NEW
Font size
WorksheetsKD 3.6 M.KEW.LEMBAGA NEG.MEN.UUD 1945 (SMT 2)
Total questions: 35
Worksheet time: 12mins
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhiantan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ...
Makamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Daerahm
Dewan Pertimbangan Agug
Badan Pengawas Keuangan
Keberadaan lembaga-lembaga negara di indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelilaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah ...
Makamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Pertimbangan Agung
Badan Pengawas Keuangan
Lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945, yaitu....
MA
BPK
DPR
DPA
MK
Lembaga negara yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum merupakan keharusan bagi setiap anggota ..
BPK
KPU
KOMISI YUDISIAL
DPR
MPR
Pada masa orde baru kekuasaan tertingginegara berada di tangan ...
DPR
MPR
PRESIDEN
RAKYAT
Wakil presiden
Lembaga peradilan khusus dalam kehakiman, yaitu ..
Pengadilan Negeri
Mahkamah Agung
Peradilan Agama
Pengadilan Tinggi
Jaksa Agung
Para menteri negara dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh.....
MPR
DPR
Presiden
DPA
MA
Berikut tugas dan wewenang DPD kaitannya dengan DPR, Kecuali ....
Dalam hal pengajyan RUU
Menyampaikan hasil pelaksanaan UU
Memberi pertimbangan atas RUU
Memutus pembubaran partai politik
Ikut membahas RUU
Dalam sidang MPR untuk memberhentikan presoden dan wakil presden hanya dapat dilakukan dengan bantuan ....
Presiden
DPD
MA
DPR
MK
DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berhubungan dengan ...
Pemilihan kepala daerah
Otonomi daerah
Pembuatan UU
APBN
Pelantikan kepala daerah
Mahkamah Agung mengajukan tiga orang hakim konstitusi. Hal tersebut merupakan hubungan MA dengan ...
MK
MA
Presiden
KY
DPR
Jika MPR bersengketa dengan lembaga negara lain, maka yang berhak menyelesaikan sengketa tersebut ialah ...
MK
MA
KY
Presiden
DPR
Langkah yang tepat diambil oleh presiden untuk memilik menteri dalam korider sistem pemerintahan presidensial adalah ...
Menyerahkan sepenuhnya kepada badan legislatif sehingga mempresintasikan setiap anggota partai politik.
Melakukan koordinasi dengan DPR melalui mekanisme dengar pendapat.
Sepenuhnya hak mutlak presiden untuk memilih menteri sesuai kebutuhan kabinet yang dibentuk.
Mengambil calon menteri dari partai besar sebagai langkah untuk mendapat dukungan dari rakyat
Melakukan koordinasi dengan partai pemenang pemilu.
Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, presiden dapat diberhentikan jika ....
Melakukan korupsi
Melanggar haluan negara
Perekonomian memburuk dalam masa pemerintahannya
Merebaknya demontrasi menuntut pembatalan suatu kebijakan.
Kepercayaan pasar modal menurun
Lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan kemauan negara merupakan tugas dari lembaga ...
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Perwakilan
Sesuai ketentuan UUD 1945, Makamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut, kecuali .....
Memutus pembubaran partai politik
Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
Memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakilnya telah melakukan pelanggaran hukum.
Menguji UUD terhadap Undang-undang
Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang keweangannya diberikan oleh UUD 1945.
Keberadaan anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberherntikan oleh ...
MPR
Presiden
Presiden dengan persetujuan DPR
Makamah konstitusi
MPR dan DPR
Kewenang lembaga Komisi Yudisial adalah ...
Mengangkat Hakim Agung
Mengusulkan pengangkatan Mahkamah Agung
Bersama presiden mengangkat Jaksa Agung
Bersama Presiden mengangkat Hakim Agung
DPR memberhentikan Hakim Agung
Jika terjadi perselisihan tentang hasil pemilu, maka penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga ...
MK
MA
KY
KPU
DPR
Perhatikan data di bawah ini !
1) Lembaga swadaya masyarakat
2) Dewan Perwakilan Rakyat
3) Dewan Perwakilan Daerah
4) Komisi Pemberantasan Korupsi
5) Presiden dan Wakil presiden
6) Mahkamah Konstitusi
Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah ...
1, 2, 3 dan 4
1, 3, 4 dan 5
1, 3, 5, dan 6
2, 3, 5 dan 6
3, 4, 5, dan 6
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa presiden RI bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2003 ,...
Pasal 1 ayat 6
Pasal 2 ayat 6
Pasal 5 ayat 1
Pasalal 6 ayat 1
Pasal 6 ayat 2
Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti MA, MK, KY, kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi. Akan tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cenderung meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut, kecuali ...
Disiplin masyarakat rendah
Kurang tegasnya penega hukum
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
Banyak liputan media masa tentang kejahatan
Kurangnya contoh dan keteladanan dari para pemimpin
Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartrisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu ....
Adanya pemilu berkala
Adanya supremasi hukum
Adanya akuntabilitas politik
Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul
Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah ...
MK
Eksekutif
MPR
Ledislatif
Yudikatif
Menurut undang-undang dasar 1945, lembaga negara yang mengemban fungsi judicial review atas undang-undang di Indonesia adalah ...
MK
MA
KY
DPR
KPU
Struktur politik dalam suasana pemerintahan biasa disebut ...
Infrastruktur politik
Ilegal struktur politik
Inktrastruktur politik
Ekstrastrusktur politik
Suprastruktur politik
Berikut ini yang merupakan salah satu tujuan dari partai politik dengan melakukan penjaringan calon anggota legislatif adalah ...
Menerapkan kebijakan
Komunikasi politik
Pemanduan kepentingan
Rekrutmen politik
Sosialisasi politik
Bagi bangsa Indonesia pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan demokrasi pancasila. Hal ini telah dipraktekkan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan ...
Voting
Kerjasama
Sikap individual
Musyawarah mufakat
Sikap senasib sepenanggungan
Perhatikan pernyataan tersebut !
1) Mengadili presiden jika melakukan kesalahan
2) Memeriksa keuangan
3) Mengawasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara
Yang merupakan tugas dan wewenang BPK adalah ..
1 dan 2
1 dan 3
2 dan 3
1, 2 dan 3
Semua pernyataan benar
Lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah ...
MK
Eksekutif
MPR
Legslatif
Yudikatif
Lembaga suprastruktural politik yag bertugas membuat UU dalam ajaran Trias Politika adalah lembaga ....
Federatif
Legislatif
Yudikatif
Birokrasi
Eksekutif
Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden adalah kewajiban ....
MA
KY
DPD
BPK
MK
Menguji semua peraturan perundangan yang ada di bawah undang-undang adalah wewenang dari ...
Presiden
DPR
DPD
MK
MA
Struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan lainnya disebut ....
Kelompok penekanan
Partai politik
Suprastruktur politik
Infrastruktur politik
Organisasi politik
Asas yang menghendaki agar sikap dan keputusan pejabat administrasi negara yang mana pun tidak boleh menimbulkan keguncangan hukum adalah asas...
Kepastian hukum
Keseimbangan
Kesamaan
Bertindak cermat
Perlakuan yang jujur
