercapai persatuan dan kesatuan

c)

penyatuan bangsa berbeda dari suatu masyarakat

d)

penyatuan suku berbeda dalam suatu negara

e)

penyatuan masyarakat menjadi kesatuan

2.

Perhatikan informasi berikut.

1. keadaan tidak bersatu padu

2. keadaan terpecah belah.

3.hilangnya keutuhan atau persatuan.

4. keadaan bercerai berai

5. hilangnya kebersamaan

Berdasarkan informasi di atas, arti disintegrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ditunjukkan nomor ....

a)

1, 2, dan 3

b)

1, 2, dan 4

c)

2, 3, dan 4

d)

2, 3, dan 5

e)

3, 4, dan 5

3.
Salah satu bukti belum terwujudnya integrasi nasional pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Demokrasi liberal dan Demokrasi terpimpin adalah … .
a)
terjadinya berbagai gerakan disintegrasi bangsa
b)
silih bergantinya kabinet yang berkuasa
c)
sulitnya mengembangkan perekonomian nasional
d)
terjadinya persaingan yang berat antarpartai
e)
besarnya pengaruh asing terhadap pemerintahan Indonesia
4.
Pemberontakan PKI pada tahun 1948 merupakan upaya disintegrasi bangsa yang dilatarbelakangi oleh adanya … .
a)
konflik ideologi
b)
keinginan berkuasa
c)
konflik multietnis
d)
konflik agama
e)
etnosentrisme
5.
Kelompok komunis yang dipimpin Amir Syarifuddin menentang keras program Kabinet Hatta yang berkaitan dengan pengurangan jumlah pasukan TNI karena ....
a)
pertahanan Indonesia akan berkurang
b)
kurangnya biaya pensiun bagi para TNI
c)
TNI masih diperlukan dalam pembangunan
d)
Indonesia akan mudah dijajah tanpa adanya TNI
e)
mayoritas anggota TNI yang terkena program adalah kelompok komunis
6.
Dalam upaya penumpasan pemberontakan PKI Madiun 1948, pemerintah melancarkan gerakan operasional militer yang dipimpin oleh ....
a)
Letkol Sarbini
b)
Letkol Ahmad Yani
c)
Kolonel A.H. Nasution
d)
Kolonel Gatot Subroto
e)
Jenderal Sudirman
7.
Latar belakang Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan bagian dari NII di bawah pimpinan Kartosuwiryo adalah … .
a)
pembangunan yang tidak merata antara pusat dan daerah
b)
untuk mendirikan negara Sulawesi Selatan yang otonom
c)
tuntutan KGSS agar dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin
d)
pemerintah membentuk Brigade Hasanuddin
e)
kekecewaan terhadap pemerintah pusat
8.

Alasan gerakan separatis APRA mempertahankan Negara Pasundan adalah … .

a)

memisahkan diri dari NKRI

b)

melindungi aset-aset ekonomi kolonial yang ada di wilayah Pasundan

c)

mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda

d)

mempertahankan bentuk negara RIS

e)

