wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

Ada berapa provinsi di Indonesia yang memiliki hak otonom khusus...

a)

Empat

b)

Tiga

c)

Dua

d)

Lima

e)

Satu

2.

Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada otonom dalam kerangka NKRI dinamakan...

a)

Dekonsentrasi

b)

Sentralisasi

c)

Desentralisasi

d)

Tugas Pembantuan

e)

Otonomi Daerah

3.

Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu ...

a)

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

b)

Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi

c)

DPR dan DPD

d)

DPRD dan MPR

e)

DPD dan DPRD

4.

Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu ...

a)

Desentralisasi dan Dekonsentrasi

b)

Desentralisasi Jabatan dan Desentralisasi Ketatanegaraan

c)

Sentralisasi dan Dekonsentralisasi

d)

Desentralisasi dan Sentralisasi

e)

Tugas Pembantuan dan Desentralisasi

5.

Menurut Amran Muslimin, dalam buku Otonomi Daerah dan Implikasinya, desentralisasi dibedakan menjadi ...

a)

Satu

b)

Empat

c)

Tiga

d)

Lima

e)

Dua

6.

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu ...

a)

Fungsi Infrastruktur Ekonomi

b)

Fungsi Pengaturan

c)

Fungsi Legislasi

d)

Fungsi Anggaran

e)

Fungsi Menjaga Kompetisi

7.

Dibawah ini yang bukan termasuk daerah yang memiliki otonomi khusus adalah ...

a)

Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

b)

Daerah Sulawesi Tenggara

c)

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

d)

Daerah Khusus Papua

e)

Daerah Istimewa Yogyakarta

8.

Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia berada di tangan ...

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Rakyat

e)

DPD

9.

Bupati adalah kepala daerah otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui...

a)

Pilkada

b)

Pilpres

c)

Pemilu

d)

Voting

e)

Musyawarah

10.

Komponen-komponen pemerintah pusat adalah...

a)

Presiden, Menteri, Gubernur

b)

Presiden, DPR, Menteri

c)

Presiden, Ketua MPR, Ketua MA

d)

Presiden dan Para Menteri

e)

Presiden, MPR, DPR

11.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tersebut dinamakan...

a)

Desentralisasi

b)

Dekonsentrasi

c)

Tugas Pembantuan

d)

Otonomi Daerah

e)

Sentralisasi

12.

Daerah otonomi khusus provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur dalam...

a)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

b)

Undang-Undang No. 20 Tahun 2004

c)

Undang-Undang No. 29 Tahun 2007

d)

Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959

e)

Ketetapan MPRS/X/2001

13.

Yang dimaksud dengan tugas pembantuan (asas Medebewind) adalah...

a)

Keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut

b)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI

c)

Pemerintah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, keuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat

d)

Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal

e)

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

14.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Daerah dibantu oleh...

a)

Sekretaris DPRD

b)

Bupati

c)

Sekretaris Pemerintahan

d)

DPRD

e)

Sekretaris Daerah

15.

Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah ...

a)

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004

b)

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004

c)

Undang-Undang RI No, 33 Tahun 2004

d)

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004

e)

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004

16.

Kewenangan pemerintah daerah provinsi diatur dalam...

a)

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000

b)

Undang-Undang No. 25 Tahun 2000

c)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011

d)

Peraturan Presiden

e)

Undang-Undang No. 29 Tahun 2007

17.

Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah...

a)

Provinsi

b)

Kabupaten/Kota

c)

Kabupaten

d)

Kota

e)

Desa

18.

Dibawah ini yang termasuk lembaga infrastruktur adalah

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Media Komunikasi Politik

e)

BPK

19.

Dibawah ini yang termasuk tugas dan wewenang presiden, kecuali...

a)

Membuat Undang-Undang bersama MPR

b)

Mengangkat dan menerima penempatan duta konsul negara lain dengan melihat pertimbangan dari DPR

c)

Memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR

d)

Membina dan melaksanakan kerja sama dengan departemen, instansi, dan organisasi terkait lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul

e)

Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

20.

“ Hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundag undangan “ Pernyataan tersebut adalah defenisi dari…

a)

Daerah Otonom

b)

Otonomi Daerah

c)

Otonomi Khusus

d)

Otonomisasi

e)

Pemerintahan Daerah