wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Uji Pemahaman PMK 16 Tahun 2019

Total questions: 10

Worksheet time: 5mins

Name
Class
Date
1.

Kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan Program JKN dapat dilakukan oleh:

a)

BPJS Kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan

b)

Peserta

c)

Pemangku Kepentingan

d)

Semua benar

2.

PMK NO 16 Tahun 2019 merupakan penyesuaian dari :

a)

PMK 20 Tahun 2016

b)

PMK 36 Tahun 2015

c)

PMK 76 Tahun 2016

d)

PMK 64 Tahun 2016

3.

‘Pasien Meminta Rujukan’ ke FKRTL merupakan

a)

Bukan termasuk Fraud

b)

Fraud oleh Peserta

c)

Fraud oleh FKTP

d)

Jaminan JKN

4.

Salah satu upaya pengembangan budaya pencegahan kecurangan, kecuali:

a)

Budaya Integritas

b)

Budaya Standar Perilaku

c)

Budaya prinsip keyakinan

d)

Budaya etika

5.

Apa yang dimaksud dengan Fraud Risk Assasement?

a)

Membangun komitmen pengelolaan resiko

b)

Melakukan identiifkasi penilaian resiko

c)

Melakukan investigasi resiko

d)

Melakukan evaluasi

6.

Sumber informasi deteksi Pencegahan Fraud adalah:

a)

Keluhan peserta

b)

Whistle Blower

c)

Data kepesertaan

d)

Semua benar

7.

Pasien seharusnya didiagnosis ‘Appendicitis Akut’ setelah operasi tanpa penyulit, tetapi di resume ditulis Appendicitis Akut dengan Perforasi. Hal ini termasuk jenis Fraud:

a)

Klaim palsu

b)

Fragmentasi

c)

Manipulasi klaim

d)

Penjiplakan klaim

8.

Tim Pencegahan dan penanganan kecurangan di tingkat Provinsi terdiri dari, Kecuali:

a)

Dinas Kesehatan Provinsi

b)

Fasilitas Kesehatan

c)

BPJS Kesehatan

d)

Inpektorat Daerah Provinsi

9.

Salah satu implementasi pencegahan kecurangan (Fraud) oleh FKTP adalah

a)

Meminta peningkatan tarif

b)

Menetapkan standar biaya tagihan klaim

c)

Penetapan prosedur internal pengajuan klaim non kapitasi

d)

Penetapan jumlah kapitasi

10.

Yang termasuk pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dan Good Clinical Governance sebagai implementasi pencegahan kecurangan adalah

a)

Penetapan prosedur internal untuk pengajuan klaim

b)

Penetapan SOP sesuai klaim pending

c)

Penetapan kode standar RS untuk penagihan klaim

d)

Pembatasan kewenangan coder