merebut kekuasaan pemerintah pusat

9.
Pergolakan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Andi Azis pada dasarnya dilandasi oleh adanya keinginan untuk … .
a)
menguasai seluruh wilayah Sulawesi Selatan
b)
memindahkan pusat pemerintahan ke Makassar
c)
membentuk tentara khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan
d)
menolak kedatangan pejabat yang ditugaskan oleh pemerintah pusat
e)
mempertahankan bentuk negara federal
10.
Republik Maluku Selatan (RMS) merupakan upaya disintegrasi bangsa di wilayah Indonesia Timur. Wilayah Maluku Selatan ini semula merupakan bagian dari … .
a)
Negara Nusa Tenggara timur
b)
Pemerintah Negara Maluku
c)
Kawasan Timur Indonesia
d)
Wilayah Indonesia Timur
e)
Negara Indonesia Timur
11.
Tindakan yang dilakukan oleh Soumokil yang dianggap membahayakan persatuan dan kesatuan negara Indonesia adalah … .
a)
mencetuskan berdirinya DI/TII di Jawa Barat
b)
menangkap beberapa menteri yang sedang menghadiri sidang kabinet
c)
memimpin pasukan bekas KNIL untuk menentang kebijakan pemerintah pusat
d)
memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan di Ambon
e)
menangkap Presiden Sukarno yang dianggap tidak dapat memimpin Indonesia
12.
Salah satu bukti keterlibatan pihak asing dalam gerakan separatis PRRI/Permesta adalah … .
a)
peralatan tempur yang digunakan berasal dari negara asing
b)
ditemukannya dokumen kerjasama antar PRRI/Permesta dengan negara asing
c)
ditemukannya pilot asing dalam pesawat PRRI/Permesta yang jatuh tertembak
d)
tokoh-tokoh PRRI/Permesta adalah perwira-perwira TNI yang dilatih oleh negara asing
e)
pascapenumpasan gerakan PRRI/Permesta, tokoh-tokohnya banyak melarikan diri ke luar negeri
13.
Pemberontakan yang dipimpin oleh Westerling, Andi Azis, dan Soumokil dilatarbelakangi oleh masalah pokok, yaitu keinginan mereka untuk … .
a)
mempunyai pemerintahan sendiri di luar NKRI
b)
mempertahankan bentuk negara federal Indonesia
c)
memiliki pasukan pengamanan sendiri di wilayah konflik
d)
memperoleh status kemiliteran yang jelas dalam NKRI
e)
tidak bergabung dengan Negara Indonesia Timur ( NIT )
14.
Tokoh ini merupakan salah satu tokoh pemimpin bangsa Indonesia dan memimpin kabinet pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kabinet yang dipimpin oleh tokoh ini sempat meneruskan program kabinet sebelumnya, yaitu program Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera). Program tersebut justru menimbulkan penolakan yang berujung pemberontakan yang puncaknya terjadi di Madiun. Tokoh yang dimaksud dalam informasi tersebut adalah ....
a)
Burhannuddin Harahap
b)
Ali Sastroamidjojo
c)
Amir Syarifuddin
d)
Sutan syahrir
e)
Moh. Hatta
15.
Tokoh pejuang prointegrasi yang juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia adalah ....
a)
Sukarno
b)
Adam Malik
c)
Mohammad Hatta
d)
Abdul Haris Nasution
e)
Sri Sultan Hamengkubuwono IX
16.
Abdul Haris Nasution selain dianggap sebagai perwira senior yang berjasa dalam menumpas pemberontakan, juga dikenal memiliki keahlian ....
a)
hukum militer
b)
perang gerilya
c)
strategi perang
d)
hukum internasional
e)
menggunakan senjata
17.
Pada masa Demokrasi Liberal, bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan … .
a)
parlementer
b)
presidensial
c)
konstitusional
d)
monarki
e)
campuran
18.
Alasan pusat pemerintahan Republik Indonesia terpaksa dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 April 1946 adalah … .
a)
situasi keamanan di Jakarta yang semakin memburuk
b)
adanya ancaman dan aksi teror sekutu yang mengancam keselamatan pimpinan negara
c)
penguasaan terhadap tempat-tempat yang dianggap strategis oleh Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia
d)
ancaman dari tentara Jepang terhadap keselamatan pimpinan negara
e)
adanya teror dari bekas tawanan Jepang yang mengancam keselamatan masyarakat
19.
Ketika Yogyakarta diserbu oleh Belanda dan para pimpinan pemerintahan ditangkap dan dipenjarakan, pusat pemerintahan dipindahkan ke Bukittinggi yang kemudian dikenal dengan nama … .
a)
Pemerintahan Syafruddin Prawiranegara
b)
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
c)
Republik Perwakilan Sumatera Barat
d)
Republik Indonesia Serikat
e)
Pemerintahan Sementara Republik Indonesia
20.
Program perbaikan ekonomi nasional yang dirancang pada masa Kabinet Natsir disebut dengan program … .
a)
monopoli
b)
oligopoli
c)
benteng
d)
ekonomi kerakyatan
e)
ekonomi Pancasila
21.
Faktor yang menyebabkan gagalnya kebijakan ekonomi Gerakan Benteng adalah … .
