Berikut adalah macam-macam pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009, kecuali

Suatu kegiatan dalam bentuk interaksi dengan orang atau peralatan, dalam rangka memberikan kepuasan kepada mitra kerja, adalah pengertian dari

Setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga

independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, adalah definisi dari

Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, adalah pengertian dari:

Pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan, adalah definisi dari:

Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi

penyelenggaraan pelayanan publik, adalah:

Pelayanan barang publik adalah pengadaan dan penyaluran barang publik sebagai berikut, kecuali

Pelayanan atas jasa publik adalah meliputi penyediaan jasa publik, kecuali:

Tindakan administratif dilakukan oleh instansi pemerintah dan nonpemerintah, Nonpemerintah yaitu merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh instansi di luar

pemerintah, antara lain:

Pembina Pelayanan Publik kecuali:

Penanggung jawab pelayanan publik adalah:

Penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya

meliputi

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal, yang termasuk pengawasan eksternal kecuali:

Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan

pelayanan publik kepada:

Pengaduan Masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan terhadap:

Pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan paling lambat....sejak pengadu menerima pelayanan

Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat ...... sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan

Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya .......terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara atau ombudsman sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara dan/atau ombudsman. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud, pengadu dianggap mencabut pengaduannya

Pelayanan publik adalah “Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Lembaga Administrasi Negara: 1998)

Tiga unsur penting dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut, kecuali

Barang/jasa publik adalah barang/jasa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali:

Ciri-ciri barang privat, kecuali

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib

mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara

Berbagai persyaratan yang dibutuhkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi serta biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara

Penyelenggaraan pelayan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut

Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada

masyarakat luas melalui media publik baik cetak maupun elektronik. Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian sering disebut sebagai social accountability

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat

Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, social cultural dan teknologikal. Macam-macamnya sebagai berikut, kecuali