Worksheets4 PILAR KBS SATU LAWAN SATUc
Total questions: 10
Worksheet time: 10mins
Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah…
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar.
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah…
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh warga negara
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh pemilih
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung dalam pemilu
Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari…
MPR
DPR
DPD
MA
Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR adalah…
Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal III Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal IV Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor…
Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003.
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.
Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2003.
Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2003.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 adalah tentang…
Pengangkatan Pahlawan Ampera
Pengangkatan Pahlawan Revolusi
Pengangkatan Pahlawan Kemerdekaan
Pengangkatan Pahlawan Nasional
MPR berwenang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden jika…
Terjadi kekosongan jabatan Presiden karena mangkat, berhenti, atau diberhentikan
Terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, baik karena mangkat, berhenti, atau diberhentikan
Terjadi perang
Terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik karena mangkat, berhenti, atau diberhentikan
Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk dua kali masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama enam tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama enam tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk dua kali masa jabatan
Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu… Jawab: Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu
boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu
Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu
boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu juga
Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa berikutnya
Rumusan Pasal 23B Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang dasar
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan keputusan presdien
