NEW
Font size
WorksheetsKuis TAPE TAKE
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Apa yang disebut dengan TAPE?
TAPE adalah skema transfer anggaran berbasis ekologi dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota
TAPE adalah skema transfer anggaran berbasis ekologi dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota
TAPE adalah skema transfer anggaran berbasis ekologi dari kabupaten ke desa
TAPE adalah skema transfer anggaran berbasis ekologi dari pemerintah pusat ke provinsi
Di bawah ini adalah regulasi yang mendukung skema EFT di Indonesia, yaitu:
Permendagri 15 Tahun 2024
PP No. 54 tahun 2004
Permendagri No. 113 tahun 2004
UU No. 25 tahun 2004
Di bawah ini adalah negara2 yang telah mengembangkan EFT, kecuali:
Brazil
India
Polandia
Prancis
Berikut ini adalah indikator2 dari TANE, TAPE, dan TAKE, yang bisa digunakan, kecuali:
IKLH
Perubahan IKLH
Luas Tutupan HUtan
Jumlah program untuk lingkungan
Pemilihan skema TAPE dan TAKE, didasarkan pada pertimbangan?
Skema TAPE dan TAKE dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi antar stakeholder lingkungan.
Skema TAPE dan TAKE didorong menjadi urusan Bapeda dan Dinas Kehutanan.
Skema TAPE dan TAKE pada prinsipnya tidak menambah besaran bantuan oleh pemerintah di atasnya, tapi mereformulasi mekanisme pengalokasian.
Skema TAPE dan TAKE akan memperkuat komitmen pemerintah terhadap perubahan iklim.
Skema TAPE dilakukan melalui instrumen bantuan keuangan provinsi. Regulasi apa yang memperkuatnya?
Peraturan Gubernur
Peraturan Bupati
Peraturan Daerah
Keputusan Bupati
Apa yang dimaksud technically sound?
Strategi advokasi yang dilakukan secara teknis dapat dilakukan
Strategi advokasi yang dilakukan secara substansi dapat dipertangungjawabkan
Strategi advokasi yang dilakukan secara politik mungkin dilakukan
Strategi advokasi yang dilakukan secara regulasi ada kebijakannya
Di bawah ini merupakan siklus APBD
Tahap penyusunan APBD, Pembahasan dan Penetapan APBD, Tahap Pelaksanaan APBD, dan Tahap Perencanaan dan Penganggaran APBD
Tahap penetapan APBD, Pembahasan APBD, Tahap Pelaksanaan APBD, dan Tahap Pertangungjawaban APBD
Tahap penyusunan APBD, Pembahasan dan Penetapan APBD, Tahap Pelaksanaan APBD, dan Tahap Pertangungjawaban APBD
Tahap penyusunan APBD, Tahap Pelaksanaan APBD, dan Tahap Pertangungjawaban APBD
Pembagian urusan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kab/kota saat ini diatur melalui:
UU No. 22 No. 2014
UU No. 23 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2023
APBD memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.
Fungsi Otorisasi
Fungsi Stabilisasi
Fungsi Perencanaan
Asas manfaat bagi masyarakat
