Font size
S
M
L
XL
Worksheetsnurul 07 th 2018 pedoman perencanaan
Total questions: 84
Worksheet time: 3hrs 48mins
Name
Class
Date
1.
Para pihak yang terlibat dalam Perencanaan Pengadaan, meliputi (kecuali) :
a)
PA/KPA
b)
PPK
c)
Pokja Pemilihan
2.
Urutan Perencanaan Pengadaan meliputi:
1)jadwal pengadaan barang/jasa;
2)identifikasi kebutuhan;
3)penetapan barang/jasa;
4) cara pengadaan barang/jasa;
5)anggaran pengadaan barang/jasa
6)RUP;
7)penyusunan perencanaan pengadaan
a)
2-7-3-4-1-5-6
b)
2-7-1-4-3-5-6
c)
7-2-3-4-1-5-6
d)
7-3-2-4-1-6-5
e)
7-4-2-3-1-6-5
3.
tugas dan kewenangan PA yang dapat didelegasikan tugas dan kewenangannya kepada KPA. (kecuali)
a)
menetapkan Perencanaan Pengadaan
b)
menetapkan dan mengumumkan RUP;
c)
melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
d)
menetapkan Persiapan Pengadaan
4.
PPK memiliki tugas menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah masing-masing, untuk tahun anggaran berikutnya setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan.
a)
Benar
b)
Salah
5.
PPK dalam melaksanakan tugas menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah masing-masing dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
a)
Benar
b)
Salah
6.
Persiapan Pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
a)
Benar
b)
Salah
7.
Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan sebelum dengan proses penyusunan RKAK/L setelah penetapan Pagu Indikatif.
a)
Benar
b)
Salah
8.
Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
a)
Benar
b)
Salah
9.
Identifikasi kebutuhan barang/jasa tahun anggaran berikutnya dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
a)
Benar
b)
Salah
10.
Identifikasi kebutuhan dalam proses Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan setelah penetapan pagu indikatif/Nota Kesepakatan KUA-PPAS untuk pengadaan strategis yang sudah teridentifikasi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
a)
Benar
b)
Salah
11.
Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan (kecuali) :
a)
prinsip adil dan transparan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
b)
aspek pengadaan berkelanjutan dan penilaian prioritas kebutuhan;
c)
barang/jasa pada katalog elektronik
d)
konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
e)
barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.
12.
Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, maka jumlah kebutuhan barang/jasa dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a)
besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi;
b)
beban tugas serta tanggung jawabnya
c)
barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai
d)
ketersediaan dana pengadaan barang/jasa
13.
Identifikasi barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/ dikuasai dapat menggunakan (kecuali)
a)
data base Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD)
b)
riwayat rencana kebutuhan barang/jasa dari masing-masing unit/satuan kerja Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah.
c)
proses penyusunan RKAK/L masing-masing unit/satuan kerja Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah.
14.
Identifikasi pasokan (supply) Barang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas (kecuali)
a)
kemudahan mendapatkan Barang di pasaran Indonesia dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan;
b)
tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
c)
jumlah produsen dan/atau jumlah Pelaku Usaha
d)
barang yang diperlukan merupakan produk dalam negeri atau Barang impor, pabrikan atau dapat dilakukan dengan tangan/manual atau merupakan produk kerajinan tangan.
e)
menilai status kelayakan Barang yang ada, apabila akan digunakan/dimanfaatkan/difungsikan layak secara ekonomi dan keamanan;
15.
Identifikasi kebutuhan Barang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, (kecuali) :
a)
menentukan kesesuaian Barang menurut jenis, fungsi/kegunaan, ukuran/kapasitas serta jumlah masing-masing Barang yang diperlukan
b)
menilai status kelayakan Barang yang ada, apabila akan digunakan/dimanfaatkan/difungsikan layak secara ekonomi dan keamanan
c)
mengetahui riwayat kebutuhan Barang meliputi waktu saat pengiriman Barang dan saat serah terima Barang, agar dapat segera digunakan
d)
pihak yang memerlukan (sebagai pengelola/pengguna Barang);
e)
persyaratan lain seperti namun terbatas pada: cara pengangkutan Barang, penimbunan/penyimpanan, pengoperasian/penggunaan, pemeliharaan dan pelatihan
16.
