NEW
Font size
WorksheetsREFORMASI BIROKRASI KEMHAN & TNI
Total questions: 20
Worksheet time: 16mins
Krisis multi dimensi 1998, mengakibatkan tuntutan berbagai elemen masyarakat, yang ditandai dengan kondisi yang memperihatinkan. Salah satu kondisinya yaitu:
Efek globalisasi
Politik negara-negara ASEAN menyebabkan kemerosotan hubungan antar negara
Penguasaan dan pemanfaatan Iptek belum memadai dalam meningkatkan daya saing
Keamanan negara-negara lain
Puncak peristiwa tuntutan reformasi ditandai dengan adanya kerusuhan pada tanggal 13 s.d. 15 Mei 1998 yang dipicu peristiwa tragedi dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Sejak itu, menjadi tonggak dimulainya era reformasi diberbagai bidang, yang dikenal sebagai:
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasi gelombang pertama
Reformasi birokrasi gelombang kedua
Reformasi birokrasi gelombang ketiga
Upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, disebut:
Hakikat dasar reformasi birokrasi
Tujuan reformasi birokrasi
Pengertian reformasi birokrasi
Pengertian tata kelola pemerintahan
Secara etimologi reformasi berasal dari kata bahasa inggris yaitu:
reformation
reform
re-eformation
refor
Kesamaan Visi, persepsi, dan misi untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang efektif, efisien, bebas dari KKN, sesuai Ketetapan MPR Nomor:
TAP MPR Nomor IX/MPR/1998
TAP MPR Nomor X/MPR/1998
TAP MPR Nomor XI/MPR/1998
TAP MPR Nomor XII/MPR/1998
Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan yaitu
Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Indonesia maju, berperikemanusiaan dan berkeadilan
Indonesia adil dan makmur
Yang tidak termasuk dalam delapan misi pembangunan nasional yaitu:
Mewujudkan Indonesia mampu secara ekonomi
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
Mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu, merupakan penjabaran dari misi:
Mewujudkan negara kepaulauan (Archipelagic)
Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang terpola.
Mewujudkan pertahanan negara kepulauan sesuai perjanjian negara-negara di dunia UNCLOS 1982.
Untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia, memerlukan bentuk pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis melalui:
Pembangunan setiap saat
Perbaikan struktur organisasi
Perbaikan akhlak personel
Tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025
Visi reformasi birokrasi di bidang pertahanan yaitu:
Terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur
Terwujudnya persatuan Indonesia yang kuat
Terwujudnya masyarakat yang mampu mempertahankan segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar.
Terwujudnya tata kelola pemerintahan bidang pertahanan yang bersih dan profesional
Menciptakan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pertahanan negara yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, merupakan:
Munculnya reformasi birokrasi Kemhan TNI
Harapan reformasi birokrasi Kemhan TNI
Tujuan reformasi birokrasi Kemhan TNI
Cita-cita reformasi birokrasi Kemhan TNI
Organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur, merupakan bentuk:
8 area perubahan reformasi birokrasi
9 area perubahan reformasi birokrasi
10 area perubahan reformasi birokrasi
11 area perubahan reformasi birokrasi
Langkah-langkah strategis yang dibuat, agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik, meliputi:
Tingkat pusat dan daerah
Tingkat dewasa dan yunior
Tingkat pelaksanaan, pelaksana, program, dan metode pelaksanaan.
Tingkat kecepatan, ketepatan, kerawanan, dan kepastian
Penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas, pelayanan publik, merupakan bentuk:
Program pelaksanaan
Program teknis
Program anggaran
Program tingkat makro
Manajemen perubahan, konsultasi dan asistensi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, knowledge management, merupakan bentuk
Program pelaksanaan
Program anggaran
Program tingkat meso
Program teknis
Manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan pelaporan, merupakan bentuk:
Program tingkat mikro
Program pelaksanaan
Program teknis
Program anggaran
Yang bukan bagian dari sasaran lima tahunan sesuai grand design reformasi birokrasi yang telah ditetapkan, yaitu:
Sasaran lima tahun (2005-2009)
Sasaran lima tahun (2010-2014)
Sasaran lima tahun (2015-2019)
Sasaran lima tahun (2020-2024)
Bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya, disebut:
Tactical reformasi birokrasi
Structure design reformasi birokrasi
Road map reformasi birokrasi
Google map reformasi birokrasi
Memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat; melanjutkan upaya-upaya perubahan; mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya; memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi, merupakan:
Road Map reformasi birokrasi 2010-2014
Road Map reformasi birokrasi 2015-2019
Road Map reformasi birokrasi 2020-2024
Masa transisi reformasi birokrasi 2020-2024
Kegiatan yang termasuk dalam program quick wins reformasi birokrasi Kemhan dan TNI tahun 2015-2019, yaitu:
Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN.
Assesment
Penerapan efisiensi penyelenggaraan
Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja
