NEW
Font size
WorksheetsSOAL-SOAL CPNS TWK
Total questions: 80
Worksheet time: 40mins
Pada saat berlakunya UUD 1945 pertama kali yang berkedudukan sebagai pembantu Presiden adalah ....
senat
menteri
komite nasional
perdana menteri
DPR
Pemerintahan RIS menganut sistem kabinet parlementer dimana kebijakan dan tanggungjawab kekuasaan pemerintahan berada ditangan menteri baik secara bersama maupun individual. Pada masa ini juga dikenal sistem bikameral, yaitu ....
Presiden dan DPR
Senat dan DPR
Presiden dan Senat
DPR dan MPR
MPR dan Presiden
Keputusan MPR mengenai pemberhentian Presiden atau wakil Presiden harus disetujui sekurang-kurangnya....
3/4 dari jumlah anggota yang hadir
50% + 1 dari jumlah anggota yang hadir
2/3 dari jumlah anggota yang hadir
50% dari jumlah anggota yang hadir
25 % dari jumlah kehadiran
Prinsip persamaan hak-hak asasi manusia sedunia dimuat dalam dokumen ……
Universal Declaration of Human Rights
Decralation of Independence
Freedom of Independence
The Forteen Points
The Four Freedom
Berikut ini adalah tokoh yang turut dalam sidang, dan memberikan usulan rumusan Pancasila ……
Sultan Mahmud Syah
Moh. Yamin
Sutan Takdir Alisyahbana
Setiabudi Danudirjo
Ki Hadjar Dewantara
Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik perlu diadakan karena ……
Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membentuk partai politik.
Merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi
Terbukti bahwa dengan adanya partai politik negara menjadi demokrasi
Melalui partai politiklah masyarakat dapat memilih presiden dan wakil presiden.
Partai politik merupakan satu-satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi.
Salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru adalah …
Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya azas
Banyak terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
Indonesia dilanda krisis moneter dan moral
Indonesia sering menerima kritikan dari luar negeri
Indonesia tidak mampu bersaing di pentas dunia
Demonstrasi berskala nasional dengan basis kekuatan mahasiswa dan masyarakat yang dilandasi oleh muatan politik penggulingan presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun berkuasa dilaksanakan pada tanggal....
2 Mei 1998
20 Mei 1998
5 Oktober 1998
28 Oktober 1998
1 Juni 1998
Keputusan MPR atas usus pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya …… dari jumlah anggota yang hadir.
3/4
2/3
2/3+1
50%+1
50%
Iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dimaknai dengan ……
Retribusi
Pajak
Sumbangan
Pembayaran resmi
Kontraprestasi
Kerjasama ekonomi yang bertujuan membahas tarif dan hambatan perdagangan internasional adalah ……
PO
WTO
IFC
APEC
AFTA
Tujuan dari kebijakan moneter adalah ……
Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan kesejahteraan
Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan income percapita
Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan pajak
Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan ekspor
Menjaga stabilitas moneter untuk menekan impor
Sistem produksi yang berusaha meningkatkan hasil dengan cara melakukan peningkatan kualitas di dalam proses produksi dinamakan dengan ……
Intensifikasi
Ekstensifikasi
Eksplorasi
Industrialisasi
Kontruktif
Penerimaan dan pengeluaran APBN mengikuti prinsip ……
Sepadan
Selaras
Setara
Seimbang
Berimbang
Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 berfokus pada perumusan ...
Strategi perjuangan kemerdekaan
Dasar negara Indonesia
Teks proklamasi kemerdekaan
Sistem kenegaraan Indonesia
Visi dan misi Republik Indonesia
Dalam rangka merebut kembali Irian Barat
Presiden Sukarno yang dirinya mengatasnamakan “penyambung lidah rakyat” telah menyerukan komando rakyatnya yang dikenal dengan nama ....