Identifikasi kebutuhan Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas: (kecuali)
a)
menentukan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan jenis, fungsi/kegunaan, target/sasaran yang akan dicapai;
b)
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dapat dilaksanakan oleh Usaha Kecil
c)
waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi, sehingga dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana
d)
penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri atau luar negeri
e)
persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap salah satu pekerjaan
17.
Identifikasi kebutuhan Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas: (kecuali)
a)
studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain;
b)
dalam Pekerjaan Konstruksi, persiapan desain dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum pelaksanaan
c)
pekerjaan Konstruksi dengan menggunakan kontrak tahun jamak penyelesaian pekerjaan lebih dari 12 (dua belas)<br />bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran
d)
pekerjaapekerjaan Konstruksi dengan menggunakan kontrak<br />tahun jamak dapat yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran
e)
dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan memerlukan lahan Dalam hal dibutuhkan ganti rugi untuk pembebasan<br />lahan, maka penyelesaian administrasi untuk<br />pembayaran ganti rugi, termasuk untuk<br />pemindahan hak atas tanah, harus dapat<br />diselesaikan sebelum RUP diumumkan
18.
Identifikasi kebutuhan Jasa Konsultansi yang diperlukan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, meliputi
a)
jenis Jasa Konsultansi yang dibutuhkan
b)
pihak yang akan menggunakan Jasa Konsultansi tersebut
c)
fungsi dan manfaat dari pengadaan Jasa Konsultansi;
d)
ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai;
e)
penggunaan jasa konsultansi berasal dari dalam negeri atau luar negeri;
19.
dalam hal desain konstruksi dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan jenis kontraknya yaitu kontrak tahun tunggal maka desain konstruksi bersifat ….
a)
Sandart dan resiko kecil
b)
komplek
c)
perlu waktu lama
d)
memerlukan penelitian laboratorium
e)
biaya konstruksi belum dialokasikan
20.
dalam hal Jasa Konsultansi yang diperlukan adalah jasa pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi maka yang perlu diketahui yaitu (KECUALI)
a)
waktu Pekerjaan Konstruksi tersebut dimulai
b)
waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi
c)
jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian masing-masing yang diperlukan
d)
permasalahan yang kemungkinan akan terjadi
21.
Identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegrasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas (kecuali)
a)
menentukan jenis pengadaan yang akan dilaksanakan melalui pekerjaan terintegrasi
b)
menentukan pekerjaan terintegrasi berdasarkan jenis, fungsi/manfaat, target/sasaran yang akan dicapai
c)
persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan
d)
penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri atau luar negeri
e)
jumlah tenaga ahli sesuai bidang keahlian masing-masing yang diperlukan
22.
Pedoman kategorisasi Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya dan pekerjaan terintegrasi mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) yang dikeluarkan oleh…
a)
LKPP
b)
Perda
c)
Kementerian
d)
Pemda
e)
BPS
23.
Kriteria barang/jasa yang dapat diadakan melalui Swakelola meliputi: (kecuali)
a)
barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Penyedia
b)
penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan
c)
barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya
d)
sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu
e)
barang/jasa yang dalam selesai proses pengembangan sehingga sudah disediakan
24.
Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola meliputi kegiatan sebagai berikut (kecuali)
a)
penetapan tipe Swakelola
b)
penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
c)
penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)
d)
konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
25.
PA/KPA penanggung jawab anggaran menyampaikan permohonan kepada Kementerian / Lembaga /Perangkat Daerah lain untuk bekerjasama menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan pada tahun anggaran berikutnya di tahun anggaran berjalan merupakan tahapan nota kesepahaman swakelola tipe ....
a)
I
b)
II
c)
III
d)
IV
e)
V
26.
Nota kesepahaman untuk Swakelola Tipe III dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (kecuali)
a)
PA/KPA penanggung jawab anggaran melakukan survei terhadap kelompok masyarakat yang mampu dan terdekat dengan lokasi pelaksanaan Swakelola
b)
bila yang memenuhi syarat hanya ada 1 (satu) Ormas, maka PA/KPA menyampaikan undangan kepada Ormas sebagai pelaksana Swakelola
c)
penanggung jawab Ormas menyampaikan surat pernyataan minat
d)
dalam hal terdapat beberapa Ormas yang memenuhi syarat, PA/KPA dapat melaksanakan Sayembara, untuk menetapkan Ormas yang dapat melaksanakan Swakelola
e)
PA/KPA penanggung jawab anggaran menandatangani Nota Kesepahaman dengan penanggung jawab Ormas
27.