a)
penguasaan pasar oleh beberapa perusahaan asing yang menyulitkan pengusaha bumiputera
b)
kecurangan dari pengusaha nonbumiputra yang hanya memanfaatkan pengusaha bumiputra
c)
terbiasa mendapatkan dukungan finansial sehingga tidak memiliki kesadaran mengembangkan usaha
d)
pengusaha bumiputra yang cenderung bersikap konsumtif
e)
terjadinya guncangan ekonomi di beberapa negara asing
22.
Kabinet Natsir mendapat mosi tidak percaya karena … .
a)
berkurangnya dukungan dari partai politik lainnya
b)
tekanan dari partai oposisi terhadap kabinet Natsir
c)
tudingan PNI terhadap anggota Masyumi yang hanya memperkaya diri
d)
para menteri yang duduk dalam kabinet Natsir tidak dapat bekerjasama dengan baik
e)
tidak mampu mengembalikan Irian Barat sesuai hasil perjanjian KMB yang diberi waktu setahun
23.
Kabinet yang muncul setelah jatuhnya Kabinet Natsir adalah Kabinet Sukiman. Sayangnya Kabinet Sukiman ini pun tidak berjalan dalam waktu yang lama . Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya Kabinet tersebut adalah … .
a)
terjadinya pelanggaran terhadap politik bebas aktif Indonesia dengan dilaksanakannya kesepakatan MSA
b)
kegagalan dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk membentuk konstituante
c)
munculnya gerakan-gerakan separatisme di beberapa daerah di Indonesia
d)
terjadinya penyelewengan wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan
e)
terjadinya ketidakharmonisan dalam tubuh Angkatan Darat
24.
Pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika di Bandung berhasil diselenggarakan pada masa Perdana Menteri … .
a)
Burhanuddin Harahap
b)
Muhammad Hatta
c)
Amir Syarifuddin
d)
Ali Sastroamijoyo
e)
Natsir
25.
Pemilu pertama 1955 berhasil diselenggarakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Hasil pemilu memunculkan empat partai terkuat sebagai pemenang. Partai-partai tersebut adalah … .
a)
PNI, Masyumi, PKI, dan NU
b)
PNI, PKI, Partai Murba, dan NU
c)
PNI, PKI, NU, dan PSI
d)
NU, PKI, Masyumi, dan PSI
e)
Masyumi, NU, Partai Murba, dan PKI
26.
Konstituante hasil Pemilu 1955 tidak berhasil menyusun UUD yang baru setelah sekian lama bekerja. Salah satu penyebab kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD yang baru tersebut adalah … .
a)
konstituante tidak mendapat dukungan dari pemerintah
b)
konstituante mengalami kesulitan dalam merumuskan UUD yang baru
c)
konstituante sering mengalami masa reses akibat kebuntuan sidang yang terlalu mementingkan kelompoknya
d)
gangguan keamanan sering kali membuat sidang terhenti
e)
pengaruh komunis yang semakin kuat di dalam sidang menyebabkan pertengkaran sesama anggota konstituante
27.
Makna penting dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada akhir masa Demokrasi Liberal adalah … .
a)
menyelamatkan kondisi politik nasional yang tidak menentu akibat kegagalan konstituante menyusun UUD yang baru
b)
kuatnya pengaruh TNI AD terhadap pemerintah dalam mengusulkan agar UUD 1945 digunakan kembali
c)
menunjukkan ketidaktegasan pemerintah dalam menghadapi konstituante hasil Pemilu 1955
d)
memunculkan kekuatan baru dalam politik pemerintahan, yaitu TNI AD dan PKI
e)
memberi kesempatan bagi kelompok PKI untuk masuk dalam pemerintahan
28.
Secara teoritis, demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang berdasarkan pada ....
a)
Ketuhanan Yang Maha Esa
b)
Kemanusiaan yang adil dan beradab
c)
Persatuan Indonesia
d)
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e)
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
29.
Pada pelaksanaan demokrasi terpimpin, meskipun secara normatif kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi kenyataannya kekuasaan sepenuhnya berada di tangan ....
a)
perwakilan partai politik terbesar
b)
perdana menteri
c)
wakil presiden
d)
ketua MPR
e)
presiden
30.
Dampak dari konsep nasakom yang diberlakukan oleh Presiden Sukarno adalah … .
a)
terjadinya pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia dan semakin renggangnya hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat
b)
kedudukan PKI yang seolah-olah berada di garis depan Demokrasi Terpimpin dan munculnya konflik antara TNI dan PKI
c)
semakin condongnya Indonesia kepada negara-negara Barat dan terjadinya tindakan sepihak yang dilakukan oleh PKI
d)
munculnya kemelut di dalam tubuh TNI – AD dan semakin kuatnya hubungan Indonesia dengan negara-negara komunis
e)