Dwi Komando Rakyat
Tri Komando Rakyat
Tri Tuntutan Rakyat
Komando Gabungan Rakyat
Komando Rakyat
Tujuan dilaksanakannya pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955 adalah untuk ……
Membuktikan Indonesia sebagai negera demokrasi
Memilih presiden dan wakil presiden
Memilih anggota DPR dan Konstituante
Memilih anggota MPR
Menyalurkan aspirasi rakyat
Komponen utama dalam sistem pertahanan
negara Republik Indonesia adalah ……
Rakyat
Pemerintah
TNI Polri
Polri
Hansip
Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia adalah ……
Kepala Staf Angkatan
Panglima ABRI
Kodam
Menhankam
Presiden
Dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan ……
MPR
DPR
MA
DPA
Hakim agung
Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1 hasil amandemen, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi memperhatikan pertimbangan
……
MPR
DPR
MA
DPA
Jaksa Agung
Pihak yang berhak untuk melakukan peradilan kasasi dalam sistem peradilan di negara RI adalah ……
DPA
Badan Peradilan
Mahkamah Militer
Mahkamah Agung
Peradilan Tinggi
Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ……
Ketua MPR, Ketua DPR
Ketua MPR, Ketua DPR dan para Menteri
MA dan Menteri Dalam Negeri
MA, Jaksa Agung dan para Menteri
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan …
MA
DPA
DPR
MPR
Hakim Agung
1. Negara menghendaki persatuan
2.Negara hendak mewujudkan keadilansosial bagi seluruh rakyat
3. Negara yang berkedaulatan rakyat
4. Negara Beketuhanan Yang Maha Esa. Urutan empat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah ....
1,2,3 dan 4
1,3,2 dan 4
4,2,3 dan 1
4,3,1 dan 2
4,3,2 dan 1
Tata urutan perundang- undangan menurut TAP MPR No III/ MPR/ 2000 adalah
UUD 1945, TAP MPR,Undang- Undang, UU / Perpu, Peraturan Pemerintah,, Keppres, Peraturan Daerah
UUD 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang- Undang, UU Perpu, Keppres, Peraturan Daerah
UUD 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang- undang, Kepres, UU / Perpu, Peraturan Daerah
UUD 1945, TAP MPR,UU / Perpu, Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Peraturan Daerah
UUD 1945, TAP MPR, Peratura Pemerintah, Undang- Undang, UU Perpu,, Keppres, Peraturan Daerah
Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan mengadakan sidang dan menghasilkan keputusan yang lebih dikenal Piagam Jakarta (Jakarta Charter), istilah ini dimunculkan oleh ....
Ir. Soekarno
Mr. Moh Yamin
Muhamad Hatta
Radjiman Wideodiningrat
K.H Mansur
Pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dilakukan...
Presiden
Presiden dengan persetujuan DPA
Presiden dengan persetujuan MA
Presiden dengan persetujuan DPR
Hakim Agung
Dari tinjauan historis palaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia dilakukan dengan cara sebagai berikut ....
merangkul golongan komunis
merangkul angkatan udara
menyingkirkan Masyumi dan PSI
merangkul Muhammadiyah
merangkul angkatan darat
Penyelesaian konflik RI- GAM dilakukan perundingan yang dimediatori asing,
dilaksanakan di .....
Washington DC, AS
London Inggris
Helsinky, Finlandia
Swedia
Austria
Pengawas internasional perjanjian RI – GAM yang telah disepakati adalah....
Aceh Monitoring Mission( AMM)
Non Government Organisation( NGO )
United Nation
Nanggroe Monitoring Mission
Peace Monitoring Mission( PMM )
Diukur dari garis pangkal laut terluar, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia ditatapkan selebar.....
350 mil laut
300 mil laut
200 mil laut
20 mil laut
12 mil laut
Pancasila merupakan ideologi terbuka, disatu pihak kita harus mempertajam kesadaran akan nilai- nilai yang bersifat abadi. Nilai – nilai yang bersifat abadi itu terdapat pada ...
Pembukaan UUD 1945
Batang Tubuh UUD 1945
Penjelasan UUD 1945
Setiap pasal dalam batang Tubuh UUD 1945
Amandemen UUD 1945
Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) yang disalurkan pemerintah kepada rakyat miskin bertujuan untuk....