Nota kesepahaman sebagaimana untuk Swakelola Tipe IV dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (kecuali)
a)
PA/KPA penanggung jawab anggaran menyampaikan survei kepada Pokmas untuk melaksanakan Swakelola
b)
penanggung jawab Pokmas menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola
c)
penandatanganan Nota Kesepahaman antara PA/KPA dengan penanggung jawab Pokmas
d)
dalam hal Swakelola dilaksanakan berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, PA/KPA menandatangani nota kesepahaman setelah PA/KPA menerima usulan tersebut.
28.
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana Swakelola, menyampaikan proposal yang memuat rencana kerja dan RAB kemudian PPK pada PA/KPA Penanggung jawab Anggaran menyusun Perencanaan Pengadaan sebagai dasar pengusulan dan penyusunan RKA-K/L atau RKA Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut swakelola tipe ....
a)
I
b)
II
c)
III
d)
IV
e)
V
29.
penanggung jawab Ormas menyampaikan proposal dan RAB kepada PA/KPA penanggung jawab anggaran, kemudian PPK pada PA/KPA Penanggung jawab Anggaran menyusun Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola sebagai dasar pengusulan dan penyusunan RKA-K/L atau RKA Perangkat Daerah. merupakan tindak lanjut swakelola tipe....
a)
I
b)
II
c)
III
d)
IV
e)
V
30.
Spesifikasi teknis berisi, kecuali
a)
spesifikasi waktu
b)
spesifikasi pelayanan
c)
spesifikasi penyedia
d)
spesifikasi mutu
e)
spesifikasi jumlah
31.
biaya administrasi dapat meliputi namun tidak terbatas pada, kecuali :
a)
biaya pengumuman
b)
biaya survei lapangan dan pasar
c)
biaya alat tulis
d)
honorarium
e)
penggandaan dokumen
32.
berikut ini yang termasuk biaya pendukung adalah biaya
a)
pengiriman
b)
personil
c)
peralatan
d)
pemasangan
e)
pelatihan
33.
RUP swakelola memuat paling sedikit, kecuali :
a)
uraian pekerjaan
b)
volume pekerjaan
c)
spesifikasi teknik/KAK
d)
sumber dana
e)
perkiraan jadwal PBJ
34.
yang tidak termasuk dalam RUP swakelola adalah
a)
Nama paket swakelola
b)
spesifikasi teknis/KAK
c)
Sumber dana
d)
perkiraan jadwal
e)
perkiraan biaya
35.
rencana jadwal persiapan pengadaan B/J melalui swakelola meliputi, kecuali
a)
jadwal penetapan sasaran
b)
Jadwal persiapan pemilihan
c)
Jadwal penetapan KAK
d)
Jadwal Penetapan RAB
e)
Jadwal finalisasi dan penandatanganan kontrak swakelola
36.
Dibawah ini termasuk identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegrasi, kecuali
a)
menentukan pekerjaan berdasarkan jenis, fungsi, target yang tercapai
b)
menentukan jenis pengadaan dilaksanakan
c)
desain
d)
waktu penyelesaian
e)
penggunaan barang/material berasal dari dalam/luar negeri
37.
Jumlah kebutuhan B/J dapat ditetapkan dengan pertimbangan, kecuali
a)
besaran organisasi/jumlah pegawai satu organisasi
b)
beban tugas dan tanggung jawabnya
c)
prinsip efisien dan effektif dalam PBJ
d)
B/J yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai
38.
berikut ini yang bukan termasuk ruang lingkup perencanaan pengadaan adalah
a)
RUP
b)
SIRUP
c)
Identifikasi Kebutuhan
d)
Perencanaan Pengadaan
e)
Penetapan Barang/Jasa
39.