kurangnya dukungan partai terhadap jalannya kepemimpinan Presiden Sukarno dan munculnya sentimen rasial
31.
Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyimpangan, terutama penyimpangan politik luar negeri yaitu
a)
membentuk DPRGR
b)
konfrontasi dengan Malaysia
c)
kerjasama bilateral dengan Malaysia
d)
pengangkatan presiden seumur hidup
e)
tidak memihak Blok Barat dan Blok Timur
32.
Pengertian Orde Baru memilki maksud bahwa… .
a)
tatanan kehidupan pemerintahan yang baru dan stabil
b)
perbaikan pemerintahan yang baru dan mendasar dalam semua aspek
c)
tonggak kestabilan pemerintahan baru yang berdasarkan Pancasila
d)
ungkapan keinginan rakyat untuk memperbaiki kehidupan politik dan ekonomi
e)
tatanan pemerintahan yang berusaha melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen
33.
Titik tonggak lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah … .
a)
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
b)
Surat Perintah 11 Maret 1966
c)
Tap. MPRS No. IX / MPRS / 1966
d)
Tap. MPRS No. XII / MPRS / 1966
e)
Tap. MPRS No. XXIX / MPRS / 1966
34.
Pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik pada 1971, Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) merupakan fusi dari … .
a)
NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti
b)
PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo
c)
NU, Parmusi, PSII, dan Partai Murba
d)
PNI, Parmusi, Partai Murba, IPKI,dan Parkindo
e)
NU, Parmusi, IPKI, dan Partai Islam Perti
35.
Tujuan kebijakan penyederhanaan dan penggabungan partai politik pada masa pemerintahan Orde Baru adalah … .
a)
mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antarpartai besar
b)
menyusun unsur-unsur kepentingan partai dalam pemerintahan
c)
menciptakan stabilitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
d)
partai politik di Indonesia masih menyesuaikan dengan sistem demokrasi ala Barat
e)
agar partai-partai terpilih dapat bersaing dengan aman dalam memperebutkan kekuasaan
36.
Dalam kekaryaan ABRI, makna konsep dwifungsi ABRI adalah … .
a)
ABRI bertugas sebagai penjaga pertahanan negara
b)
ABRI bertugas menentukan haluan dan politik negara
c)
ABRI fokus dalam setiap proses pengambilan keputusan pemerintah
d)
urusan terkait perbatasan dan pertahanan negara diserahkan kepada ABRI sepenuhnya
e)
ABRI tidak hanya bertugas menjaga pertahanan negara tetapi tetapi aktif dalam menentukan haluan dan politik negara
37.
Program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang dicanangkan pemerintah Orde Baru berhasil menjadikan Indonesia swasembada beras pada tahun … .
a)
1982
b)
1983
c)
1984
d)
1985
e)
1986
38.
Pemerintahan Orde Baru telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan yang berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia. Berikut ini yang tidak termasuk dampak positif pemerintahan Orde Baru adalah … .
a)
Indonesia menjadi negara swasembada beras di Asia
b)
munculnya pemerintahan yang sentralistik dan dominatif
c)
menciptakan fondasi yang kuat bagi jalannya pemerintahan
d)
meningkatkan perekonomian melalui program Revolusi Hijau
e)
meningkatkan pendidikan melalui program wajib belajar 9 tahun
39.
Tujuan gerakan reformasi di Indonesia adalah … .
a)
memberdayakan lembaga tinggi negara seperti DPR untuk lebih peduli pada pemerintah
b)
mengembangkan fungsi kontrol masyarakat terhadap Presiden Soeharto
c)
mengembalikan harta kekayaan rakyat yang telah dikorupsi oleh pejabat Orde Baru
d)
memperbarui seluruh tatanan kehidupan agar sejalan dengan tuntunan keadilan dalam masyarakat
e)
berusaha memajukan golongan tertentu dalam masyarakat
40.
Gerakan Reformasi akhirnya berhasil mendesak Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia. Pengunduran dirinya dilakukan pada … .
a)
20 Mei 1998
b)
21 Mei 1998
c)
22 Mei 1998
d)
23 Mei 1998
e)
24 Mei 1998
41.
Berikut ini yang tidak termasuk agenda reformasi 1998 adalah …. .
a)
bubarkan Orde Baru dan adili Soeharto beserta koloninya
b)
laksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
c)
tegakkan supremasi hukum dan HAM
d)
hapuskan dwifungsi ABRI
e)
hapuskan praktik KKN
42.
Dampak positif lahirnya reformasi di Indonesia adalah … .
a)
terciptanya kesempatan bagi wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri dari NKRI
b)
munculnya golongan yang menginginkan hak-haknya dipenuhi oleh negara
c)
terjadinya ketidakseimbangan dalam sistem hukum Indonesia
d)
kesempatan bagi siapapun untuk berpolitik terbuka lebar
e)
lunasnya utang luar negeri Indonesia
43.

