Menutup deficit APBN

Mengelola portofolio utang pemerintah

Membiayai pengeluaran pembiayaan

Membiayai investasi sektor privat

Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya

Setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Setiap pinjaman olehPemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu,sesuai dengan masa berlakunya.

surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing

SBSN Didasarkan pada prinsip Syariah merepresentasikan kepemilikan investor atas underlying asset dan SUN dari Sertifikat pernyataan utang

SBSN tidak memerlukan underlying asset dan SUN memerlukan underlying asset

SUN Memerlukan Fatwa/Opini Syariah dan SBSN Tidak memerlukan Fatwa/Opini Syariah

Saving bond ritel dan obligasi negara ritel termasuk SBSN sedangkan sukuk tabungan dan sukuk ritel masuk SUN

Private Placement adalah kegiatan penawaran penjualan SBN dengan cara agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan

Book building kegiatan penawaran penjualan SBN kepada investor tertentu dengan ketentuandan persyaratan (terms and conditions) sesuai dengan kesepakatan

Debt Switching adalah pembelian kembali SBN yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan penyerahan SBN seri lain oleh Pemerintah dan apabila terdapat selisih nilai penyelesaian transaksinya, dapat dibayar tunai

Buy back adalah kegiatan pembelian kembali SBN di pasar primer yang dimiliki investor oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara utang dan/ penukaran

Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara

Efisien dan efektif

Akuntabel

Kehati hatian

Penanaman sejumlah uang pemerintah atau sebagian dengan harapan mendapat keuntungan di masa yang akan dating

penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pengeluaran pemerintah pada masa sekarang untuk pembelian aktiva riil (properti, mobil, dan lainnya) atau juga aktiva keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan.

Kegiatan pemerintah dalam mengembangkan uang untuk mendapatkan keuntungan

Transparansi, efektif dan efisien

Akuntabilitas, responsibilitas, transparansi

Indepedensi, kewajaran, mobilitas

Fleksibilitas, profesionalisme, kehati hatian

menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah dan disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

menyusun rencana jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah berdasarkan kebijakan umum dan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Menteri

Berdasarkan alokasi Investasi Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN, Menteri menunjuk BUMN dan/atau BHL untuk bertindak sebagai OIP.

Menteri mengusulkan alokasi Investasi Pemerintah yang akan dikelola oleh BUMN dan/atau BHL dalam APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

lingkungan pengendalian

penilaian risiko

kegiatan pengendalian

toleransi dan strategi

Pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan

Perencanaan, persiapan, pelaksanaan

Identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, penyusunan RAB

Menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan KAK

5

3

4

2

Pinjaman luar negeri yang diterima Pemerintah/Pemda

APBN/APBD

Hibah dalam negeri yang diterima Pemerintah/Pemda

Semua benar

Pembelian komputer dan software

Pemeliharaan bangunan gedung aula

Konsultan hukum

Jasa kebersihan taman

Tepat jumlah

Tepat biaya

Tepat kualitas

Tepat sasaran

Barang tersebut sangat mewah

Barang tersebut belum dapat diproduksi dalam negeri

Volume produksi dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan

Barang tersebut keluaran terbaru

Menetapkan rancangan kontrak

Menetapkan pejabat pengadaan

Melaksanakan persiapan dan pelaksaan pengadaan secara langsung

Menetapkan tim teknis

Aspek sosial

Aspek lingkungan hidup

Aspek ekonomi

Aspek kesehatan

Terbuka

Bersaing

Akuntabel

Efektif

SDM PBJ wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ

Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa berbentuk struktural

K/L/Pemda menyelenggarakan fungsi LPSE

Adanya pengelola PBJ

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lainnya yang tidak sah

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas pembiayaan APBN/D atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban RKUN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Persediaan

Asset tetap

Asset lainnya

barang

Persediaan

Asset tetap

Asset lainnya

barang

efektif

efisiensi

kepastian hukum

transparansi

Standar barang

Standar harga

Standar kebutuhan

Standar biaya

Pengelola Barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada gubernur/bupati/walikota untuk ditetapkan status penggunaannya

Pengguna Barang melaporkan BMN yang diterimanya kepada Pengelola Barang

Pengguna Barang melaporkan BMN yang diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan

Pengguna barang meneliti laporan tsb dan mengajukan usulan kepada pengelola barang

Dihapuskan

Dialihkan

Dimanfaatkan

Dipindahtangankan

warisan

Pemusnahan

PMP pusat

Penghapusan

Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN

Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk BMD.

Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN;

Pengguna anggaran setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk BMD.

manteri keuangan

mendagri

Pengguna barang

Pengelola barang