Jika terdapat beberapa ormas yang memenuhi syarat pelaksana swakelola tipe III, PA/KPA menetapkan ormas pelaksana dengan melaksanakan
a)
Negosiasi
b)
Penetapan beberapa ormas pelaksana dengan pembagian tugas dan tanggung jawab
c)
survei ormas yang mampu dan terdekat
d)
penilaian teknis dan harga
e)
sayembara
40.
dalam pemaketan harus berorientasi terhadap dibawah ini, kecuali :
a)
Keluaran/output
b)
volume
c)
kualitas
d)
ketersediaan barang/jasa di pasar
e)
anggaran
41.
Dalam perencanaan pengadaan PA memiliki tugas dan kewenangan diantara lain
a)
Melaksanakan konsolidasi pengadaan Barang/jasa
b)
menyusun perencanaan pengadaan
c)
melakukan identifikasi kebutuhan
d)
menyusun spesifikasi / KAK
42.
Pemaketan barang/jasa berorientasi pada, kecuali
a)
keluaran/hasil
b)
volume berdasarkan kebutuhan
c)
ketersediaan barang dipasar
d)
kemempuan pelaku usaha
e)
ketersediaan SDM pada K/L/PD
43.
identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegrasi dilakukan memperhatikan hal berikut, kecuali...
a)
menentukan jenis pengadaan yang akan dilaksanakan melalui pekerjaan terintegrasi
b)
menentukan pekerjaan terintegrasi berdasarkan jenis, fungsi/manfaat, target/sasaran yang akan dicapai
c)
lokasi penyelesaian pekerjaan terintegrasi sehingga dapat dilaksanakan sesuai rencana
d)
penggunaan material dari dalam atau luar negeri
e)
persentase bagian dalam negeru terhadap keseluruhan pekerjaan
44.
RUP swakelola paling sedikit memuat hal-hal ini, kecuali
a)
Nama dan alamat PA/KPA
b)
Uraian pekerjaan
c)
metode pemilihan
d)
besarnya total perkiraan biaya
e)
sumber dana
45.
konsolidasi dapat dilakukan pada tahap perencanaan oleh, kecuali
a)
pengguna anggaran
b)
kuasa pengguna anggaran
c)
pejabat pengguna anggaran
d)
kelompok kerja pemilihan
46.
1. PA/KPA
2. PPK
3. Poja pemilihan
4. penyedia
5. Ormas
6. kelompok masyarakat.
Kombinasi pihak manakah yang berhak menandatangani kota kesepahaman…..
a)
3 dengan 4
b)
2 dengan 5
c)
1 dengan 6
d)
2 dengan 5
e)
1 dengan 4
47.
pengadaan melalu swakelola, tetap dibutuhkan tahap perencanaan pada pengadaan B/J. pada tahap perencanaan, pelaku pengadaan harus menetapkan jadwal setiap kegiatan perencanaanya. Yang termasuk jadwal persiapan pengadaan swakelola adalah sbb.. Kecuali
a)
jadwal penetapan sasaran
b)
jadwal penetapan tipe swakelola
c)
jadwal penetapan rencana kegiatan
d)
Jadwal Penetapan RAB
e)
jadwal penetapan spek teknis/KAK
48.
Dalam pemaketan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya. Nilai pengadaan yang disisihkan untuk usaha kecil adalah
a)
lebih besar dari Rp. 2,5 M
b)
Lebih kecil dari Rp. 2,5 M
c)
Lebih kecil sama dengan Rp. 2,5 M
d)
hanya bernilai Rp. 2,5 M
49.
Kriteria barang/jasa yang dapat diadakan melalui Swakelola meliputi: (kecuali)
a)
penyelenggaraan pendidikan/pelatihan
b)
B/J yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri
c)
B/J yang dilihat dari segi nilai, lokasi dan atau sifatnya diminati oleh penyedia
d)
B/J yang masih dalam pengembangan sehingga diminati oleh penyedia
50.
identifikasi kebutuhan barang dan jasa tahun anggaran berikutnya dilakukan pada tahun berjalan. Identifikasi kebutuhan dalam perencanaan pengadaan dapat dilakukan sebelum penetapan pagu indikatif atau nota kesepakatan KAU - PPAS untuk pengadaan yang strategis yang dilakukan oleh ?
a)
PPK
b)
PA
c)
KPA
d)
Agen Pengadaan
51.
dalam hal kategorisasi barang/PK/JL dan jasa konsultasi belum tercantum dalam KBBI maka menggunakan pedoman yang mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh
a)
Kementerian Perindustrian
b)
BAPEPAM
c)
Kementerian teknis terkait
d)
Perpres nomor 16 2018
e)
Peraturan LKPP
52.
Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan
a)
Sebelum rancangan APBD disetujui bersama Perangkat Daerah dan DPRD
b)
Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama oleh PD dan DPRD
c)
Berbarengan dengan penyusunan APBD
d)
Setelah rancangan APBD sebelum disetujui DPRD
53.
Para pihak yang tidak terlibat dalam perenanaan pengadaan barang/jasa meliputi sbb, kecuali
a)
Pokja pemilihan
b)
PA/KPA
c)
Agen Pengadaan
d)
PjPHP/PPHP
e)
Semua salah
54.
untuk dapat ditetapkan sebagai pjphp/pphp harus memenuhi syarat sebagai berikut kecuali :
a)
memiliki integritas dan disiplin
b)
memiliki pengalaman di bidang PBJ
c)
memahami administrasi proses PBJ
d)
menandatangani pakta integritas
e)
mendapatkan persetujuan dari PA/KPA/PPK
55.
Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut ,kecuali :
a)
penyusunan spesifikasi teknis/KAK
b)
Penyusunan HPS
c)
pemaketan Pengadaan Barang/Jasa
d)
konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
e)
biaya pendukung
56.
Spesifikasi teknis pada Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia digunakan untuk pengadaan
a)
barang
b)
pekerjaan konstruksi
c)
jasa lainnya
d)
jasa konsultansi
57.
KAK digunakan<br />untuk pengadaan
a)
barang
b)
pekerjaan konstruksi
c)
jasa lainnya
d)
jasa konsultansi
58.
Spesifikasi teknis/KAK disusun dengan memperhatikan
a)
menggunakan produk dalam negeri, sepanjang tersedia dan tercukupi
b)
menggunakan produk bersertifikat SNI, sepanjang tersedia dan tercukupi
c)
memaksimalkan penggunaan produk industri hijau aspek pengadaan berkelanjutan
d)
semua benar
e)
tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk pengadaan komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari 1 (satu) sistem yang sudah ada, barang/jasa dalam katalog elektronik, atau barang/jasa melalui Tender Cepat
59.
Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang (kecuali)
a)
menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang memiliki sifat pekerjaan sama dan tingkat<br />efisiensi baik dari sisi waktu dan/atau biaya<br />seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah<br />masing-masing sesuai dengan hasil kajian/telaah;
b)
menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapatkan penyedia yang sesuai
c)
menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil
d)
memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi
e)
menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya Rp. 50 miliar
60.
Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyakbanyaknya paket untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis dengan nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00
a)
Benar
b)
Salah
61.
Konsolidasi dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak dalam perencanaan pengadaan, kecuali
a)
PA dapat mengkonsolidasikan paket antar KPA dan/atau antar PPK
b)
KPA dapat mengkonsolidasikan paket antar PPK
c)
PPK dapat mengkonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing
d)
pokja pemilihan dapat mengkonsolidasikan paket antar PA/KPA
62.
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan hanya sebelum pengumuman RUP
a)
Benar
b)
Salah
63.
Jadwal Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan pada Perencanaan Pengadaan terdiri atas:
a)
rencana Jadwal persiapan dan pelaksanaan pengadaan
b)
jadwal pemasukan penawaran penyedia
c)
rencana jadwal tender dan kualifikasi
d)
rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan
64.
Anggaran Pengadaan Barang/Jasa merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah untuk memproduksi barang/jasa yang dibutuhkan
a)
Benar
b)
Salah
65.
Biaya barang/jasa dapat meliputi ( kecuali)
a)
biaya material/bahan
b)
biaya pengiriman
c)
biaya suku cadang dan purna jual
d)
biaya personil
e)
biaya administrasi
66.
Biaya pendukung dapat meliputi (kecuali)
a)
biaya administrasi
b)
biaya pelatihan
c)
biaya instalasi dan testing
d)
biaya pemasangan
67.