Memberantas masalah kemiskinan
Meringankan beban ekonomi masyarakat akaibat kenaikan harga BBM
Mensubsidi rakyat secara langsung
Meminimalisir resistansi dalam masyarakat terhadap kenaikan harga
BBM
Mengatasi dampak krisis ekonomi
Susunan kebijakan Pemerintah Daerah Otonom Menurut UU no 22 Th 1999 terdiri dari....
Kepala Daerah, Ketua DPRD, dinas – dinas
Kepala Daerah, Ketua DPRD, Badan Eksekutif Daerah
Kepala Daerah dan dinas – dinas
Kepala Daerah dan Muspida
Kepala Daerah dan DPRD
Yang dimaksud pemerintah pusat adalah...
Presiden , Wakil presiden, DPR, MPR dan MA
Presiden , Wakil presiden, dan Menteri
Presiden , Wakil presiden
Presiden , Wakil presiden, dan Menteri, DPR
Presiden , Wakil presiden, dan DPR
Sebagai ideologi terbuka, maka pancasila sebaiknya ...
Disesuaikan dengan ideologi lain
Dipadukan dengan ideologi lain
Dibuatkan penafsiran resmi
Ditafsirkan ulang
Dikontraskan dengan ideologi lain
Di dalam ideologi terdapat tiga unsur esensial, salah satunya adalah bahwa setiap ideologi selalu memuat adanya gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah serta bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Unsur ini dinamakan...
Keyakinan
Mitos
Loyalitas
Doktrin
Cita-cita
Pancasila adalah sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas, merupakan kedudukan pancasila sebagai …
Dasar Negara
Ideologi bangsa
Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
Way of life
Kepribadian Bangsa Indonesia
Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan ...
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal …
1 Juni
22 Juni
30 September
1 Oktober
10 November
UUD 1945 sebelum diamandemen menegaskan bahwa kedaulatan diatur di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh ...
MPR
DPR
Presiden
MA
Perdana Menteri
UUD 1945 merupakan konstitusi pertama negara Republik Indonesia yang berlaku mulai tanggal ...
17 Agustus 1945 – 17 Agustus 1948
17 Agustus 1945 – 17 Agustus 1950
18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
17 Agustus 1945 – 17 Agustus 1949
20 Agustus 1945 – 17 Agustus 1949
Alasan kembalinya pada UUD 1945 adalah bahwa UUD 1945 dianggap sebagai ...
Konstitusi pertama yang berlaku
Warisan nenek moyang
Konstitusi yang dianggap mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa
Konstitusi yang paling baik saat ini
Konstitusi yang cocok untuk bangsa indonesia
Suatu negara merdeka dan berdaulat yang memiliki kekuasaan asli para pemerintah pusat, negara tersebut berbentuk ...
Serikat
Dominion
Kesatuan
Protektorat
Uni
Tokoh yang mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah ...
B.M. Diah
Ahmad Subardjo
Chairul Saleh
Sukarni
Sayuti Melik
Negara merupakan organisasi kekuasaan yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, oleh karena itu harus ...
Memberikan pelayanan terbaik
Memperhatikan kesempatan berusaha
Memajukan kesejahteraan umum
Mengutamakan pembangunan ekonomi
Melestarikan kehidupan setiap suku
Di Indonesia dikenal dengan adanya sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah ...
Batak
Rejang
Gayo
Bali
Minangkabau
Sumpah pemuda merupakan titik balik pemuda Indonesia untuk bersatu demi mewujudkan Indonesia merdeka. Yang membacakan sumpah pemuda adalah ...
Amir Syafrudin
Moh. Yamin
Sugondo Joyopuspito
Djoko Marsaid
Rohjani
Perhatikan pernyataan dibawah ini !