Perhatikan informasi berikut :

1) persoalan-persoalan disintegrasi

2) kerusuhan mahasiswa menuntut dirinya untuk mundur dari jabatan

3) pemulihan ekonomi

4) isu-isu kudeta terhadap pemerintahannya

Masalah-masalah krusial yang dihadapi oleh B.J. Habibie pada awal kepemimpinannya adalah … .

a)

1) dan 2)

b)

1) dan 3)

c)

2) dan 3)

d)

2) dan 4)

e)

3) dan 4)

44.
Presiden Abdurahman Wahid mengeluarkan dekrit presiden pada 23 Juli 2001. Isi dekrit tersebut adalah … .
a)
mengadakan pemilu, membubarkan kabinet persatuan pembangunan, dan menegakkan demokrasi
b)
mengadakan pemilu, menurunkan hargabahan pokok, dan menegakkan supremasi hukum
c)
membekukan MPR dan DPR dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat
d)
membubarkan PKI, menurunkan harga bahan pokok, merombak kabinet
e)
menghapus KKN, membubarkan PKI, dan menegakkan demokrasi
45.
Salah satu kebijakan Presiden Abdurahman Wahid yang banyak menuai tentangan dari banyak kalangan adalah … .
a)
menambah pinjaman ke IMF
b)
mengganti menteri tanpa alasan
c)
menjalin kerja sama dengan Israel
d)
menjalin hubungan dagang dengan India
e)
membentuk poros Jakarta-Beijing-New Delhi
46.
Lembaga negara yang dibentuk pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan berperan besar dalam pemberantasan korupsi di kalangan pejabat negara adalah … .
a)
Komisi Yudisial
b)
Kejaksaan Agung
c)
Mahkamah Agung
d)
Mahkamah Konstitusi
e)
Komisi Pemberantasan Korupsi
47.
Dalam menunjang terlaksananya demokrasi pada masa Megawati Soekarno putri menjadi presiden telah diterbitkan undang-undang penting yang terkait dengan … .
a)
pembentukan Koalisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
b)
upaya pembasmian praktik korupsi di kalangan birokrat
c)
kesepakatan perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka
d)
mengatur fungsi dan kewenangan TNI dan Polri yang terpisah
e)
kesepakatan dengan warga Buyat yang wilayahnya terkena pencemaran
48.
Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pemilihan umum secara langsung dilakukan pertama kali pada 2004 untuk memilih … .
a)
Anggota legislatif dan presiden
b)
Presiden dan wakil presiden
c)
Anggota MPR dan presiden
d)
Presiden dan anggota MA
e)
Anggota DPR dan DPA
49.
Salah satu institusi hukum yang ada di ranah eksekutif pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah … .
a)
Komisi Yudisial
b)
Kejaksaan Agung
c)
Mahkamah Agung
d)
Koalisi Perempuan
e)
Mahkamah Konstitusi
50.
Pasca reformasi 1998, kedudukan Pancasila sebagai asas tunggal dalam partai politik dihapus. Ketentuan tersebut dikeluarkan pada masa pemerintahan B. J. Habibie dan dikukuhkan dalam peraturan … .
a)
Tap MPR No. VII / MPR / 1998
b)
Tap MPR No. VIII / MPR / 1998
c)
Tap MPR No. XII / MPR / 1998
d)
Tap MPR No. XIII / MPR / 1998
e)
Tap MPR No. XVIII / MPR / 1998