Biaya administrasi dapat meliputi (kecuali)
a)
biaya pengumuman
b)
biaya survei lapangan
c)
biaya pelatihan dan pendampingan
d)
honorarium para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa
e)
penggandaan dokumen
68.
Perencanaan Pengadaan dituangkan ke dalam RUP oleh PA
a)
Benar
b)
Salah
69.
RUP Swakelola memuat paling sedikit (kecuali)
a)
nama dan alamat PA/KPA
b)
tipe Swakelola
c)
nama Penyelenggara Swakelola
d)
kebutuhan penggunaan produk dalam negeri
e)
uraian dan volume pekerjaan
70.
Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan boleh sebelum penetapan alokasi anggaran
a)
Benar
b)
Salah
71.
pengumuman RUP K/L dilakukan sebelum penetapan alokasi anggaran belanja
a)
benar
b)
salah
72.
tim persiapan dan tim pelaksana pada swakelola tipe I dapat terdiri dari personel yang sama
a)
benar
b)
salah
73.
perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi hal2 sbb. kecuali
a)
penyusunan KAK
b)
penyusunan RAB
c)
perhitungan biaya pendukung
d)
konsolidasi
e)
penyusunan kontrak
74.
melakukan identifikasi kebutuhan APD dan menganalisis ketersediaan dokter atau jasa medis lainnya, serta sumber daya lain yang diperlukan dalam penanganan covid -19 di suatu instansi atau daerah adalah tugas.....
a)
PA
b)
PPK
c)
Pokja Pemilihan
d)
satuan tugas tertentu
e)
tim ahli
75.
menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang memiliki/tersedia dalam penanganan covid - 19 adalah tugas
a)
presiden
b)
PA
c)
PPK
d)
Satuan tugas tertentu
e)
Tim ahli
76.
melakukan penunjukan penyedia untuk pengadaan APD senilai Rp. 10.000.000.000,- untuk penanganan covid di pemda bogor adalah
a)
PA
b)
PPK
c)
Pokja
d)
UKPBJ
e)
pejabat pengadaan
77.
yang menyusun dan menetapkan pagu indikatif yaitu...
a)
PA/KPA
b)
Menteri keuangan
c)
presiden
d)
Menteri keuangan dan kepala bapenas
e)
DPR
78.
pengadaan langsung dilaksanakan untuk pengadaan
a)
perencanaan pembangunan gedung kampus X dengan nilai Rp. 114 juta
b)
Konstruksi peningkatan sarpras dan Utilitas di kel. Z dengan nilai Rp. 250 Juta
c)
Pengadaan jasa kebersihan dengan nilai Rp. 55 Juta
d)
Pengadaan Pakan dan Obat Ikan dengan nilai Rp. 35 Juta
e)
Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan peningkatan sarpras & Utilitas di kel. Z dengan nilai Rp. 195 Juta
79.
pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender/seleksi ada.... metode
a)
6
b)
5
c)
4
d)
3
e)
2
80.
kriteria pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun (design and build) meliputi salah satunya yaitu pekerjaan kompleks, adapun kriteria pekerjaan kompleks ialah
a)
mempunyai resiko rendah
b)
pekerjaan dengan nilai anggaran maksimal Rp. 50.000.000.000
c)
pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan
d)
memerlukan teknologi tinggi
e)
peralatan yang digunakan ada di seluruh indonesia
81.
biaya pendukung dapat meliputi namun tidak terbatas pada, kecuali
a)
biaya pelatihan
b)
biaya pemasangan
c)
biaya instalasi dan testing
d)
biaya administrasi
82.
biaya administrasi meliputi namun tidak terbatas pada, kecuali...
a)
biaya pengumuman
b)
biaya survey lapangan
c)
honorarium para pihak yang terlibat dalam PBJ
d)
Biaya sewa
e)
Penggandaan dokumen
83.
PPK menyusun rancangan kontrak yang memuat anatar lain kecuali...
a)
Jenis Kontrak
b)
Jumlah Kontrak
c)
Bentuk Kontrak
d)
Sertifikat garansi
e)
Uang Muka
84.
jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi, kecuali....
a)
Lumsum
b)
Kontrak Payung
c)
Waktu penugasan
d)
Terima jadi
e)
tidak ada yang benar
Reset