- Menetapan GBHN
- Menetapkan dan mengubah UUD
- Memilih Presiden dan Wakilnya
- Melantik Presiden dan Wakilnya
Sebelum dilakukan amandemen pernyataan tersebut diatas adalah merupakan tugas …
MPR RI
DPR dan MPR
Rakyat dan DPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 menegaskan bahwa ..
Kekuasaan kepala negara tak terbatas
Kekuasaan kepala negara perlu dibatasi
Kekuasaan kepala negara sangat terbatas
Kekuasaan kepala negara seumur hidup
Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
Dengan adanya prinsip otonomi seluas-luasnya, daerah diberi kewenangan mengatur urusan pemerintahannya sendiri, tetapi yang tidak termasuk adalah di bidang…
Agama
Perekonomian
Wilayah
Sosial Masyarakat
Sumber Daya Alam ( SDA )
Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aturan dasar ini tercantum dalam UUD 1945...
Bab X Pasal 27 (1)
Bab X Pasal 27 (2)
Bab X Pasal 28 (1)
Bab XII Pasal 30 (1)
Bab XII Pasal 30 (2)
Hukum yang positif adalah hukum yang ...
Mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum
Berisi perintah dan larangan
Hanya berlaku pada masyarakat tertentu
Berlaku sekarang
Berlaku di masa mendatang
Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, sebelum diamendemen kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari beberapa unsur, tetapi berikut dibawah ini yang tidak termasuk adalah ....
Utusan daerah
Utusan golongan
Utusan partai politik
Utusan TNI
Utusan pemerintah
Sesudah diamandemen Pasal 2 ayat ( 1 ) menyatakan bahwa MPR dipilih melalui pemilu yaitu terdiri dari ....
Utusan partai politik
unsur TNI
DPR RI dan utusan daerah
DPR RI dan partai politik
DPR dan DPD
Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh Nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan Asas Dasar Negara Republik Indonesia. Selain Ir. Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya adalah ….
Prof. Dr. Soepomo
Dr. Buntaran Martoatmodjo
Mr. A.D. Cokronegoro
Mr. Syafruddin Prawiranegara
Mr. Mohammad Roem
Pada Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang akan ditetapkan serta disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 masih terdapat masalah yang bisa mengganggu persatuan rakyat Indonesia, terutama pada alinea ke-4 tentang perumusan lima asas falsafah negara Indonesia Merdeka, dimana asas pertama menyebutkan: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berkat peran 4 tokoh Islam dalam memberikan pandangan dan pendapatnya hingga asas pertama falsafah negara tersebut akhirnya berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah seorang dari 4 tokoh Islam tersebut adalah .…
Haji Abdul Malik Karim Amrullah
Ki Hajar Dewantara
Ki Bagus Hadikusumo
Tengku Daud Beureuh
Umar Said Cokroaminoto
Berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila, Indonesia adalah negara yang menganut teori kedaulatan ….
negara
hukum
sosial
Rakyat
Agama
Lambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara berdasarkan ….
Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tanggal 17 Agustus 1951
Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tanggal 17 September 1951
Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951
Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tanggal 17 November 1951
Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tanggal 17 Desember 1951
Rantai baja berwarna kuning emas melambangkan sila Pancasila, yaitu ….
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pada leher Garuda tergantung dengan rantai sebuah perisai berupa jantung, di mana di tengah perisai terdapat garis tebal. Garis tebal tersebut melambangkan ....
Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang bersatu dan tidak terpisahkan
Semua sila dalam Pancasila bersatu padu
Kedaulatan Indonesia akan dipertahankan dengan sikap tegas
Indonesia adalah negara kepulauan
Indonesia dilalui garis khatulistiwa
Sekelompok besar manusia yang merasa sejiwa dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama dimaknai dengan ....
Komunitas
Bangsa
Negara
masyarakat
suku bangsa
Tujuan utama dibentuknya hukum adalah untuk .…
menciptakan keseragaman pendapat dalam masyarakat
menciptakan masyarakat yang tertib dan aman
menciptakan masyarakat yang patuh pada penguasa
menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera
menciptakan masyarakat yang dapat memahami hukum
Selain kerukunan intern beragama dan kerukunan antar umat beragama, satu hal lainnya yang termasuk dalam Tri kerukunan umat beragama lainnya adalah .…
kerukunan antara umat beragama dengan tokoh adat dan budayawan
kerukunan antara umat beragama dengan kekuatan sosial dan politik di Indonesia
kerukunan antara umat beragama dengan cendekiawan dan ilmuwan
kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah
kerukunan antara umat beragama dengan umat beragama lainnya di dunia internasional
Pengamalan sila Persatuan Indonesia di antaranya adalah dengan sikap ….
menempatkan kepentingan bersama sebagai tujuan utama melalui musyawarah untuk mufakat
menunjukkan keunggulan bangsa dan negara di antara bangsa-bangsa lain di dunia
membaur dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain untuk menciptakan kerukunan di Indonesia
tidak mencampuri adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
Makna fungsi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ….
menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat untuk diterapkan demi kemajuan rakyat Indonesia.
menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan keperibadian bangsa.
menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan cita-cita nasional.
menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan pemerintah.
menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan semangat untuk menjaga ketertiban dunia.
Selain norma kesusilaan dan norma kesopanan, dua norma lainnya yang termasuk dalam empat macam norma dalam masyarakat adalah ….
norma agama dan norma hukum
norma agama dan norma sosial
norma hukum dan norma sosial
norma sosial dan norma budaya
norma hukum dan norma budaya
Alasan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda adalah untuk ...
Mempertahankan NKRI
Melindungi kekayaan negara Indonesia
Memberikan kenyamanan pemerintah untuk menindak pelanggaran laut
Melindungi wilayah kepulauan RI
Menciptakan kawasan damai dalam gagasan Wawasan Nusantara
Lembaga negara yang yang berwenang memutuskan persoalan terkait dengan perselisihan hasil pemilu adalah …
Komisi Yudisial
Presiden
DPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Suatu sistem pemerintahan dimana lembaga eksekutif (pemerintah) dan legislatif (parlemen) memiliki kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol (checks and balances) disebut sistem pemerintahan …
Monarki
Aristokrasi
Referendum
Parlementer
Presidensial
Lembaga Negara yang membawahi badan-badan peradilan dalam lingkup Peradilan Umum,Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) adalah ....
MahkamahAgung
Komisi Yudisial
Mahkamah Konstitusi
DPR
MPR
Pemilu Pertama pada tahun 1955 digunakan untuk memilih…
Anggota MPR
Anggota DPR dan Konstituante
Presiden dan Wakil
KNIP
Menteri
Setelah melalui proses persidangan akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam …
Pidato kebangsaan
Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945
Teks proklamasi
Sidang BPUPKI
Batang Tubuh UUD 1945
Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila …
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Hasil sidang pertama BPUPKI oleh Prof.Dr.Supomo pada 31 Mei 1945 adalah …
Peri kebangsaan, Peri kemanusiaan, Peri ketuhanan, Peri kerakyatan, Kesejahteraan rakyat
Peri ketuhanan, Internasionalisme, Mufakat dan demokrasi, Peri kemanusiaan, Kesejahteraan sosial
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Keadilan rakyat
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan kemanusiaan, Mufakat dan demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan yang Maha Esa
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Ketuhanan yang Maha Esa
Konsep rancangan Pembukaan UUD 1945 yang disetujui pada 22 Juni 1945 oleh M. Yamin diberi nama …
Mukaddimah
Pembukaan
Lahirnya Pancasila
Piagam Jakarta
Gentlemen’s Agreement
Amandemen UUD 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 1945 masih …
Dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya
Dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur
Diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter
Diragukan akan kemampuan UUD dalam menampung aspirasi
Ada pasal yang kurang
Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah ….
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Memajukan kesejahteraan umum
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Melaksanakan ketertiban dunia
Memajukan kerjasama regional
Teori yang menyatakan bahwa adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan disebut ….
Teori teokrasi
Teori kekuasaan
Teori perjanjian
Teori kedaulatan
Teori politik
